Pencarian Capres melalui Musra Dipercepat, Sukarelawan Sebut Keinginan Jokowi

Musyawarah Rakyat Indonesia untuk mencari penerus Presiden Jokowi akan digelar pada Januari 2023. Capres dan cawapres yang terpotret dari acara Musyawarah Rakyat di daerah akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY

Capres nomor urut 01, Joko Widodo, menghadiri acara Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019). Konvensi Rakyat yang digelar sukarelawan Jokowi itu mengangkat tema Optimis Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kelompok sukarelawan pendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 bakal mempercepat pelaksanaan Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia. Musra untuk mencari bakal calon presiden-wakil presiden penerus program-program Jokowi ini akan digelar pada akhir Januari 2023 dari semula ditargetkan pada pertengahan Maret 2023. Percepatan ini disebut atas permintaan Presiden Joko Widodo.

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia Panel Barus, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/10/2022), mengatakan, ada sejumlah alasan pelaksanaan Musra dipercepat. Pertama, dinamika politik semakin cepat sehingga musra juga harus bisa memunculkan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) lebih awal. Jika Musra baru selesai pertengahan Maret, dikhawatirkan hasil Musra menjadi tidak relevan.

”Padahal, hasil Musra ini, kan, sifatnya masukan atau alat rekam supaya teman-teman di partai politik bisa melihat apa yang menjadi keinginan rakyat. Dengan demikian, teman-teman di partai bisa punya guidance (panduan). Mereka bisa melihat Musra sebagai spion mereka atau salah satu input,” ujar Panel.

Alasan lain, Panel mengakui bahwa agenda Musra dipercepat lantaran permintaan dari Presiden Joko Widodo. ”Pasti ada komunikasilah (dengan Presiden). Keinginan Pak Jokowi supaya itu bisa lebih cepat, lebih baik,” tuturnya.

Baca juga: Organisasi Sukarelawan Jokowi Coba Bangun Posisi Tawar

KOMPAS

Presiden Joko Widodo bertemu sukarelawan pendukung Jokowi, Jumat (29/7/2022).

Dengan dipercepatnya agenda Musra, panitia kemungkinan besar akan menggabungkan pergelaran musra di sejumlah provinsi. Misalnya, di Papua hanya akan digelar satu kali Musra. Lalu, untuk Maluku dan Maluku Utara, itu juga hanya akan diagendakan satu kali Musra.

”Geopolitiknya, kan, hampir sama satu sama lain dan secara biaya juga tidak membengkak,” kata Panel.

Untuk agenda terdekat, Musra akan digelar di Palembang (Sumatera Selatan) pada Sabtu (29/10/2022). Selanjutnya, Musra akan digelar di Batam (Kepulauan Riau) pada 5 November, Padang (Sumatera Barat) pada 6 November, serta Makassar (Sulawesi Selatan) pada 12 November.

Panel mengungkapkan, acara puncak Musra akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada akhir Januari 2023. Dalam acara puncak tersebut, panitia Musra juga bakal mengundang Presiden Jokowi untuk hadir. Nama-nama capres dan cawapres yang terpotret dari hasil Musra di sejumlah daerah juga akan diserahkan kepada Presiden. ”Kami akan serahkan data secara keseluruhan hasil musra saja. Di setiap daerah siapa capres dan cawapres yang terpilih. Kami tidak akan menyimpulkan,” ucap Panel.

Nama Sandiaga mendominasi

Sejak akhir Agustus 2022, musra setidaknya telah digelar di dua lokasi, yakni Bandung (Jawa Barat) dan Riau. Dalam setiap musra tersebut, publik yang hadir diminta untuk menyebutkan satu nama calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hasil dari Musra di Bandung, misalnya, menempatkan Presiden Jokowi dengan perolehan suara terbesar sebagai capres harapan rakyat, yakni 29,79 persen. Selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (16,92 persen), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (16,10 persen), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (11,10 persen), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (9,02 persen).

Kemudian, hasil dari Musra di Riau memunculkan Sandiaga Uno dengan perolehan suara terbesar, 23,48 persen. Setelah itu, disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (19,51 persen), Ganjar Pranowo (19,09 persen), dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (12,12 persen).

Panel mengatakan, hasil Musra merupakan representasi suara rakyat di wilayah tersebut. Panitia juga tidak pernah mengintervensi pilihan publik yang hadir. ”Nama yang (perolehan suaranya) besar di provinsi tertentu belum tentu (mendapat perolehan suara) besar pula di provinsi lain,” ujarnya.

Baca juga: Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Sederet Opsi Penentu Kemenangan Pilpres

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sandiaga Uno

Secara terpisah, Sandiaga Uno menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak. Menurut dia, alasan dirinya terpilih sebagai capres dalam Musra III karena beragam pertimbangan, seperti latar belakang Sandiaga yang merupakan putra Riau, serta sejumlah langkahnya di Kemenparekraf yang mampu menghadirkan program tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu bagi pemulihan ekonomi bagi masyarakat.

”Sebagai kelahiran Riau, saya tentunya mengucapkan terima kasih. Tentunya ini merupakan bagian daripada dinamika perpolitikan yang menjadi masukan para pengambil kebijakan,” tutur Sandiaga.

Meski demikian, lanjutnya, keputusan penetapan capres untuk Pilpres 2024 merupakan otoritas partai politik. Hal tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu. ”Pengambil kebijakan itu adalah partai politik, dan partai politik ini akan mengambil kebijakan sekitar satu tahun dari sekarang. Nanti setelah penuh dengan pertimbangan, diskursus, dan sebagainya, tentunya akan ditetapkan calon yang paling diharapkan oleh masyarakat,” ujar Sandiaga.

Terlepas dari itu, Sandiaga mengapresiasi setiap dinamika politik yang ada. Ia juga akan terus fokus kepada tugasnya di Kemenparekraf. ”Saya pastikan kebangkitan ekonomi kita ini terjaga dengan baik untuk bangkit dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” katanya.