Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum Kerap Berbenturan dengan Prioritas Lain

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pesawat Casa NC212-200 gabungan dari Skuadron Udara 600 Wing Udara 1 dan Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut terbang formasi (fly pass) dengan latar belakang parade kapal perang saat geladi bersih peringatan HUT TNI di Selat Sunda, Cilegon, Banten, Selasa (3/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan pokok minimum untuk membangun kekuatan TNI dipastikan tidak bisa tercapai hingga batas akhir 2024. Hal ini disebabkan pengaruh faktor global serta pengaruh domestik di mana pertahanan kerap kali berhadapan dengan berbagai prioritas pemerintah yang lain.

Hal tersebut disampaikan Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan, Direktorat Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Oktaheroe Ramsi, Rabu (22/6/2022), dalam diskusi dengan tema ”Towards 2024 and TNI Post MEF Modernisation: Opportunites and Challenges”. Diskusimenghadirkan dua pembicara lain, yaitu pengajar hubungan internasional Binus University, Curie Maharani, dan pengamat pertahanan Alman Helvas Ali dari Semar Sentinel.

Oktaheroe mengatakan, pembangunan kekuatan pertahanan mengacu pada doktrin dan strategi negara. Kementerian Pertahanan membuat strategi pertahanan pulau-pulau besar di mana ada kemandirian pertahanan di setiap pulau. Pembangunan kekuatan ini tentunya menjadi proses yang tidak mudah diaktualisasikan karena banyak pertimbangan. Rencana pertahanan yang dibuat pemerintah, pertama-tama berbenturan dengan berbagai prioritas lain.

Menurut Oktaheroe, dinamika ancaman sangat cepat berubah. Ketika dilakukan penyesuaian, misalnya saat menghadapi Covid-19, keadaan berubah lagi karena ada perang. Oktaheroe mengatakan, banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Kemenhan memang telah membuat perencanaan jangka panjang dan menengah.

”Kalau kita lihat dua tahun belakangan, pandemi ini sangat memengaruhi kemampuan negara,” kata Oktaheroe.

EDNA CAROLINE PATTISINA

Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan, Direktorat Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Oktaheroe Ramsi, Rabu (22/6/2022), dalam diskusi yang diadakan Semar Sentinel, menjelaskan strategi pertahanan.

Berbagai rencana harus disesuaikan karena berhadapan dengan prioritas lain. Akibatnya, beberapa rencana tidak bisa dilanjutkan. Bahkan, penyesuaian kebijakan pertahanan negara yang dilakukan setahun sekalipun masih dapat dikalahkan prioritas kebijakan pemerintah. ”Kita harus menyesuaikan lagi,” katanya.

Baca juga: Target Sulit Tercapai pada 2024, DPR Minta MEF Alutsista Dibahas Kembali

Curie mengatakan, minimum essential force atau rencana kebutuhan pokok minimum untuk pembangunan kekuatan TNI dipastikan tidak akan tercapai hingga 2024. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pernah menyampaikan, MEF hanya akan tercapai 70 persen. Curie mengatakan, kendala fiskal menjadi faktor penentu.

Selain itu, muncul perang Rusia dan Ukraina yang membuat krisis multidimensi, tidak saja energi, tetapi juga pangan dan tentunya kembali berakibat pada fiskal. Sejumlah negara juga mengetatkan ekspor senjata dan kerja sama pembuatan senjata. Beberapa hal ini membuat MEF tidak akan tercapai. ”Masalah ini tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga global,” kata Curie.

Alman mengatakan, pembangunan kekuatan pertahanan setelah 2024 tentunya bergantung pada kebijakan pemerintah baru. Ia mengatakan, melihat anggaran pertahanan sampai tahun 2024, realitasnya MEF tidak akan bisa tercapai. Bahkan, dalam waktu beberapa tahun ke depan, tantangan masalah energi dan pangan akan semakin mempersulit pembangunan pertahanan. ”Ini, kan, tergantung kebijakan politik pemerintah yang ada,” kata Alman.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pesawat Casa NC212-200 gabungan dari Skuadron 600 Wing Udara 1 dan Skuadron 800 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut melakukan terbang formasi (fly pass) diambil dari pesawat Casa NC212-200 dengan Pilot Mayor Laut (P) Sahid Hamdani dan Kopilot Lettu Laut (P) Kharis Andika saat geladi bersih HUT Ke-72 TNI di kawasan Banten, Selasa (3/10/2017).

Alman mengusulkan, untuk kepentingan nasional seharusnya ada rencana strategis jangka panjang yang harus dipatuhi oleh presiden-presiden mendatang. Ia menilai Indonesia saat ini kalah satu-dua generasi dibandingkan dengan negara-negara tentangga. ”Ini tantangan kita, bagaimana kita bisa konsisten,” kata Alman.