Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, mudik di saat Idul Adha diyakini akan memicu penyebaran Covid-19. Karena itu, Kemenag berkoordinasi dengan ormas Islam mengimbau agar umat Muslim tidak mudik.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Agama berkoordinasi dengan organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas Islam lainnya bersama-sama mengimbau masyarakat tidak mudik ketika merayakan Idul Adha 1442 Hijriah. Seluruh pembatasan yang dilakukan demi untuk melindungi jiwa umat Muslim.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, mudik di saat Idul Adha yang jatuh pada Selasa (20 /7/2021) diyakini akan memicu penyebaran Covid-19. “Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat,” ujar Yaqut dalam keterangan pers virtual bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai Rapat Terbatas virtual bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat (16/7/2021).
Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 terkait pelaksanaan Idul Adha. Surat edaran tersebut mengatur tentang peniadaan sementara kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadah. Sholat Idul Adha dilarang dilakukan di masjid atau lapangan, hanya boleh dilakukan di rumah.
Surat edaran pun mengatur tentang larangan takbir keliling menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Demi menghindari kerumunan di masjid, takbiran akan digelar dari rumah masing-masing. Masyarakat diharapkan menyembelih hewan kurban di rumah pemotongan hewan.
Pemotongan hewan kurban juga bisa dilakukan di tempat terbuka yang luas dan hanya boleh disaksikan oleh panitia penyembelihan kurban serta mereka yang berkurban. “Soal pembagian tidak boleh ada kerumunan seperti tahun sebelum pandemi dengan bagi kupon lalu masyarakat datang. Hewan kurban diantarkan langsung kepada yang berhak,” ujar Yaqut.
"Idul Adha yang jatuh pada Selasa (20 /7/2021) diyakini akan memicu penyebaran Covid-19. “Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat” (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas)
Semua pembatasan yang dilakukan pemerintah tersebut, Yaqut melanjutkan, semata untuk melindungi jiwa masyarakat muslim menjelang Idul Adha. “Jadi melindungi jiwa tidak ada melarang orang beribadah, justru menganjurkan umat muslim semakin rajin beribadah,” tambahnya.
Yaqut menegaskan bahwa di Islam, ada hukum ketaatan kepada Allah SWT, Rasul, dan ulil amri atau pemerintah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah sesuatu yang mutlak atau wajib hukumnya. "Taat kepada pemerintah Muqayyad namanya, ada pengecualian," kata Yaqut.
"Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi masyarakat seperti pembatasan perayaan Idul Adha, maka perintah tersebut wajib dipatuhi. "Hifdzun nafs, jadi melindungi jiwa," tambahnya.
Sebagaimana sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi, Kementerian Agama menyebut bahwa 27 dari 31 asrama haji yang ada di seluruh Indonesia siap digunakan untuk keperluan penanganan pandemi. Asrama haji tersebut siap digunakan sebagai rumah sakit darurat Covid-19 maupun untuk lokasi isolasi mandiri. Empat asrama haji lainnya belum bisa digunakan karena masih dalam tahap renovasi.
Bekerja sama degan tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan sudah mengunjungi beberapa lokasi di beberapa daerah yang berpotensi untuk pembangunan RS lapangan, jika diperlukan. Tim tersebut antara lain sudah mengunjungi Bandung, Jawa Tengah, dan Surabaya untuk mengidentifikasi potensi tempat kalau diperlukan tambahan tempat tidur.
Di Jakarta, sudah tersedia 1.000 tempat tidur di Asrama Haji Pondok Gede yang terdiri dari 900 tempat tidur biasa dan 100 ICU. Kementerian Kesehatan juga menambahkan 300 tempat tidur di RSCM dan tambahan 300-500 tempat tidur di RS Pertamina Jakarta. Menkes Budi menyebut total ada 2.000 tempat tidur tambahan yang sedang dipersiapkan untuk pasien kategori sedang.
Budi menambahkan kebutuhan oksigen meningkat pesat dari 400 ton per hari menjadi 2 ribu ton per hari. Bekerjasama dengan kementerian perindustrian, ada 240-250 ton per hari access capacity yang bisa digunakan dari industri-industri di dalam negeri.
Pemerintah juga menyiapkan 20-30 ribu oksigen konsentrator yang bisa menyediakan 600 ton oksigen per hari untuk RS dan bisa dipinjamkan ke rakyat yang membutuhkan. Oksigen konsentrator ini berupa alat kecil yang hanya membutuhkan listrik untuk pengoperasiannya. Oksigen konsentrator bisa dipasang di rumah maupun di RS untuk menyuplai oksigen dengan kapasitas 10 liter per menit atau cukup untuk kebutuhan pasiden di tempat tidur isolasi.
Terkait dengan obat yang diproduksi pabrik dalam negeri, menurut Budi, relatif terkontrol. Namun, ada beberapa jenis obat impor seperti remdesivir, acterma, dan gamaras yang ketersediaannya secara global memang sangat ketat. Dengan bantuan negosiasi dari Menteri Luar Negeri, India sudah mau membuka keran ekspornya dan sebanyak 50 ribu vial remdesivir sudah akan masuk ke Indonesia pada pekan ini.
"Nanti per tahap 50 ribu vial per minggu. Kita juga sudah membuka akses ke Cina agar obat yang mirip remdesivir bisa kita bawa masuk,” ujar Budi. Obat lain yang secara global sangat sulit diperoleh adalah acterma yang diproduksi oleh Perusahaan Roche dari Swiss. Budi mengaku sudah berbicara dengan CEO Roche dan memang diakui adanya suplai global yang ketat. Akibatnya, stok yang ada sekarang masih jauh dari yang dibutuhkan di Indonesia.
Kini, dicari beberapa alternatif yang mirip dengan produk acterma ini dari Amerika Serikat. "Amerika Serikat saat gelombang pertama dan kedua, punya stok obat banyak. Mudah-mudahan bisa membawa ke Indonesia obat alternatif yang mirip acterma,” tambah Budi.
“Akan ada tambahan lebih 30 juta dosis kembali di akhir Agustus. Arahan Presiden, vaksinasi agar dipercepat. Stok ditahan di daerah 19 juta untuk suntik ke dua, beliau meminta segera dihabiskan saja. Akan ada dosis vaksin baru datang” (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin)
"Pemerintah juga sedang berusaha untuk mengadakan obat gamaras. Merek dagang dari kategori obat yang dikenal dalam grup IVIG ini diproduksi di China. “Kita butuh banyak sudah bisa mendatangkan 30 ribu vial. Kita membutuhkan lebih banyak lagi. Dan sekarang dibantu Kemenlu sedang melakukan lobi dengan pemerintah China,” ujar Budi.
Dalam ratas, Presiden Jokowi mengarahkan agar vaksinasi dipercepat dan stok vaksin yang masih ada di daerah segera dihabiskan. Dari total 75 juta dosis stok vaksin, sudah disuntikkan 56 juta dosis untuk 40 juta orang suntikan dosis pertama dan sisanya untuk suntik ke dua. Dari 75 juta vaksin tersebut, masih ada sisa 19 juta dosis yang disimpan di daerah.
"Akan ada tambahan lebih 30 juta dosis kembali di akhir Agustus. Arahan Presiden, vaksinasi agar dipercepat. Stok ditahan di daerah 19 juta untuk suntik ke dua, beliau meminta segera dihabiskan saja. Akan ada dosis vaksin baru datang,” ucap Budi.
"Suntikan vaksin dosis ke dua tidak harus sesuai jadwal, selisih 1-2 hari tidak masalah. Pemerintah daerah, TNI-Polri diminta segera memanfaatkan stok 19 juta dosis yang masih ada di daerah. Stok vaksin hanya akan disimpan di kantor pusat Biofarma. “Terutama yang paling penting memakai masker. Apapun yang dipersiapkan di RS tidak akan pernah cukup jika prokes tidak baik,” tambah Budi.