Di Madrid, Puan Maharani Dorong Kesetaraan Akses Vaksin
”Puluhan juta orang berisiko jatuh dalam kemiskinan ekstrem dan vaksinasi masih belum merata. Karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin bagi semua orang,” kata Ketua DPR Puan Maharani.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
ARSIP PRIBADI
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) memimpin debat bertajuk ”Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming Division and Building Community” yang digelar di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Sabtu (27/11/2021). Acara yang menjadi bagian dari General Assembly Ke-143 Inter Parliamentary Union (IPU) di Madrid itu dihadiri parlemen dari 122 negara.
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengajak pimpinan parlemen yang tergabung dalam Inter Parliamentary Union untuk bekerja sama dalam mencapai kesetaraan vaksin. Dalam masa pandemi Covid-19, parlemen memiliki peran yang justru lebih signifikan dibandingkan sebelum pandemi.
”Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem dan vaksinasi masih belum merata. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin bagi semua orang dan di mana saja,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Minggu (28/11/2021).
Ajakan itu disampaikan Puan saat memimpin debat bertajuk ”Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming Division and Building Community” yang digelar di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Sabtu (27/11/2021). Acara yang menjadi bagian dari General Assembly Ke-143 Inter Parliamentary Union (IPU) di Madrid, Spanyol, itu dihadiri parlemen dari 122 negara.
Ketua DPR Puan Maharani memimpin debat bertajuk ”Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming Division and Building Community” yang digelar di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Sabtu (27/11/2021). Acara yang menjadi bagian dari General Assembly Ke-143 Inter Parliamentary Union (IPU) di Madrid itu dihadiri parlemen dari 122 negara.
Menurut dia, parlemen memiliki peran yang lebih signifikan saat masa krisis ketika pandemi Covid-19. Hal itu karena dampak pandemi tak hanya berakibat pada kesehatan, tetapi juga kesejahteraan. Diperkirakan jumlah orang yang kekurangan gizi akan menjadi 800 juta orang pada 2022.
Oleh sebab itu, parlemen harus terus menjalankan fungsinya, termasuk melakukan fungsi check and balance untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan darurat di masa pandemi Covid-19, menjamin hak asasi manusia, serta kebebasan berekspresi.
”Parlemen harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat,” tutur Puan.
Selain terkait vaksin, dalam kesempatan itu Puan juga membahas mengenai krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan akibat pandemi Covid-19, mulai dari tantangan politik, ekonomi, hingga sosial. Krisis kemanusiaan akibat konflik terjadi di berbagai belahan dunia. Ketahanan demokrasi juga diperebutkan di mana Covid-19 telah membawa dampak sangat besar bagi kemajuan demokrasi.
”Penundaan pemilu telah terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak negara telah memberlakukan tindakan darurat yang membatasi kebebasan bergerak,” katanya.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mendorong pencapaian target vaksinasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) Ke-13 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (26/11/2021), Presiden mengajak para pemimpin negara di Asia dan Eropa untuk bekerja sama menghadapi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum usai.
”Ada 64,99 persen populasi negara kaya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, sementara di negara miskin baru 6,48 persen,” ujar Presiden, dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.
Presiden Jokowi melanjutkan, target vaksinasi WHO juga masih sulit dicapai. Diperkirakan hampir 80 negara tidak mencapai target vaksinasi 40 persen populasi pada akhir tahun 2021. Bahkan, pada saat yang sama, lebih dari 100 juta dosis vaksin di negara G-7 tidak terpakai dan kedaluwarsa.
”Dalam pertemuan ini saya mengajak kita semua mengubah situasi ini. Target vaksinasi WHO harus dicapai semua negara. Untuk itu, dose-sharing harus digalakkan, produksi vaksin dinaikkan, dan kapasitas penyerapan negara penerima vaksin ditingkatkan,” tutur Presiden.
