Lagi, Jokowi Tegaskan Taat pada Konstitusi yang Membatasi Masa Jabatan Presiden Dua Periode

”Saya melihat model seperti ini yang biasa dimainkan sukarelawan biar menyenangkan Jokowi, tapi bisa menjerumuskan. Ini isu berbahaya,” kata peneliti politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Minggu (28/8/2022). Selanjutnya, Presiden Jokowi hadir di Musyawarah Rakyat I Jawa Barat di Gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung.

JAKARTA, KOMPAS — Pada gelaran Musyawarah Rakyat atau Musra I Jawa Barat, di Bandung, Minggu (28/8/2022), Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa ia akan taat pada konstitusi yang membatasi periodisasi masa jabatan presiden dua periode. Pemerhati politik mengingatkan sukarelawan pendukung Jokowi untuk menawarkan gagasan besar bagi bangsa, bukan menjerumuskan Jokowi dalam jurang politik.

”Sebelum masuk ke sini, kita berbicara di ruang tunggu, banyak yang berbisik-bisik kepada saya, Pak, politiknya seperti apa 2024, kita dukung siapa? Sekali lagi, kita harus kompak. Kita harus kade (hati-hati). Setuju ndak?” ujar Presiden Jokowi disambut dengan seruan keras ”tiga kali (periode)” dari para sukarelawan yang hadir di Gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022).

Musra diikuti oleh 17 kelompok sukarelawan yang mendukung Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kemudian meminta para sukarelawan untuk tidak salah dalam menentukan sikap. ”Jangan salah, kita menentukan siapa, setuju? Saya titip lagi, hati-hati, hati-hati, ulah buru rusuh. Jangan buru-buru. Saya ulang lagi. Ulah lepat. Jangan keliru, jangan salah menentukan sikap, setuju ndak? Terus ada yang tanya lagi, siapa Pak?” kata Jokowi.

Ya, nanti ini forumnya, musra ini ditanya, siapa? Jokowi... Jokowi... Konstitusi tidak memperbolehkan! Ya, sudah jelas itu. Ya , sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat! Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat. (Joko Widodo)

Ketika sukarelawan meneriakkan ”Pak Jokowi... Jokowi... Jokowi..,” Presiden Jokowi menegaskan bahwa menjadi tugas forum musra untuk merumuskan calon pemimpin yang akan diusung. ”Ya, nanti ini forumnya, musra ini ditanya, siapa? Jokowi... Jokowi... Konstitusi tidak memperbolehkan! Ya, sudah jelas itu. Ya, sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat! Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat,” ucapnya.

Presiden Jokowi sudah beberapa kali menegaskan patuh pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dua periode. Presiden juga menolak spekulasi pemerintah berupaya menunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden ataupun terkait presiden tiga periode. Presiden menegaskan, pemilu diselenggarakan 14 Februari 2024 dan pilkada pada November 2024 (Kompas.id, 10/4/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Pemilu dan Pilkada Digelar pada 2024

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani (kanan), didampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertemuan antarmereka di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/8/2022). Pertemuan antara Puan Maharani dan Surya Paloh ini membahas sejumlah agenda politik menjelang Pemilu 2024. Kedua unsur pimpinan parpol ini mengaku saling terbuka akan peluang koalisi parpol dalam ajang pesta demokrasi tersebut.

Dalam forum musra di Bandung, dukungan tiga periode mulai diteriakkan oleh para sukarelawan sejak Presiden Jokowi memaparkan tentang keberhasilan Indonesia memperoleh penghargaan swasembada beras dari International Rice Research Institute. ”Tiga kali, terus, tiga kali...,” ujar sukarelawan yang diiringi tepuk tangan meriah. Menanggapi ujaran tersebut, Presiden Jokowi tetap melanjutkan pidatonya.

Presiden Jokowi lantas meminta agar seluruh sukarelawan menjaga kekompakan, kerukunan, dan persatuan menuju ke Pemilu 2024.”Setuju ndak? Kompak. Dan, saya senang ada musra. Gagasan musra ini baik, suara rakyat sehingga rakyat memiliki ruang untuk berdemokrasi untuk menyampaikan keinginan-keinginannya baik mengenai Indonesia ke depan seperti apa, baik pemimpinnya seperti apa yang diinginkan rakyat,” kata Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan, menurut konstitusi, pasangan calon presiden-calon wakil presiden akan diusung oleh partai politik atau gabungan partai. Namun, pada saat pencoblosan, rakyat tetap yang akan memegang peran utama untuk menentukan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih.

”Musra adalah instrumen berdemokrasi dan kita harapkan musra bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah, tidak hanya duduk enak di Istana. Setuju? Musra adalah forumnya akar rumput. Musra adalah forumnya rakyat untuk ikut bersuara,” ujar Presiden Jokowi.

Tolong dibisiki

Presiden Jokowi bahkan meminta agar mendapat laporan tentang capres-cawapres usulan dari musra. ”Nanti kalau dalam musra ini sudah ketemu siapa, tolong saya dibisiki. Kan, ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan, ini karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong tiga periode kita sudah ramai. Itu, kan, tataran wacana, kan. Kan, boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong ganti presiden kan juga boleh, ya ndak. Jokowi mundur, kan, juga boleh,” ucapnya.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Minggu (28/8/2022). Selanjutnya, Presiden Jokowi hadir di Musyawarah Rakyat I Jawa Barat di Gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung.

Sebagai negara demokrasi, rakyat berhak untuk berpendapat, termasuk untuk mengusulkan perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode. ”Ini katanya negara demokrasi. Ya, kan. Dan, itu kan tataran wacana enggak apa-apa. Yang paling penting, sekali lagi saya ingatkan dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, jangan anarkistis,” kata Presiden.

Seusai memberikan sambutan, Presiden Jokowi meminta salah satu sukarelawan untuk maju. Presiden lantas menanyakan tentang calon presiden yang akan diusung oleh sukarelawan yang bernama Jeni. ”Bu Jeni, capresnya mau pilih siapa?” kata Jokowi. Jeni lantas menyahut, ”Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi.” Presiden melanjutkan, ”Wong udah diberi tahu konstitusinya enggak boleh.” Jeni yang merupakan warga Kota Bandung langsung menjawab, ”Rakyat mengharapkan Bapak.”

Dihubungi lewat sambungan telepon, Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, yang juga hadir di gelaran musra menegaskan, seluruh sukarelawan sepakat agar Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan hingga tiga periode. Menurut dia, musra seharusnya tak dilanjutkan karena seluruh sukarelawan sepakat mendukung Presiden Jokowi pada 2024.

Menurut rencana, musra akan digelar di 34 provinsi hingga 11 Maret 2023. Salah satu agenda utama musra adalah penjaringan nama capres. Nama yang terpilih nantinya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi pada tahun depan.

Semestinya mencari isu atau ide gagasan lain yang visioner terkait musra, bukan kembali kepada menjorokkan Jokowi pada lubang politik yang berbahaya. Justru kalau isu dikembangkan lagi, ditangkap oleh rakyat justru akan mengganggu Jokowi. (Ujang Komarudin)

Ketika ditanya langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan untuk mengusung kepemimpinan selama tiga periode, Budi mengaku tetap tunduk pada konstitusi. Ia juga tidak berkomentar ketika ditanya terkait amendemen konstitusi. Namun, Budi menegaskan bahwa Presiden juga tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat.

”Demokrasi dan pembatasan masa jabatan adalah dua hal yang harus kita diskusikan lagi,” ujar Budi.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut bahwa usulan perpanjangan jabatan presiden tiga periode yang terus mengemuka ini merupakan upaya sukarelawan untuk menyenangkan hati Jokowi. Hal ini bertolak belakang dengan konstitusi dan bertolak belakang dengan kehendak rakyat.

”Semestinya mencari isu atau ide gagasan lain yang visioner terkait musra, bukan kembali menjorokkan Jokowi pada lubang politik yang berbahaya. Justru kalau isu dikembangkan lagi, ditangkap oleh rakyat justru akan mengganggu Jokowi,” ujar Ujang.

Apalagi, usulan tiga periode ini sudah ditolak oleh DPR. Pemerintah juga sudah sepakat bahwa pemilu akan berjalan sesuai jadwal. ”Saya melihat karena mereka tidak punya isu lain untuk dikembangkan untuk jadi basis landasan ideologi mereka. Semestinya ada ide-ide, isu-isu kebaruan yang ditampilkan oleh sukarelawan Jokowi terkait menghadapi Pemilu 2024 nanti,” ucapnya.

Menurut Ujang, sukarelawan terbiasa memainkan isu yang dianggap bisa menyenangkan pemimpinnya. ”Saya melihat model seperti ini yang biasa dimainkan sukarelawan biar menyenangkan Jokowi, tapi bisa menjerumuskan. Ini isu yang berbahaya kalau sudah taat konstitusi ya taat saja, enggak usah dimaknai lain,” ujar Ujang.