Kasus Ade Yasin Pintu Ungkap Jual Beli WTP

Suap status WTP bukan yang pertama kali terjadi. Jual beli opini BPK dengan kategori WTP dikhawatikan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada mekanisme audit keuangan daerah. Momentum ini harus dibenahi oleh BPK.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Bupati Bogor Ade Yasin

JAKARTA, KOMPAS - Kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021, yang melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa pegawai Badan Pemeriksa Keuangan, jadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan praktik korupsi jual-beli status Wajar Tanpa Pengecualian di instansi lain. Praktik korupsi yang berulang ini harus dijadikan momentum BPK “bersih-bersih” internal lembaganya agar citranya membaik.

Dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa - Rabu lalu, Ade Yasin ditangkap bersama 11 orang dari kalangan pejabat dan aparatur sipil negara Pemkab Bogor serta BPK Perwakilan Jawa Barat. Setelah proses pemeriksaan, Kamis (28/4/2022), KPK tetapkan delapan orang jadi tersangka.

Ade Yasin dan tiga orang pejabat Pemkab Bogor disangkakan sebagai penyuap, sedangkan empat orang petugas BPK ditetapkan sebagai penerima suap. Dalam perkara ini, Ade Yasin diduga menyuap auditor BPK Perwakilan Jabar senilai Rp 1,9 miliar untuk mengondisikan hasil audit Laporan Keuangan Pemda (LKPD).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi, mengatakan, modus jual-beli status wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan kali ini. Sebelumnya, KPK memenjarakan auditor utama BPK Rochmadi S karena menerima suap dari sejumlah pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk berikan opini WTP. “Modus-modus semacam itu kemungkinan besar masih ada di kementerian, lembaga, dan pemda lainnya,” ujar Ali.

“Modus-modus semacam itu kemungkinan besar masih ada di kementerian, lembaga, dan pemda lainnya"

Sementara, usai diperiksa, Ade Yasin menepis terlibat kasus suap pengurusan LKPD Bogor. Ia berkilah dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya. “Itu ada inisiatif mereka (staf), jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana,” ujarnya. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan ada keinginan Ade Yasin sendiri agar LKPD 2021 yang disclaimer (tak beropini) diubah jadi WTP, untuk ketujuh kalinya.

KOMPAS/RATIH P SUDARSONO

Bupati Bogor Ade Yasin dan wakilnya siap menjadi pelayan warga.

BPK jangan cuma jargon

Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi mendorong pintu KPK kasus Yasin ini mengungkap praktik korupsi jual-beli predikat WTP di instansi lain. Hal ini penting agar memberi efek jera pejabat atau kepala daerah lain yang ingin mencoba praktik semacam itu. “Jangan sampai modus ini berlalu begitu saja atau tak ditangani serius. Publik akan melihat komitmen KPK mengusut ke akar-akarnya,” kata Badiul.

Ia menyayangkan dari kasus lalu tak ada upaya pembenahan serius dari BPK karena praktik korupsi jual-beli status WTP terus terjadi. Jika terus terjadi, berdampak pada kepercayaan ke BPK. “Ini jadi pekerjaan rumah, bagaimana BPK bersih-bersih karena potensi korupsinya sangat besar,” ujar Badiul

“Jangan sampai modus ini berlalu begitu saja atau tak ditangani serius. Publik akan melihat komitmen KPK mengusut ke akar-akarnya”

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman sependapat dengan Badiul. Menurut dia, BPK perlu memperbaiki secara mendasar. Bukan sekadar jargon, tetapi perbaikan kultur agar BPK jadi lembaga negara independen, mandiri, dan tak "terbeli". Perbaikan kultur, salah satunya memperkuat pengawasan. Hal yang disayangkan, auditor BPK yang terlibat masih berusia muda. Artinya, bibit-bibit muda pun sudah masuk lingkaran suap.

Baca Juga: KPK Kantongi Alat Bukti Keterlibatan Bupati Bogor Ade Yasin

Adapun Ketua BPK Isma Yatun merasa terpukul pasca kasus Yasin, Ia mendukung upaya-upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme. Sebelum penangkapan, BPK diakui telah berkoordinasi dengan KPK. Tindak lanjut kasus ini, BPK menonaktifkan kepala perwakilan BPK Jabar, dan beberapa staf yang jadi tim pemeriksa selain akan memproses ke majelis kode etik BPK.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar sejak Selasa (26/4/2022) malam hingga Kamis (28/4/2022) dini hari. OTT diduga terkait pemberian suap kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk pengurusan temuan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor. Ade Yasin diduga menyuap anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat dengan total Rp 1,024 miliar.

PPP akan ganti Ade

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, yang juga koordinator wilayah pemenangan pemilu Jabar, Syaifullah Tamliha, mengatakan, partainya segera mempersiapkan pengganti Ade Yasin selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jabar.