Uji Kelayakan Memastikan Komitmen TNI sebagai Alat Negara
Calon Panglima TNI harus memastikan TNI tegak lurus pada Pancasila dan UUD 1945, bukan kelompok atau kepentingan politik.
Oleh
EDNA CAROLINE PATTISINA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Jadwal uji kelayakan dan kepatutan bagi calon panglima TNI belum dipastikan walaupun pada Senin (28/11/2022) surat presiden berisi nama calon panglima TNI akan dikirim ke DPR. Yang pasti, uji kelayakan dan kepatutan tersebut akan meminta komitmen calon panglima TNI kepada konstitusi.
”Ada dua aspek utama yang pasti akan muncul, yaitu netralitas TNI dalam politik praktis dan disiplin anggota TNI,” kata anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, Minggu (27/11).
Dalam kesempatan yang berbeda, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Ade Supandi mengingatkan agar calon panglima TNI tidak keluar dari garis yang dicanangkan konstitusi, yaitu tidak terlibat politik praktis serta menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Walaupun surat presiden belum dikirimkan ke DPR, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah menyatakan kalau KSAL Laksamana Yudi Margono yang akan diajukan.
Yudo akan menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 31 Desember 2022.
Tubagus mengatakan, seharusnya pada 25 November ini DPR sudah mengirimkan hasil uji kelayakan dan kepatutan ke Presiden Joko Widodo. ”Sebenarnya sudah terlambat, tetapi memang yang penting sebelum panglima TNI yang sekarang pensiun,” kata Tubagus.
Setelah surat presiden diterima ketua DPR, surat akan diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi di DPR. Apabila Bamus memutuskan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I, jadwal juga akan ditetapkan.
Tubagus mengatakan, pada prinsipnya uji kelayakan dan kepatutan tersebut untuk meminta komitmen calon panglima TNI pada dua hal, yaitu netralitas dan disiplin prajurit TNI.
Aspek netralitas ini mencakup komitmen calon panglima TNI bahwa TNI tidak akan menjadi bagian dari politik praktis. TNI akan tetap menjadi alat negara, bukan alat pemerintah atau kepentingan sekelompok orang tertentu. ”Juga TNI sebagai tentara nasional tidak berorientasi pada daerah,” kata Tubagus.
Hal senada disampikan Ade Supandi. Menurut Ade, memang ada harapan bahwa, ketika untuk pertama kalinya calon panglima TNI berasal dari TNI AL, cita-cita Poros Maritim Dunia akan terwujud. Namun, ia mengingatkan, masa tugas Yudo hanya setahun karena tahun depan ia sudah memasuki masa pensiun.
”Soal maritim ini juga bukan sederhana terkait satu panglima TNI karena ini soal kultur bangsa. Prosesnya pelan-pelan,” kata Ade.
Menurut Ade, yang perlu menjadi penekanan kepada calon panglima TNI adalah komitmennya untuk memastikan TNI netral dari kepentingan politik. Lepas dari berbagai dinamika politik yang terjadi, apalagi menjelang Pemilu 2024, TNI tetap harus netral. TNI bahkan harus menjaga persatuan bangsa dari segala kontestasi yang terjadi. Ade mengingatkan, dinamika politik, apalagi yang membawa-bawa golongan dan agama, bisa memecah belah bangsa. TNI harus menjaga persatuan tersebut.
Tubagus juga mengatakan, komitmen lain yang akan diitarik dari calon panglima TNI adalah soal disiplin prajurit. Siapa pun yang menjadi panglima TNI harus bisa memastikan prajurit TNI disiplin dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.
”Semua ini akan ditanya DPR supaya menjadi komitmen dari panglima TNI selama menjabat,” kata Tubagus.