Capres- Cawapres Sebaiknya Saling Melengkapi

Guna mewujudkan kemajuan bangsa, calon presiden dan calon wakil presiden perlu saling melengkapi dalam kerja dan kemampuan.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, berbincang-bincang dengan Rika Susi Waty, guru SMP Negeri 7 Padang, Sumatera Barat, Jumat (11/09/2020). Dialog lewat panggilan video melalui telepon selular itu membahas tentang situasi pembelajaran di masa pandemi Covid-19.,

JAKARTA, KOMPAS - Di tengah kondisi sosial ekonomi yang masih menantang pada masa mendatang, Indonesia membutuhkan calon presiden dan wakil presiden beserta koalisi partai politik yang saling melengkapi. Bahkan, tak hanya saling melengkapi dalam kerja dan kemampuan, mereka juga harus memiliki karakter yang baik. Dengan saling melengkapi, pemerintahan yang terbentuk akan mampu mengonsolidasi dan mempersatukan semua kekuatan bagi kemajuan bangsa.

Saat wawancara khusus di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022) lalu, Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan, dirinya tak akan memutuskan bakal capres-cawapres yang akan meneruskan kepemimpinannya. Keputusan itu ditentukan oleh parpol atau gabungan parpol. ”Yang paling penting, harapan saya, partai bijak membuat keputusan. Nanti, rakyat juga bijak memilih yang paling tepat (memimpin),” ujar Presiden Jokowi.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Calon pemimpin yang tepat, lanjut Presiden, tak hanya mengerti makro dan mikro, tetapi juga mampu bekerja detail, memiliki jam terbang, serta menguasai data dan lapangan sebelum mengambil keputusan tepat. ”Dengan situasi yang tidak normal, mereka yang mempunyai jam terbang tinggi belum tentu luput dari kesalahan,” tutur Presiden.

Tidak terlalu lama

Ditanya waktu yang tepat bagi parpol untuk mengambil keputusan, mengingat pendaftaran bakal capres-cawapres baru dimulai 19 Oktober 2023, Presiden Jokowi menjawab, keputusan tetap pada parpol. Harus cermat, hati-hati memutuskan tetapi juga jangan terlalu lama agar rakyat bisa menilai dan melihatnya (terlebih dahulu),” jelasnya.

”Wong semuanya belum jelas. Nanti kalau sudah jadi betul-betul kandidat yang diusung partai atau gabungannya, baru kita akan komentar”

Soal tiga nama yang muncul berdasarkan survei Kompas, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, Presiden menyatakan, ”Wong semuanya belum jelas. Nanti kalau sudah jadi betul-betul kandidat yang diusung partai atau gabungannya, baru kita akan komentar.”

Baca Juga: Parpol Masih Utak-atik Pasangan Capres-Cawapres

Beragam

Menanggapi pesan Presiden Jokowi, sejumlah parpol menanggapi beragam. Juru Bicara Partai Keadilan Sosial Muhammad Kholid mengatakan, pesan yang disampaikan Presiden merupakan wejangan bagi parpol. ”Kita tidak beradu siapa cepat dia dapat kemenangan, tetapi kita ingin memberikan pasangan capres-cawapres terbaik buat bangsa. Dengan semangat agar lebih cermat, PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat membentuk tim kecil yang merumuskan format serta substansi koalisi,” kata Kholid.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Peserta pemilu termasuk pasangan capres-cawapres membaca ikrar deklarasi pemilu damai yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menambahkan, partainya akan cermat dan teliti dalam menentukan capres-cawapres. Begitu pula parpol calon koalisinya. ”Presiden sebenarnya wajar memberikan masukan, tetapi setiap parpol memiliki kemandirian dan independensi. Karena itu, kami akan memutuskan siapa capres-cawapres terbaik,” ucap Herzaky.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya akan mencermati dinamika politik, termasuk tokoh-tokoh potensial yang maju menjadi capres-cawapres Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). ”Ketika presiden mengatakan jangan lama-lama, itu maknanya jangan terlalu lama dari pendaftaran. Makanya, kemungkinan capres-cawapres KIB itu, (diputuskan) tahun depan,” ucap Baidowi.

Terkait kriteria pasangan yang akan diusung, KIB melihat integritas, kemampuan, komitmen memperjuangkan rakyat, dan pengalaman memimpin di DPR maupun perusahaan. ”Jadi aspek manajerialnya penting. Berikutnya, tak kalah penting, elektabilitas,” kata Baidowi.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat ini KIB fokus membahas konsep dan visi-misi. Terkait siapa yang akan diusung, KIB akan mengumumkan pada waktunya. Sebelumnya, Partai Golkar memutuskan Airlangga Hartato, bakal capres.

”Apa yang disampaikan akan dijadikan pegangan untuk dicermati parpol”

Demikian pula mitranya, Partai Amanat Nasional. Menurut Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno, Presiden sebenarnya ingin memastikan parpol memegang prinsip kehati-hatian mengusung calon. ”Apa yang disampaikan akan dijadikan pegangan untuk dicermati parpol,” kata Eddy.

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda memiliki pendapat agak berbeda. Pesan Presiden sebelumnya disampaikan saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diundang ke Istana Merdeka, pekan lalu. Huda mengatakan, Presiden menyerahkan capres-cawapres yang diusung koalisi PKB dan Gerindra.

Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai kepala negara, Jokowi pasti memberikan arahan. Hal itu akan ditindaklanjuti partai. ”Pada momentum yang tepat, keputusan (capres-cawapres) akan diambil Bu Mega,” ujar Hasto.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Baliho Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin terpasang bersandingan dengan Baliho Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jalan Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/20190. Survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas pada 22 Februari 2019 - 5 Maret 2019 menunjukkan elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 37,4 persen. KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)20-03-2019

Kenegarawanan elit

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mengatakan, sikap kenegarawanan elite parpol dalam penentuan capres-cawapres sangat diperlukan. Publik harus bisa memaksa parpol menghadirkan kandidat yang memiliki kapasitas mumpuni dengan memperbanyak narasi kriteria. Bukan hanya soal nama.

Baca Juga: Wapres Minta MUI Tak Terlibat "Benturan" Capres-Cawapres Jelang Pemilu

Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan sehingga bisa muncul kandidat dengan rekam jejak baik dan mampu menuntaskan masalah.

Selama ini, tambah Wasisto, kandidasi capres-cawapres bersifat top-down. Hal ini membuat posisi elite parpol memegang peranan penting, bahkan memiliki ”hak veto”. Akibatnya, suara sebagian publik yang menginginkan kandidat terbaik sulit terakomodasi.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengingatkan, partai mesti fokus pada dua hal, yakni konsolidasi partai menghadapi pemilihan legislatif dan kesiapan mengusung sosok capres-cawapres. Konsolidasi partai dibutuhkan karena akan menguatkan pilar partai menghadapi pemilu.

Waktu untuk mengumumkan capres harus ditimbang agar pas sehingga tak terlalu tergesa-gesa tetapi juga tak terlalu lambat. Harapannya, jangan sampai proses pengumuman capres-cawapres kontraproduktif terhadap proses konsolidasi partai. Sementara itu, bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan, mengunjungi Medan, Sumatera Utara. Dalam orasinya di hadapan ribuan pendukung di lapangan Istana Maimun, Anies membawakan pesan perubahan.