KAJ Bantah Dukungan untuk Anies, Gereja Katolik Tak Berpolitik
Keuskupan Agung Jakarta membantah video berjudul ”Uskup Katolik Se-Jabodetabek Deklarasi Dukung Anies Presiden”. Gambar dalam video saat Anies pamit menjelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Keuskupan Agung Jakarta membantah telah memberi dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2024. Keuskupan menegaskan akan tetap menjaga sikap netral di setiap ajang pemilu.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya potongan video berjudul ”Uskup Katolik Se-Jabodetabek Deklarasi Dukung Anies Presiden”. Sesungguhnya gambar dalam video adalah saat Anies berkunjung ke Gereja Katedral, Jakarta, pada 28 September 2022, untuk berpamitan karena masa jabatannya sebagai Gubernur DKI akan berakhir. Kedatangannya kala itu disambut Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Romo V Adi Prasojo melalui siaran pers tertulis, Jumat (21/10/2022), mengatakan, Gereja Katolik Indonesia akan tetap menjaga netralitas dan mendukung dinamika politik yang beretika bagi kebaikan bersama.
”Dan selaras dengan prinsip bahwa Gereja Katolik tidak berpolitik praktis, maka dalam pertemuan dan kegiatan tersebut tidak pernah membahas persoalan politik praktis, termasuk dalam pertemuan dengan Bapak Anies Baswedan,” ujar Adi.
Ignatius Suharyo yang memimpin umat Katolik di KAJ sekaligus Ketua Konferensi Waligereja Indonesia kerap menerima tamu dari beragam kalangan. Agenda pertemuan-pertemuan itu beraudiensi tanpa membahas persoalan politik.
Adi menambahkan, KAJ mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas kehidupan publik. Klarifikasi tertulis ini diharapkan mampu mencegah kesimpangsiuran informasi.
Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyayangkan adanya kampanye hitam (black campaign) untuk Anies Baswedan. Hal ini merupakan bukti intoleransi sekaligus pembunuhan karakter.
”Untuk menghadapi kontestasi politik 2024 ini, mari kita sama-sama menjaga etika, menjaga tata krama, kesopansantunan,” ujar Ali yang juga anggota DPR ini.
Ia mengimbau semua pihak bersama-sama menjaga ketenangan menghadapi tahun politik. Dalam hal demokrasi, semua orang perlu terlibat untuk saling mengedukasi, bukan justru menyerang dengan kampanye hitam. Siapa pun pasangan calon presidennya, semua orang perlu menghindari politik kebencian. Gagasan dan prestasi yang justru seharusnya dikedepankan.
”Semua tokoh, semua elite politik tidak perlu mengomentari figur-figur lain. Sebaiknya setiap tim ’menjual’ tokoh yang sedang diusung atau diharapkan,” tambah Ali.
Menurut peneliti Pusat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Noor, beredarnya video palsu tersebut menunjukkan masa-masa hoaks politik kembali eksis. Hal itu tak dapat dibiarkan karena membohongi publik. Apabila terus dibiarkan, hal ini akan mengurangi kualitas pelaksanaan pemilu, bahkan demokrasi.
Seluruh pihak butuh berkomitmen bersama untuk menolak segala macam bentuk hoaks. ”Kepada tim sukses, semua pihak untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menenangkan, meneduhkan, dan meyakinkan pemilih bahwa mereka punya komitmen kuat untuk melawan hal itu (hoaks),” kata Firman.