Bergandengan Tangan Menggapai Asa Kemerdekaan untuk Indonesia
Makna kemerdekaan 77 tahun RI, tak hanya bebas dari penjajahan tetapi juga dari badai pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi. Karena itu, bergandengan tangan menggapai asa dan menghadapi tantangan di masa datang.
Kemeriahan perayaan hari kemerdekaan RI ke-77 masih dibayangi dampak pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi global. Badai pandemi dan resesi ini menguji ketangguhan anak negeri. Kolaborasi menjadi kata kunci untuk bergandengan tangan menggapai asa kemerdekaan untuk Indonesia. Secercah harapan itu antara lain muncul dari situasi pandemi yang mulai membaik, ekonomi yang tumbuh, dan keketuan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi G20.
Asa untuk Indonesia ini menjadi topik pembahasan dalam acara bincang-bincang Satu Meja The Forum spesial kemerdekaan 17 Agustus 2022 yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (17/8/2022) malam. “Tiada kata selain bergandengan tangan menghadapi situasi penuh tantangan, saatnya bergerak bersama untuk menghadapi pandemi dan resesi. Percaya diri dan yakin, terang akan kian benderang,” ujar Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo sebagai pemandu acara Satu Meja The Forum.
Hadir dalam acara tersebut adalah beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga hadir melalui sambungan Zoom.
Selain para menteri, Satu Meja The Forum spesial kemerdekaan 17 Agustus 2022 juga dihadiri secara langsung oleh Pemimpin Redaksi Suara.com Suwarjono, Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Zulfiani Lubis, dan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Setri Yasra. Perbincangan diawali dengan situasi perkembangan gelombang ke-4 pandemi Covid-19. “Alhamdulilah untuk Indonesia kali ini karena tingkat imunitas masyarakatnya sangat tinggi, kita tidak melihat adanya lonjakan yang berarti,” ujar Menkes Budi.
“Tiada kata selain bergandengan tangan menghadapi situasi penuh tantangan, saatnya bergerak bersama untuk menghadapi pandemi dan resesi. Percaya diri dan yakin, terang akan kian benderang”
Baca Juga: Kemerdekaan dan Kemiskinan
Menurut Budi, gelombang pertama pandemi terjadi akibat merebaknya Covid-19 varian Alfa pada awal 2021. Enam bulan berikutnya, gelombang ke dua pandemi terjadi akibat varian Delta yang paling banyak memakan korban jiwa. Selanjutnya, gelombang ke tiga terjadi pada Januari 2022 dengan kemunculan varian Omicron. “Dan sekarang di banyak bagian dunia juga naik karena BA.4, BA.5,” tambah Menkes.
Akibat BA4 dan BA5, kasus harian di Jepang mencapai lebih dari 200.000 kasus per hari. Di Eropa, kasus harian mencapai 100.000-an dan di Amerika Serikat juga lebih dari 100.000 kasus per hari. “India dan Indonesia adalah negara yang tidak melihat adanya gelombang ke-4 dari varian BA.4 dan BA.5 ini. Kenapa? Kita perlu melakukan serosurvei, imunitas Indonesia sudah tinggi, 98 persen lebih penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi,” ucap Menkes.
Belajar dari sejarah pandemi di masa lalu, pandemi Covid-19 tidak ada yang selesai dalam kurun 5 tahun, tetapi lebih dari 10 tahun. Bahkan ada pandemi yang baru benar-benar selesai setelah 50 tahun. Menkes menegaskan bahwa pandemi akan menjadi endemi apabila dampak kesehatanya tidak signifikan lagi, terutama terkait jumlah pasien yang masuk RS maupun meninggal dunia akibat pandemi. “The end of the tunnel is near,” tambahnya.
Langkah Pemerintah
Akibat pandemi Covid-19, Menko Muhadjir Effendy menyebut bahwa sektor pendidikan sempat menjadi terpinggirkan. “Tugas Menko di awal pandemi adalah orkestrasi berbagai macam isu dan kementerian yang terlibat langsung dan waktu itu yang terlibat langsung adalah Kementerian Kesehatan kemudian BNPB dan Kementerian Sosial, sementara pendidikan waktu itu memang dinomorduakan,” ucapnya.
Namun, Muhadjir menegaskan akan terus berupaya untuk melakukan improvisasi-improvisasi agar defisit dari berbagai macam target di sektor pendidikan itu bisa diredam. “Sekarang mengalami post pandemi ini, kita mempercepat, memperkuat pakai target. Yang sebelumnya defisit, kita harapkan nanti bisa dipercepat langkah-langkah pemerintah,” kata Muhadjir.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan di sektor pendidikan antara lain dengan penambahan program yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan karakter, penguatan guru, hingga program merdeka belajar. Melalui Perpres nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi, program pendidikan dan pelatihan vokasi juga diperkuat. “Maka defisit pendidikan akibat Covid bisa terkejar, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia produktif ke depan,” tambahnya.
Di tengah situasi ketidakpastian akibat Pandemi Covid-19, pelaku UMKM justru mampu menunjukkan ketangguhannya. Teten menyebut kredit perbankan untuk UMKM tumbuh 16,75 persen. “Dari krisis ke krisis, UMKM yang menjadi penjaga atau backbone (tulang punggung) ekonomi kita,” kata Teten.
“Saya kira satu hal yang luar biasa karena IMF merilis ada 60 negara sekarang yang mengalami kesulitan keuangan mendekati bangkrut, jadi kita luar biasa”
Seiring melemahnya ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi rendah, serta inflasi tinggi yang dipicu harga pangan dan kelangkaan energi, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,44 persen pada triwulan II-2022 secara tahunan. “Saya kira satu hal yang luar biasa karena IMF merilis ada 60 negara sekarang yang mengalami kesulitan keuangan mendekati bangkrut, jadi kita luar biasa,” tambah Teten.
Bahlil menambahkan bahwa target investasi yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi selama pandemi bisa tercapai. Pada 2021, Presiden memerintahkan target investasi sebesar Rp 900 triliun padahal target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah Rp 856 triliun. Pemerintah berhasil merealisasikan sebesar Rp 901 triliun. Pada 2022, Presiden menargetkan investasi sebesar Rp 1.200 triliun. “Ini ngeri-ngeri sedap. Padahal di RPJM Rp 978 triliun,” ujarnya.
“Ini ngeri-ngeri sedap. Padahal di RPJM Rp 978 triliun”
Keberhasilan pengelolaan Covid-19, menurut Menlu Retno, tidak lepas dari gerak cepat pemerintah pada masa awal pandemi. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan program vaksinasi. “Masih ingat sekali bagaimana kita ”berburu” vaksin. Perburuannya seru banget dalam artian kita termasuk yang pertama mendekati banyak sekali pihak baik secara bilateral maupun secara multilateral,” tambah Menlu.
Per hari ini, Indonesia sudah memiliki lebih dari 510 juta dosis vaksin. Sebanyak lebih dari 130 juta dosis atau lebih dari 25 persennya diperoleh secara cuma-cuma. “Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah dunia tahu bahwa sistem kesehatan yang dibangun saat ini tidak cukup kuat untuk mengatasi pandemi. Maka kita sekarang bekerja sama membangun ketahanan kesehatan, bukan saja nasional kawasan, tetapi global,” kata Retno.
Makna Kemerdekaan
Sebagai presidensi G20, Menlu juga meyakinkan bahwa KTT G20 ini akan membahas isu terkait dengan pemulihan ekonomi. Retno menegaskan bahwa G20 tidak sekadar acara seremonial. KTT G20 akan menekankan tiga prioritas, yaitu bidang kesehatan, transisi energi, dan transformasi digital.
Pembahasan juga akan menyangkut kenaikan harga pangan dan harga bahan baku sebagai akibat perang di Ukraina. “Dari awal, Presiden mengatakan keketuaan kita di G20 tidak hanya membawa suara Indonesia, tetapi suara negara berkembang dan negara kepulauan kecil,” kata Retno.
“Jadi memang demokrasi di Indonesia ini, salah satunya adalah kita masih bisa mengkritik dan saya melihat bahwa pemerintah mendengarkan. Kritik itu membuat penanganan pandemi menjadi lebih baik termasuk soal ekonomi, ya ekonomi kita nggak hancur-hancur amat dibanding kata IMF: 60 negara yang terancam untuk menjadi failed state”
Meskipun kritisi terhadap pemerintah terus dilontarkan terkait penanganan pandemi, para pemimpin redaksi yang hadir di forum ini juga melontarkan apresiasi terhadap kinerja pemerintah. Uni Lubis menyebut penanganan pandemi di Indonesia adalah salah satu yang terbaik. Pemerintah dinilai mampu segera menanggapi kritikan yang sangat kencang dari warganet pada awal pandemi. Hal ini berdampak pada penanganan pandemi yang menjadi lebih baik.
“Jadi memang demokrasi di Indonesia ini, salah satunya adalah kita masih bisa mengkritik dan saya melihat bahwa pemerintah mendengarkan. Kritik itu membuat penanganan pandemi menjadi lebih baik termasuk soal ekonomi, ya ekonomi kita nggak hancur-hancur amat dibanding kata IMF: 60 negara yang terancam untuk menjadi failed state,” kata Uni Lubis.
Pandemi, menurut Setri Yasra, justru menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tergolong tabah. Di sisi lain, pemerintah dengan segala keterbatasan betul-betul berupaya mencari vaksin. “Seandainya fokus saja, penanganan Covid, jangan-jangan hasilnya jauh lebih maksimal karena faktanya dalam proses sepanjang ini kita diganggu oleh isu-isu yang kontraproduktif: tiga periode. Kita harus bersyukur kita mendapat sebuah proses dan pembelajaran bersama,” ucapnya.
Baca Juga: Tema, Makna, dan Logo HUT RI dari Tahun ke Tahun
Suwarjono menyoroti tentang percepatan digitalisasi yang luar biasa akibat pandemi. Namun digitalisasi di sektor UMKM, misalnya, masih belum mengedepankan produk lokal. Sebanyak 90 persen dari UMKM yang sudah memanfaatkan digitalisasi ternyata hanya berperan sebagai reseller produk impor. Ia juga menyoroti bahwa pemerintah belum banyak memanfaatkan bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia.
Terkait makna kemerdekaan, Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah akan terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Hal ini terutama dilakukan dengan melakukan beragam program percepatan seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan tengkes. “Sekarang saya kira kita sudah menuju ke sana. Adil makmur tidak akan pernah berhenti ya kita untuk memperjuangkan kemerdekaan menuju ke sana juga harus kita berjuang terus,” ucapnya.
Teten menambahkan bahwa Indonesia harus merdeka dengan mewujudkan kemandirian ekonomi, membangun ketahanan pangan, dan memperkuat produksi dalam negeri. “Indonesia termasuk negara yang saya kira paling sukses dalam menangani pandemi. Termasuk UMKM punya kemampuan adaptasi, inovasi menghadapi situasi ke depan,” tambah Teten.
Menurut Menkes Budi, kemerdekaan seharusnya tidak sekadar bebas dari penjajahan. Di sektor kesehatan, kemerdekaan ini seharusnya terwujud dalam kebebasan dari kesakitan atau bebas dari badai pandemi. “Bangsa kita bangsa pelaut, kita tahu itu. Ya harus bisa menembus badai dan caranya juga mereka tahu: harus bekerja sama! Bersatu padu, kapalnya cuma satu dan yang terakhir, badai pasti berlalu,” ujarnya.