Jumlah Parpol Daftar Pemilu 2024 Melonjak

Jumlah parpol yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 melonjak dibanding Pemilu 2019. Namun, mereka masih harus menjalani verifikasi administrasi, serta sebagian juga menjalani verifikasi faktual.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Papan elektronik hitung mundur pelaksanaan Pemilu 2024 terpasang di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (12/8/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum 2024 yang dimulai 1 Agustus 2022 ditutup pada Minggu (14/8/2022) tengah malam. Jumlah partai politik yang mendaftar kali ini melonjak dibanding Pemilu 2019. Hal ini dinilai menandakan parpol kian antusias mengikuti kontestasi, serta lebih siap mengikuti tata cara pendaftaran.

Hingga Minggu malam ada 39 partai politik yang telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilihan Umum 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mendapat konfirmasi ada 10 partai yang berencana mendaftar di hari terakhir. Namun, hingga Minggu pukul 22.30 baru delapan parpol yang mendaftar. Dari 39 parpol yang mendaftar, hingga Minggu pukul 10.00, baru 23 parpol yang dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap dan diterima pendaftarannya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Sementara itu, delapan parpol dokumennya tidak lengkap sehingga belum dinyatakan mendaftar. Dari 23 parpol yang dokumennya lengkap, 15 di antaranya parpol nasional peserta Pemilu 2019. Adapun delapan parpol yang mendaftar di hari terakhir belum diumumkan status pendaftarannya.

Bagi parpol yang dinyatakan lengkap berkasnya, KPU akan melanjutkan pada tahap verifikasi administrasi yang sudah dimulai sejak 2 Agustus hingga 11 September. Pengumuman hasil verifikasi administrasi dilakukan 14 September. Parpol parlemen yang lolos verifikasi administrasi tak perlu mengikuti verifikasi faktual pada 15 Oktober hingga 4 November.

Melonjak

Jumlah partai yang mendaftar kali ini jauh lebih banyak dari pendaftar parpol peserta Pemilu 2019. Saat penutupan pendaftaran ketika itu ada 27 parpol nasional yang mendaftar dan 14 parpol dinyatakan berkasnya lengkap, sedangkan 13 parpol dinyatakan tak lengkap.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu tampilan layar saat petugas KPU melakukan verifikasi admisnistrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (7/8/2022).

Namun, saat itu, pengurus parpol yang pendaftarannya dinyatakan tak lengkap mengajukan sengketa proses dan administrasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Argumentasi mereka berkisar pada penggunaan Sistem Informasi Parpol (Sipol) untuk pendaftaran, seperti waktu untuk mengunggah data tidak cukup dan server yang bermasalah. Sembilan dari 13 perkara dikabulkan Bawaslu. KPU diperintahkan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran, serta membuka pendaftaran secara fisik.

Baca juga: Parpol Lebih Siap Mendaftar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, peningkatan parpol yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu menunjukkan antusiasme parpol cukup tinggi untuk menjadi peserta pemilu. Selain itu, parpol lebih siap mendaftar dan mengikuti tata cara pendaftaran melalui Sipol karena mempermudah mereka dalam mendaftar. KPU juga menyosialisasikan pendaftaran secara intens ke parpol.

”Dari sisi keanekaragaman parpol yang mendaftar mengindikasikan demokrasi kita berjalan lebih baik, indikatornya banyak parpol yang mendaftar. Parpol, kan, representasi dari kebebasan berserikat,” ujarnya.

Tingginya minat parpol mendaftar diharapkan juga diiringi tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti seluruh tahapan pemilu.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menunjukkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024 yang baru saja diluncurkan di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Potensi sengketa proses

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, saat ditemui di sela pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Minggu, mengatakan, potensi sengketa proses di tahapan pendaftaran tetap ada. Parpol yang berpotensi mengajukan sengketa ialah parpol yang berkas pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap.

Namun, ia memprediksi jumlah sengketa tidak banyak karena parpol memahami syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi parpol peserta pemilu. Selain itu, Sipol tidak wajib sehingga KPU tetap menerima dokumen syarat pendaftaran fisik seperti yang dilakukan oleh sejumlah parpol yang mendaftar di hari terakhir. Terlebih, akses Sipol sudah dibuka sejak 24 Juni sehingga parpol memiliki persiapan yang panjang untuk mengunggah dokumen.

Menurut Bagja, berita acara bisa disengketakan ke Bawaslu. Parpol memiliki waktu 3x24 jam setelah berita acara diterbitkan untuk mengajukan sengketa. ”Berita acara muncul atau tidak? Kalau muncul bisa disengketakan. Waktunya (pendaftaran sengketa) 3x 24 jam keluarnya surat keputusan atau berita acara yang diterbitkan KPU di akhir masa pendaftaran,” katanya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan pidato pada acara Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Berbeda dari pandangan itu, Idham Holik menegaskan, merujuk Pasal 466 UU 7/2017 tentang Pemilu, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa proses pemilu ada di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang disampaikan paling lama tiga hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, lanjutnya, menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. ”Sementara yang dikeluarkan KPU adalah berita acara, bukan surat keputusan sehingga kami menilai tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan sengketa,” kata Idham.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta mengatakan, Bawaslu harus mencari ruang hukum memberi ruang keadilan bagi parpol. Sebab, berita acara yang dikeluarkan KPU berdampak terhadap tak berlanjutnya ke tahapan verifikasi administrasi. ”Berita acara bisa menjadi obyek sengketa,” ujarnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, mengatakan, parpol bisa menggunakan berita acara untuk mengajukan sengketa pelanggaran administrasi pemilu. Parpol bisa mengujinya ke Bawaslu. Namun, pemeriksaannya tetap harus mengacu pada Peraturan KPU dan tak membuat tafsir sendiri.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Lolly Suhenty (kiri) bersama Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil (kanan) menjadi narasumber dalam diskusi publik terkait peotensi kerawanan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/7/2022).

”Meski tidak ada keputusan, kalau dalam proses pendaftaran ada parpol yang merasa dirugikan, mereka tetap bisa mengajukan sengketa melalui pelanggaran adminsitrasi. Produknya putusan dan bersifat mengikat,” katanya.