Hendrar Prihadi: Menjaga Komitmen Agar Tak Cederai Kepercayaan
Berusaha tidak mencederai kepercayaan menjadi salah satu hal yang diungkapkan Hendrar Prihadi yang pada 10 Oktober 2022 dilantik menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP.
Presiden Joko Widodo melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masa jabatan 2022-2027, Senin (10/10/2022), di Istana Negara, Jakarta.
Hendrar Prihadi, yang menyebut dirinya orang kampung dari Lempongsari, Semarang, Jawa Tengah kini mendapat amanah menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP masa jabatan 2022-2027. Sebuah titik pencapaian setelah sebelumnya menjadi anggota dewan, wakil wali kota, hingga Wali Kota Semarang.
Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10/2022), Presiden Joko Widodo pun secara resmi melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP. Sebuah lembaga yang, menurut Kepala Negara, berperan penting karena mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai hingga ratusan triliun rupiah yang nantinya bahkan dapat naik menjadi ribuan triliun. Sebuah angka yang sedemikian besar.
Beberapa jam seusai pelantikan, Kompas berkesempatan mewawancarai secara khusus Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi ini. Berikut petikan wawancara yang, di tengah padatnya agenda Hendi, dilakukan secara daring.
Tantangan menjadi Kepala LKPP bukan main sulitnya karena selain proses pengadaan barang dan jasa harus lancar, juga mesti mengamankan uang negara dalam proses tersebut. Bisa diceritakan awal dipanggil?
Hal yang pertama, menjadi kepala LKPP buat saya adalah sebuah challenge, tantangan, artinya tidak kok saya berada dalam sebuah pilihan, tetapi ini lebih tepatnya adalah penugasan. Mas Anas (Azwar Anas) yang dulu kepala LKPP adalah bagian dari kader PDI-P dan kemudian menggantikan Pak Tjahjo Kumolo (Almarhum, Menpan RB). Kemudian Pak Presiden sebagai user juga cocok, sehingga dilantiklah saya.
Proses ini menjadi tantangan berat karena saya harus cepat, bahkan secepat mungkin, belajar karena Pak Anas dianggap berhasil. Tadi, saya dalam waktu yang tidak terlalu lama bertemu deputi dan direktur dan mereka mengatakan beberapa program Pak Anas sudah over target, termasuk ketika kemudian produk-produk UMKM, produk-produk lokal, ini bisa sebanyak mungkin masuk dalam e-katalog. Per hari ini tadi dijelasin teman-teman deputi ada 1,5 juta produk yang masuk e-katalog, jadi sudah lebih dari target Presiden yang satu juta produk tayang di e-katalog di Desember 2022.
"Per hari ini tadi dijelasin teman-teman deputi ada 1,5 juta produk yang masuk e-katalog, jadi sudah lebih dari target Presiden yang satu juta produk tayang di e-katalog di Desember 2022"
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F10%2F10%2Fae02cfa7-eb7f-403b-8f02-1e9808b97a25_jpeg.jpg){kind=logo}
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masa jabatan 2022-2027 Hendrar Prihadi saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/10/2022).
Baca Juga: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Akan Dilantik Jadi Kepala LKPP
Tentu saja tidak ada sebuah kesempurnaan, maka mulai besok saya akan segera memberi tugas kawan-kawan untuk menyampaikan dan memaparkan hal yang sedang dikerjakan, kemudian memetakan tantangan dan kelemahan. Muara yang kami kerjakan ini adalah efisiensi terhadap APBN maupun APBD.
Bertemulah kemudian pada upaya untuk dapat meningkatkan penjualan dari produk-produk, terutama produk dalam negeri, yang tayang di e-katalog. Ini mungkin menjadi fokus kami untuk beberapa waktu ke depan. Kami akan berkoordinasi lintas sektoral dan berkonsultasi, yakni apakah memungkinkan dibuat regulasi-regulasi yang mengharuskan daerah kemudian memakai beberapa produk dalam negeri untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional.
Apakah regulasi itu nantinya juga akan menyasar sehingga 1,5 juta produk UMKM yang tadi disebutkan bukan sekadar tayang di e-katalog tapi juga bisa terjual?
Ya, memang arahnya seperti itu. Jadi, selain yang ditayangkan banyak, pemerintah daerah juga harus punya semangat untuk membeli produk-produk yang tayang tersebut. Jangan kemudian mereka malah masih menerapkan pola-pola lama di luar e-katalog. Sosialisasi mesti digencarkan. Selain itu juga pemberian pemahaman kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengenai pentingnya mulai memakai produk dalam negeri. Hal tersebut karena di situlah kemudian perputaran uang ini akan bisa beredar di dalam negeri dan pasti akan membuat kuat ekonomi Indonesia.
"Jadi, selain yang ditayangkan banyak, pemerintah daerah juga harus punya semangat untuk membeli produk produk yang tayang tersebut. Jangan kemudian mereka malah masih menerapkan pola-pola lama di luar e-katalog"
Hal yang juga tidak kalah penting adalah potensi efisiensi. Seperti misalnya di era Pak Anas ketika di suatu kementerian ada lelang laptop atau komputer, harganya yang terlalu tinggi ternyata masih bisa dinegosiasi sehingga negara bisa mengirit, kalau tidak salah, sampai Rp 800 miliar. Jadi, intinya, belanja negara harus efisien dan kemudian belanja itu mesti lebih banyak diarahkan ke produk dalam negeri.
Replikasi program
Belajar dari pengalaman Anda sebagai Wali Kota Semarang, apa yang sebenarnya bisa direplikasi oleh daerah lain? Hal ini karena pemerintah daerah nantinya akan menjadi ujung tombak penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM?
Saya rasa kita dapat terus meningkatkan program e-katalog lokal. Semarang waktu itu termasuk pemerintah daerah yang paling awal menerapkan e-katalog lokal. Pemakaian e-katalog lokal itu mempercepat proses-proses pembelian produk, semisal aspal di Semarang yang dibutuhkan kontraktor untuk perbaikan jalan. Pemerintah daerah yang belum menerapkan e-katalog lokal perlu diedukasi secara khusus. Perputaran uang akan terjadi di daerah sehingga UMKM maupun pengusaha setempat juga pasti mempunyai pendapatan dan keuntungan lebih baik.
Hendrar Prihadi mengucapkan sumpah dalam acara pelantikannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Masa Jabatan 2022-2027, Senin (10/10/2022) pagi, di Istana Negara, Jakarta.
Cara mendorong ini adalah berkonsultasi dengan pihak terkait terutama untuk bisa membuat regulasi dan aturan. Saya rasa kalau sifatnya untuk kebaikan bangsa negara, kita bisa putuskan sebuah kebijakan atau regulasi nanti sehingga daerah-daerah dapat menerapkan. Jadi semuanya harus diputuskan dengan wise, bijak, tapi arahnya jelas dan manfaat untuk bangsa dan negara. Ini dengan regulasi yang akan kita cari. Kami juga akan berkomunikasi dengan para pimpinan-pimpinan daerah untuk bisa mempunyai visi yang sama terkait upaya mempertinggi pemakaian produk dalam negeri.
Potensi korupsi
Bagaimana menginternalisasi nilai integritas agar dapat melembaga di LKPP?
Sistem dan aturan dapat dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan, kami pasti juga akan membina hubungan baik dengan Kapolri, Jaksa Agung, maupun KPK untuk dapat ikut mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di pusat sampai tingkat daerah. Tapi hal terpenting adalah pemahaman kepada seluruh internal bahwa kalau kita ingin negara ini baik dan maju, ya, kita harus benar-benar mampu me-manage keuangan dengan baik. Tidak untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Sistem dan aturan dapat dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN"
Caranya bagaimana? Ya sesuai asas, sesuai regulasi, aturan yang ada. Dan sudah tidak berpikir lagi hal-hal yang konteksnya untuk kepentingan pribadi. Kalau semua di internal LKPP bisa memahami itu, saya rasa tidak ada masalah atau kekhawatiran tentang potensi KKN. Saya kira di beberapa daerah mungkin satu atau dua tapi itu saya rasa oknum. Kalau oknum, ya, itu bagaimana lagi. Tapi kalau itu kelemahan sistem, perlu segera dilakukan perbaikan sistem tersebut.
Potensi korupsi pengadaan barang dan jasa, kalau menurut KPK lumayan besar, baik di pusat sampai di daerah. Bagaimana menyikapinya? Optimistis?
Saya melihat sistem yang ada di bangsa ini jauh lebih baik dibanding beberapa periode sebelumnya. KPK melakukan koordinasi dan supervisi untuk pencegahan hal terkait korupsi. Dari kejaksaan ada, dari kepolisian juga ada tim pendampingan. Semua berupaya mengawal pembangunan yang ada di Indonesia bisa berjalan dengan cepat, kualitas sesuai spek (spefisikasi), dan manfaat. Dan pasti semuanya harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
Presiden Joko Widodo menandatangani berita acara pelantikan Hendrar Prihadi menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masa jabatan 2022-2027, Senin (10/10/2022) di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: Perbaiki Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Kalau kita cari kelemahan, ya, pasti ada. Tapi kalau kita sudah yakin, kita sudah mempunyai sebuah perangkat yang bisa melakukan kontrol dengan baik, lewat aparat penegak hukum, kemudian kita juga meyakini di internal kita juga sama-sama satu visi untuk bisa membelanjakan uang ini secara efisien dan efektif, ya, enggak perlu pesimistis. Jalan terus aja. Kehidupan selalu ada tantangan. Tapi, pada saat kita mempunyai sebuah konteks pemikiran positif untuk suatu tujuan, tantangan itu pasti akan bisa kita lewati.
"Saya berusaha jangan sampai mencederai orang-orang yang sudah memberi kepercayaan kepada saya"
Di tengah godaan berat, bahkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekanoputri berpesan agar hati-hati kelola pengadaan barang dan jasa dengan nilai triliunan rupiah. Bagaimana upaya Anda secara pribadi membentengi diri?
Saya itu sudah sangat beruntung. Kalau saya boleh cerita, saya itu orang kampung di Semarang, di Kampung Lempongsari. Semua karena jalan Tuhan. (Hal) yang saya punya itu komitmen, artinya kalau dipasrahi tugas, ya, gimana caranya berhasil. Sehingga, saya jadi anggota dewan, jadi wakil wali kota, jadi wali kota, ya saya selesaikan tugas. Sampai kemudian sekarang di LKPP.
Saya berusaha jangan sampai mencederai orang-orang yang sudah memberi kepercayaan kepada saya. Saya merasa sudah sangat cukup dengan apa yang Gusti Allah berikan kepada kami sekeluarga. Dan kami berterima kasih kepada kepercayaan dari Pak Presiden, Bu Mega, dan semua pimpinan saya. Itupun menjadi benteng kita. Termasuk sampai anak-anak saya, saya sampaikan supaya mereka hidup sebagaimana layaknya masyarakat banyak, tidak perlu jor-joran, sederhana saja, karena kita sudah menjadi keluarga yang sangat beruntung dan bersyukur.
