Kasus Covid-19 Menurun, Presiden Minta Pemda Tetap Waspada
Kendati kasus harian Covid-19 relatif menurun pada tiga pekan terakhir, risiko penyebaran masih ada. Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk tidak lengah.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Kendati kasus harian Covid-19 relatif menurun pada tiga pekan terakhir, risiko penyebaran penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu masih ada. Karena itu, pemerintah daerah diingatkan bahwa tugas penanganan Covid-19 belum berakhir serta diminta untuk tidak lengah dan tetap menjaga kewaspadaan.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo kepada para bupati yang mengikuti peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara virtual dan tatap muka, di Istana Negara Jakarta, Jumat (26/3/2021).
”Tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada. Jangan merasa (kasus harian) sudah turun 5.000-an langsung kewaspadaan kita menurun. Hati-hati,” tuturnya.
Kewaspadaan tetap harus dijaga karena pengalaman sejumlah negara lain, kasus Covid-19 justru melonjak setelah mengalami penurunan. Presiden Jokowi mencontohkan lonjakan kasus yang terjadi hingga 3-4 kali lipat di India, Brasil, Amerika Serikat, dan Eropa. Saat ini di India kasus harian Covid-19 mencapai 59.000 kasus, Brasil 90.500, dan AS 66.000 kasus.
Grafiti menolak lockdown tergambar di salah satu dinding gedung di Distrik Schoeneberg di Berlin, Jerman, Selasa (23/3/2021) waktu setempat.
Sementara di Tanah Air, jumlah temuan kasus baru Covid-19 rata-rata sekitar 5.000 kasus per hari. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan dengan Januari saat kasus harian Covid-19 mencapai 13.000-15.000 kasus.
Meski kasus harian Covid-19 sudah semakin menurun, kondisi itu tidak boleh membuat pemerintah, baik pusat maupun daerah, lengah. ”Barang ini enggak kelihatan, di mana juga kita enggak tahu, lewatnya apa kita enggak tahu, media penularannya juga kita enggak tahu. Sebab itu satu-satunya jalan tetap waspada dan jangan lengah,” kata Presiden menegaskan.
Pemda harus selalu memantau kondisi penularan Covid-19 di daerahnya agar keputusan yang diambil tidak salah. Kepala daerah harus cakap mengendalikan rem dan gas agar kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa berjalan, tetapi tetap aman dari Covid-19.
”Dicek betul, lihat kasus naik atau tidak. Begitu naik, harus ada kebijakan yang cepat. Misalnya, begitu buka pasar, Covid-nya naik dua kali, stop! Kalau tidak (stop), Covid-nya tidak dapat (kasus naik terus), ekonomi juga tidak dapat (ekonomi turun terus). Hati-hati karena ini berhubungan,” kata Presiden.
Untuk menekan risiko penularan, para bupati diminta untuk mengawal program vaksinasi massal di daerah masing-masing. Para bupati harus benar-benar bisa memastikan vaksinasi berjalan baik dan vaksin Covid-19 juga terdistribusi merata.
Presiden juga meminta pemda memberikan vaksin kepada kelompok-kelompok prioritas karena ketersediaan vaksin yang masih terbatas. Setelah tenaga kesehatan, pemda harus memprioritaskan pemberian vaksin kepada pelayan dan pekerja publik yang banyak berinteraksi dengan masyarakat.
”Target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten saya tanya harus mengerti. Ditanya kasus harian Covid berapa juga harus tahu dengan detail karena ini persoalan besar yang semua bupati harus tahu,” tuturnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua APKASI Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa semua bupati kini juga terus fokus mengawal dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Untuk itu para bupati mengharapkan pemerintah pusat untuk terus memastikan vaksin didistribusikan secara merata ke seluruh daerah. Dengan begitu pandemi Covid-19 bisa semakin terkendali dan pemulihan ekonomi lokal bisa mulai digerakkan.
