Tantangan Besar Menanti Kabinet Hasil Perombakan

Tiga dari lima menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden Jokowi berlatar belakang parpol. Presiden minta kebutuhan pokok dalam negeri dijaga dan isu pertanahan dituntaskan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, Wempi Watimpo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Tantangan yang tidak mudah dari dalam negeri ataupun berskala global menanti Kabinet Indonesia Maju yang sudah dirombak oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (15/6/2022). Di satu sisi, Presiden menyampaikan harapan besar terhadap dua menteri dan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk mengatasi urusan kebutuhan pokok dalam negeri dan pertanahan. Di sisi lain, ada pandangan skeptis yang menganggap perombakan (reshuffle) kali ini lebih untuk menata koalisi ketimbang menata kinerja.

Tiga dari lima menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden Jokowi pada Rabu merupakan petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi. Petinggi parpol lain yang dilantik ialah Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Presiden juga melantik mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Selain itu, John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.

Tiga dari lima menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden Jokowi pada Rabu merupakan petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

”Kami melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial karena sekarang bukan hanya makro, melainkan mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Saya melihat Pak Zul (Zulkifli Hasan) dengan pengalaman, track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk (menjabat) Mendag,” kata Presiden seusai pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

Baca juga: Bukan Politik, Presiden Tegaskan Rekam Jejak Jadi Pertimbangan Angkat Menteri

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Sebelum pelantikan, Jokowi mengundang ketua umum parpol makan siang bersama di Istana Negara. Selain Zulkifli, Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan), dan Prabowo Subianto (Gerindra) yang merupakan anggota kabinet, hadir pula Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Surya Paloh (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa).

Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, saat ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan kerja-kerja nyata. ”Kerja-kerja turun ke lapangan penting untuk melihat langsung persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga jadi urusan Mendag,” tuturnya.

Terkait alasan pemilihan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden menyebutkan, sebagai mantan Panglima TNI, Hadi menguasai teritorial. ”Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya dapat diselesaikan,” katanya.

HERU SRI KUMORO/KOMPAS

Di dalam lingkungan Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo makan siang dengan pimpinan partai politik di Presidential Lounge di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Prioritas

Seusai pelantikan, Zulkifli mengatakan, ia berdiskusi dengan Presiden tentang berbagai permasalahan ekonomi, termasuk terkait minyak goreng. ”Insya Allah, bersama teman-teman, bisa cepat menyelesaikan, terutama minyak goreng. Ketersediaannya ada. Harga terjangkau. Jangan lama-lama, kasihan rakyatnya. Itu saya kira prioritas,” ucapnya.

Sementara itu, Hadi menyatakan akan segera menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya masalah sertifikat rakyat yang saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat. Hadi juga mengatakan akan menyelesaikan masalah sengketa tanah.

Perombakan kabinet kali ini lebih untuk menata ulang koalisi dengan masuknya PAN dalam koalisi pemerintahan, bukan momentum tata ulang kinerja pemerintahan. Penggantian dua menteri belum bisa memenuhi kebutuhan perbaikan kinerja, apalagi latar belakang tokoh yang mengisi posisi itu tak sejalan dengan bidang yang akan dipimpinnya. (Yunarto Wijaya).

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta W Kamdani, Menteri Perdagangan yang baru akan menemui banyak tantangan untuk mengendalikan perdagangan dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, Kemendag perlu menciptakan stabilitas stok dan harga pangan, memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, serta mengendalikan inflasi.

Kemendag juga perlu memastikan tak ada lagi kecurangan terhadap komoditas yang rentan ditimbun atau dimanipulasi harganya oleh pasar.

Baca juga: Surya Paloh: Kalau Ada ”Reshuffle” Lagi, Rusak

YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS

Shinta Kamdani

Tata koalisi

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melihat perombakan kabinet kali ini lebih untuk menata ulang koalisi dengan masuknya PAN dalam koalisi pemerintahan, bukan momentum tata ulang kinerja pemerintahan. Penggantian dua menteri belum bisa memenuhi kebutuhan perbaikan kinerja, apalagi latar belakang tokoh yang mengisi posisi itu tak sejalan dengan bidang yang akan dipimpinnya.

Pelantikan menteri dan wakil menteri, katanya, juga tidak tampak seperti agenda utama di Istana Negara. Titik beratnya justru ada pada pertemuan antara Presiden dan tujuh ketua umum parpol. Presiden terlihat ingin merespons situasi politik yang belakangan memanas dengan adanya isu keretakan koalisi dan merenggangnya hubungan antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri. ”Ini ciri khas Jokowi, ketika bicara tentang kerja, harus didahului stabilitas politik,” kata Yunarto.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Firman Noor, menambahkan, selain Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perdagangan, ada sejumlah kementerian yang juga belum optimal. Namun, negosiasi politik membuat mereka tetap bertahan di kabinet. Hal itu, katanya, salah satunya terlihat dari kedatangan Surya Paloh ke Istana Negara, Selasa.

Penelusuran Kompas, Rabu pagi, kehadiran Surya Paloh disebut-sebut untuk membahas pergantian kabinet, terutama terkait menteri yang berasal dari Partai Nasdem.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Surya Paloh seusai acara Apel Siaga Garda Pemuda Partai Nasdem yang diselenggarakan di Kompleks Gelora Bung Karno, Rabu (15/6/2022).

Firman mengingatkan, komposisi kabinet dengan tambahan ketua umum parpol juga berpotensi menambah permasalahan jelang Pemilu 2024. Sebelumnya, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terindikasi lebih sibuk mengurus persiapan pemilu ketimbang pekerjaannya. Presiden Jokowi beberapa kali mengingatkan para menteri untuk fokus mengatasi pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi yang terdampak perang Rusia-Ukraina.

Yunarto berharap perombakan kali ini tidak menjadi perombakan kabinet terakhir.

Namun, di sela-sela Apel Siaga Garda Pemuda Partai Nasdem di Jakarta, Surya Paloh memastikan tidak akan ada lagi pergantian. Bahkan, ia menyebut perombakan akan merusak kabinet. ”Kalau ada reshuffle lagi, sudah rusak semua,” ujarnya.

(CAS/WKM/HAR/INA/NIA/HEN/NAD)