Effendi Simbolon Minta Maaf Seusai Sebut TNI sebagai ”Gerombolan”

Dengan adanya permintaan maaf yang disampaikan Effendi Simbolon, TNI AD mengajak semua pihak menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran dalam berucap dan bersikap.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Effendi Simbolon.

JAKARTA, KOMPAS — Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, meminta maaf kepada semua prajurit TNI, baik yang bertugas maupun sudah purnawirawan, atas pernyataannya yang menyebut TNI sebagai ”gerombolan lebih-lebih organisasi masyarakat”.

Dengan permintaan maaf Effendi tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan bahwa peristiwa ini sudah selesai dan mengimbau kepada para prajurit untuk tidak bereaksi berlebihan.

Pada 5 September 2022, dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan dan TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Effendi Simbolon mengaku geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI. Effendi juga menyoroti soal Dudung Abdurachman yang tidak hadir di dalam rapat. Padahal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa serta dua kepala staf yang lain hadir memenuhi panggilan Komisi I DPR.

Effendi menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya ingin mendapat penjelasan dari Panglima TNI dan KSAD atas temuan ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan di tubuh TNI tersebut. ”Kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan,” ujar Effendi kala itu.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ruang rapat kerja Komisi I DPR, Kamis (27/1/2022).

Pernyataan Effendi tersebut lantas viral dan mengundang reaksi dari sebagian besar prajurit TNI di daerah-daerah. Mereka menyampaikan kegeramannya melalui video dan menegaskan bahwa TNI solid.

Seiring dengan itu, viral juga video yang menampilkan Dudung sedang memberikan arahan kepada para prajuritnya untuk berani bersuara. Sebab, pernyataan Effendi dianggap menginjak-injak harga diri dan kehormatan TNI.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto kemudian memfasilitasi Effendi Simbolon untuk menyampaikan permohonan maafnya tersebut di ruang Fraksi PDI-P, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Sebagai pimpinan fraksi, Utut ingin memastikan bahwa Effendi tidak mempunyai niat tidak baik dengan melontarkan pernyataan sebagaimana dalam rapat kerja pada 5 September lalu.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Utut Adianto, Ketua Fraksi PDI-P di DPR.

”Jadi, beliau niatannya sangat baik, bahkan menurut hemat saya, sangat mulia. Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu. Ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin punya sikap saling menghargai,” kata Utut.

Namun, ia menyadari, terkadang, anggota Dewan di dalam rapat kerja melontarkan diksi yang tidak pas atau lidah terpeleset (slip of the tongue). Alhasil, ini berdampak luas. ”Mudah-mudahan setelah Pak Effendi menjelaskan, kita semua segera adem lagi. Kita tidak ingin republik ini mudah tersobek, tercerai-berai hanya karena satu peristiwa,” katanya.

Permohonan maaf

Effendi pun mencoba menjelaskan duduk perkara atas apa yang terjadi di dalam rapat kerja, 5 September lalu. Ia mengaku, pada saat itu, dirinya ingin menanyakan informasi-informasi yang diterima berkaitan dengan disharmoni di tubuh TNI.

”Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi, TNI secara keseluruhan dan TNI dengan TNI AD,” kata Effendi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Wamenhan Muhammad Herindra, dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman (kiri ke kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Pada kesempatan itu, lanjut Effendi, ketidakhadiran KSAD juga ikut ditanyakan dan dikritisi anggota Dewan lain. Namun, poinnya, menurut Effendi, bukan di persoalan hadir atau tidak hadirnya KSAD, melainkan akan lebih elok apabila mereka berdua hadir sehingga informasi mengenai dishormani itu mendapat penjelasan secara langsung dari kedua belah pihak.

Namun, di situlah, kemudian Effendi menyadari bahwa mungkin ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman, tersinggung, atau tersakiti atas pernyataannya seputar soal gerombolan dan ormas. Sejujurnya, ia menegaskan, tidak pernah menstigmakan TNI sebagai gerombolan, tetapi lebih kepada tidak ada kepatuhan.

”Kalau tidak ada, kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas. Nah itulah kalau saudara-saudara kalian bisa melihat rekaman utuhnya,” ujarnya.

Atas pernyataannya itulah, Effendi menyampaikan permohonan maaf mendalam kepada semua prajurit TNI, mulai dari tamtama, bintara, sampai perwira. Bahkan, permohonan maaf itu juga disampaikan kepada para sesepuh dan para pihak yang tidak nyaman dengan perkataannya.

”Saya dari lubuk hati yang mendalam, saya mohon maaf atas apa pun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapa pun dia,” ujar Effendi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Anggota DPR, Effendi Simbolon (kiri), dan pengamat hukum tata negara, Margarito, Kamis, menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Tak lupa, Effendi juga meminta maaf kepada Panglima TNI dan para kepala staf TNI. Ia mengaku, pada dua hari yang lalu, dirinya mengirim pesan Whatsapp kepada Panglima dan KSAD untuk memohon waktu bertemu. Pesan Effendi itu direspons oleh Panglima sehingga pada Selasa kemarin mereka bertemu di Mabes TNI.

”Saya ingin menanyakan sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi, saya mendahului dari yang difasilitasi oleh Pak Ketua (Fraksi PDI-P) saya. Dan, Pak Panglima menyampaikan, tidak ada masalah. Jadi, sangat clear. Nanti silakan teman-teman menyanyakan langsung (kepada Panglima TNI). Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya,” ujar Effendi.

Kemudian, Effendi mengaku pesan Whatsapp-nya kepada KSAD belum direspons. Pada prinsipnya, ia menegaskan bahwa dirinya sudah meminta waktu dan akan hadir sendiri. Ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan.

”Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan dan itu pertanggungjawaban saya kepada Tuhan. Jadi, sekali lagi, demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah men-judge sebagaimana apa yang beredar, apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI,” katanya.

Tidak bereaksi berlebihan

Menyikapi respons prajurit TNI, purnawirawan, dan masyarakat sipil di media sosial terhadap pernyataan Effendi Simbolon, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kolonel (Arh) Hamim Tohari mengatakan, peristiwa tersebut merupakan pembelajaran bagi semua pihak. Saat ini, setiap orang bisa menyampaikan dan mengakses informasi melalui media sosial secara langsung dan cepat sehingga banyak hal yang terekspos langsung dilihat dan direspons oleh orang lain.

KOMPAS/MADINA NUSRAT

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Hamim Tohari.

Menurut Hamim, sejumlah video yang beredar di media sosial, baik dari prajurit TNI maupun masyarakat, mungkin saja merupakan reaksi spontan atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik. Hal itu terjadi karena ada pernyataan yang dianggap memancing kegaduhan.

Ia pun menegaskan, KSAD tidak menganggap pernyataan yang disampaikan Effendi mewakili institusi. KSAD juga meminta para prajurit untuk tidak bereaksi berlebihan.

”KSAD menyadari sepenuhnya bahwa itu bukanlah tindakan yang mewakili institusi DPR atau partai politik, melainkan sikap individu seseorang. Oleh karenanya, secara internal KSAD juga mengimbau pra prajurit untuk tidak bereaksi berlebihan,” kata Hamim.

Dengan adanya permintaan maaf yang disampaikan Effendi, ia pun mengajak agar semua pihak menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran dalam berucap dan bersikap. ”Mari kita saling menghormati dan menghargai agar komitmen kita bersama untuk secara sinergi bekerja demi NKRI tidak ternodai. Kita harus segera melupakan perbedaan yang terjadi dan melangkah bersama-sama membangun negara dan bangsa dalam soliditas yang kuat,” ujar Hamim.