Manuver Tak Etis Menteri Bisa Gerus Simpati Publik

ANTARA/WAHYU PUTRO

Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) dan Wapres Maruf Amin (kanan) memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Teguran Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk fokus bekerja diharapkan direspons dengan perbaikan kinerja yang serius dari para menteri. Selain bisa menyebabkan terganggunya kinerja pemerintahan, manuver menteri yang tak sesuai etika juga dapat menurunkan simpati publik kepada mereka.

Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Wahyudi Kumorotomo, dihubungi dari Jakarta, Rabu (13/7/2022), mengatakan, amanah sebagai menteri perlu disikapi dengan nilai-nilai kenegarawanan. Dengan tetap menjaga nilai kenegarawanan tersebut, menteri-menteri mestinya tidak melanggar etika dan sumpah jabatan sehingga selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok jangka pendek. Hal ini penting mengingat masalah besar menanti para menteri untuk segera diselesaikan.

Dia mengingatkan para menteri selalu menjaga fatsun politik agar tidak melanggar etika pejabat publik. Pada tahun politik, banyak godaan untuk bermanuver memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi ataupun partai politik. Akibatnya, konsentrasi menteri terpecah antara mengutamakan kepentingan parpol dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh presiden.

Rakyat kini sudah lebih melek politik. Manuver para menteri yang melanggar etika dan jauh dari sikap kenegarawanan berdampak negatif karena menurunkan simpati publik. ”Sulit mengharapkan kerja menteri optimal jika sudah mulai fokus untuk kepentingan jangka pendek,” katanya.

Baca juga: Presiden: Menteri Harus Kerja Ekstra karena Perombakan Kabinet Masih Terbuka

ARSIP MKP.FISIPOL.UGM.AC.ID

Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar pada Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada

Presiden kembali memperingatkan para menteri untuk fokus menjalankan tugas dan pekerjaan masing-masing guna mengatasi kesulitan rakyat. Hal ini dilontarkan Presiden menanggapi kegiatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam program PAN-sar Murah di Bandar Lampung, Sabtu (9/7/2022). Saat itu, Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional mengajak para ibu yang hadir untuk memilih putrinya, Futri Zulya Savitri. Sebelum ini, di tahun 2020, Presiden sudah dua kali meminta menterinya fokus bekerja.

Baca juga: Peringatan Ketiga dari Presiden Jokowi

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, jika para menteri yang terbelah perhatiannya terus dibiarkan, pemerintahan Presiden Jokowi akan sulit menghadapi berbagai tantangan bangsa yang membutuhkan fokus dari para pembantunya. Untuk itu, ketegasan Presiden sangat dibutuhkan.

Presiden, kata Ray, harus mempunyai sikap zero tolerance pada menteri yang sibuk di luar urusan kementerian. Jika tetap terjadi, satu-satunya jalan yang patut ditempuh Presiden adalah merombak kabinet.

”Menteri yang sibuk kampanye perlu diberhentikan untuk diganti figur lain yang bisa saja berasal dari partai yang sama. Imbauan tidak akan efektif mengurangi aktivitas kepartaian mereka. Presiden harus tegas daripada nanti justru mempertaruhkan kinerja pemerintahan keseluruhan,” katanya.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau kegiatan pasar murah minyak goreng di Bandar Lampung, Sabtu (9/7/2022). Selain menyosialisasikan MinyaKita pada masyarakat, Zulkifli juga berdialog dengan petani kelapa sawit di Lampung.

Jadi pelajaran

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Mulyanto menambahkan, Presiden perlu menegur sekaligus memperingatkan menteri yang tak etis dan berpotensi menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menteri juga diingatkan agar tak mencampuradukkan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi dan keluarga.

”Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau hal ini terus dilakukan,” kata Mulyanto.

Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid meyakini, Mendag Zulkifli Hasan tidak menggunakan fasilitas negara pada saat menggelar program PAN-sar Murah di Lampung. Sejumlah kader PAN juga sudah mengklarifikasi bahwa kegiatan tersebut terjadi di hari libur. Namun, menurut Jazilul, yang harus diingat, posisi Zulkifli sebagai menteri tidak bisa ditanggalkan.

”Jadi, tidak panteslah, dilihat publik tidak pantas. Jangan gitu banget. Itu bisa bikin malu. Selain itu, orang akan anggap gagal fokus karena beliau ini, kan, sekarang jadi pembantu presiden,” kata Jazilul.

TANGKAPAN LAYAR FOXPOLL

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid saat menjadi penanggap dalam pemaparan survei nasional Foxpoll, Senin (23/8/2021).

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengingatkan agar teguran tersebut benar-benar dilakukan secara serius dan bukan sekadar upaya pencitraan. ”Yang rakyat butuhkan perbaikan kinerja menteri, yang benar-benar fokus bekerja, punya kebersamaan, serta sinkron dengan visi misi Presiden dan permasalahan rakyat,” ujarnya.