Menteri Baru Ditantang Atasi Problem Riil

Menteri dan wakil menteri yang baru dilantik ditantang segera menyelesaikan problem riil ekonomi masyarakat. Di sisi lain, masuknya PAN di kabinet dikhawatirkan dapat memperkuat ketidakseimbangan di parlemen.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Dua partai politik parlemen yang berada di luar pemerintahan, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, menantang menteri serta wakil menteri hasil perombakan kabinet untuk menyelesaikan masalah riil ekonomi yang dirasakan masyarakat. Jika hal itu tak dapat dilakukan, mereka menilai kepercayaan publik kepada pemerintah akan turun.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Mabruri, di Jakarta, Kamis (16/6/2022), mengatakan, komposisi kabinet baru seusai perombakan harus dapat menyelesaikan masalah riil di masyarakat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi, misalnya, sudah dihadapkan dengan persoalan harga pangan yang melambung dan problem ketersediaan pangan.

”Mereka harus bergerak cepat menyelesaikan masalah-masalah rakyat, misalnya harga minyak goreng harus tuntas kurang dari 30 hari sehingga jelas tolok ukur dan timeline-nya,” katanya.

Jika tindakan nyata tak dapat dilakukan, lanjutnya, hal itu berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ekspektasi publik, yakni penyelesaian masalah yang tak bisa dituntaskan menteri-menteri sebelumnya, tidak akan terwujud.

Baca juga: Tantangan Besar Menanti Kabinet Hasil Perombakan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri seusai pelantikan dua menteri dan tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Presiden melantik Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, Wempi Watimpo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Tiga dari lima menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden, Rabu (15/6/2022), merupakan petinggi partai koalisi pendukung pemerintah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Mereka harus bergerak cepat menyelesaikan masalah-masalah rakyat, misalnya harga minyak goreng harus tuntas kurang dari 30 hari sehingga jelas tolok ukur dan timeline-nya. (Ahmad Maburi)

Sementara itu, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kini menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan, menteri dan wakil menteri baru harus bekerja maksimal. Mereka mesti menjawab tantangan publik yang meragukan perbaikan pemerintahan ketika Presiden melantik ketua umum parpol sebagai menteri.

Keberadaan Zulkifli dan tiga ketua umum parpol lain di kabinet dinilai diperlukan Jokowi untuk menjaga stabilitas politik, terutama mendekati berakhirnya pemerintahan. Alasannya, biasanya terjadi gangguan politik di ujung masa pemerintahan.

Baca juga: Bukan Politik, Presiden Tegaskan Rekam Jejak Jadi Pertimbangan Angkat Menteri

HERU SRI KUMORO/KOMPAS

Di dalam lingkungan Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo tampak makan siang dengan pimpinan partai politik di Presidential Lounge di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Ketidakseimbangan

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, perombakan Kabinet Indonesia Maju dengan masuknya PAN secara resmi dalam koalisi pemerintahan akan menambah ketidakseimbangan politik di DPR. Saat ini koalisi terdiri dari pemilik 82 persen total kursi di parlemen. Di sisi lain, hanya 18 persen kursi yang dimiliki partai nonkoalisi pemerintah.

”Partai nonkoalisi tentu akan kesulitan ketika terjadi pemungutan suara terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan,” katanya.

Menurut Arya, dengan menghimpun tujuh dari sembilan parpol di parlemen, Presiden Jokowi terkesan ingin memastikan keberlanjutan program dan legislasi strategis yang disusun selama ia menjabat. Namun, komposisi yang dominan itu sebenarnya tak menjamin soliditas koalisi.

Sebab, setiap parpol akan mulai sibuk dengan kepentingan jelang Pemilu 2024. Apalagi, beberapa ketua umum parpol yang saat ini juga menjabat sebagai menteri telah menunjukkan intensi untuk maju sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. ”Perombakan kabinet kali ini sebenarnya menjadi pertaruhan bagi Presiden tidak hanya untuk memastikan masa pemerintahannya berakhir dengan baik, tetapi juga memastikan kinerja terbaik dari para menterinya.

Dengan menghimpun tujuh dari sembilan parpol di parlemen, Presiden Jokowi terkesan ingin memastikan keberlanjutan program dan legislasi strategis yang disusun selama ia menjabat. Namun, komposisi yang dominan itu sebenarnya tak menjamin soliditas koalisi. (Arya Fernandes).

Arya pun mengingatkan, para menteri, terutama yang juga menjabat sebagai ketua umum parpol, bisa menunjukkan komitmen dalam bekerja untuk masyarakat. Tanggung jawab di kementerian harus menjadi prioritas dibandingkan urusan parpolnya masing-masing. Sebab, kinerja yang baik di kementerian juga dapat memberikan keuntungan bagi mereka dalam Pemilu 2024.

ARSIP CSIS

Arya Fernandes

Kontrol tetap berjalan

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, meski sudah resmi bergabung ke koalisi pemerintahan, pihaknya berkomitmen tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Tentunya akan ada penyesuaian gaya penyampaian masukan, yakni seperti cara seorang teman mengingatkan teman lainnya. ”Justru dengan duduk bersama, bisa lebih terbuka, berdiskusi dari hati ke hati,” ujarnya.

Selain itu, PAN dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang telah dilantik sebagai Menteri Perdagangan berkomitmen untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat. Tanpa kinerja yang baik, parpol yang akan menuai dampaknya di kemudian hari. ”Kalau kami melakukan hal-hal yang tidak baik, itu politik bunuh diri namanya,” kata Yandri.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menambahkan, tak bisa dimungkiri, perombakan kabinet sarat semangat menjaga stabilitas politik di tengah berbagai macam krisis, mulai dari perang Rusia-Ukraina, pandemi Covid-19, hingga perubahan iklim. ”Itu membutuhkan konsolidasi politik di pemerintahan, jadi saya kira ini sudah merupakan keputusan terbaik dengan berbagai pertimbangan,” katanya.

Meski koalisi pemerintahan terdiri atas tujuh parpol parlemen, kata Nurul, hal itu tak berarti fungsi kontrol melemah. Sebelum PAN bergabung, parpol koalisi juga memegang posisi dominan, tetapi tidak pernah ada pembungkaman terhadap kritik. Parpol-parpol di parlemen tetap bisa menyampaikan masukan sesuai kondisi empiris.

NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin

Senada, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan adalah langkah yang baik dalam rangka konsolidasi politik. Persoalan kontrol terhadap pemerintah, setiap anggota koalisi di parlemen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setiap mitranya. ”Meski yang datang itu anggota koalisi, akan tetap dikritisi di parlemen,” katanya.

Secara teoretis, kata Baidowi, komposisi koalisi pemerintahan saat ini memang terlihat tidak memiliki ruang kontrol. Namun kenyataannya, baik parlemen maupun masyarakat tetap bisa menyampaikan kritik secara terbuka. DPR juga tidak selamanya setuju dengan keinginan pemerintah.