Di tengah aksi kekerasan antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya yang timbulkan korban jiwa, pelayanan publik tetap harus berjalan dan menjadi bentuk pertanggungjawaban negara kepada warga.
Oleh
Iqbal Basyari, Edna C Pattisina dan Fabio Maria Lopez Costa
·3 menit baca
DOKUMENTASI KOGABWILHAN III
Prajurit Satu Roy Vebrianto saat mendapat perawatan sebelum mengembuskan napas terakhir. Roy terkena tembakan anggota kelompok kriminal bersenjata di daerah Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/1/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Pelayanan publik dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan di Intan Jaya, Papua, harus tetap berjalan di tengah aksi kekerasan antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menimbulkan korban jiwa. Jalannya pelayanan publik tetap menjadi bentuk pertanggungjawaban negara.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Iwanggin Sabar Olif saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/2/2021), mengatakan, pelayanan publik harus tetap ada meskipun kekerasan masih terjadi di Intan Jaya. Jalannya pelayanan publik merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap anggaran yang berasal dari pajak masyarakat.
”Kami segera turun melihat jalannya pelayanan publik di Intan Jaya dan memastikan pelayanan publik harus ada. Jika tidak berjalan, harus jelas penyebab dan solusinya,” ujarnya.
”Kami segera turun melihat jalannya pelayanan publik di Intan Jaya dan memastikan pelayanan publik harus ada. Jika tidak berjalan, harus jelas penyebab dan solusinya.
Iwanggin meminta seluruh pihak, pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI, saling bersinergi memberi pelayanan publik ke masyarakat. Situasi di Intan Jaya yang masih konflik diharapkan tak membuat warga sipil kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.
”Soal konflik merupakan hal lain, tetapi pelayanan publik merupakan kewajiban negara yang harus tetap dijalankan,” tutur Iwanggin.
Anggota DPR fraksi PDI-P dari daerah pemilihan Papua, Komarudin Watubun, menilai, kepala daerah memiliki peranan besar memastikan jalannya pelayanan publik sekaligus mengakhiri konflik di daerahnya. Hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat yang telah memilihnya saat pemilihan kepala daerah.
”Kepala daerah tak bisa begitu saja meninggalkan Intan Jaya dengan alasan keamanan, justru kepala daerah harus bisa kendalikan daerahnya,” tuturnya.
DOKUMENTASI TPN OPM
Aksi pembakaran pesawat milik Mission Aviation Fellowship (MAF) di Lapangan Terbang Kampung Pagamba Distrik Mbiandoga, Intan Jaya, Papua, Rabu (6/1/2021).
Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, menambahkan, pemerintah harus memberi jaminan keamanan warga sipil di Intan Jaya. Situasi konflik membuat situasi mencekam dan merugikan.
”Pemerintah harus memberi kepastian jalannya pelayanan publik agar tetap bisa mengakses kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial,” ucapnya.
Agar konflik segera berakhir, Arya mengusulkan, pemerintah membentuk gugus tugas dari berbagai pihak, seperti masyarakat sipil, pakar otonomi daerah, peneliti, dan aparat keamanan. Gugus tugas bisa memberi masukan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis penyelesaikan konflik, selain juga mengajak berdialog. ”Sekarang momentum selesaikan Papua karena ada revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua,” tuturnya.
Terkait sulitnya komunikasi dari dan ke Intan Jaya, Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad mengatakan, ia sudah memeriksa ke komandan Korem setempat, yaitu Danrem 173. Dari jajaran teritorial, diperoleh informasi bahwa komunikasi ke Intan Jaya sama sekali tak terputus, tetapi hanya sinyalnya yang lemah.
Empat wilayah perhatian
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan adanya empat wilayah yang kini menjadi pusat perhatian komando taktis TNI. Empat wilayah itu adalah Sugapa, Hitadipa, Titigi, dan Mamba.
Sementara itu, terkait kerawanan wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan adanya empat wilayah yang kini menjadi pusat perhatian komando taktis TNI. Empat wilayah itu adalah Sugapa, Hitadipa, Titigi, dan Mamba.
Sejauh ini, tambah Hadi, penanggulangan KKB di Intan Jaya telah berlangsung cukup baik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para prajurit yang selama ini ditugaskan di wilayah perbatasan seperti Indonesia-Papua Niugini.
Saat memberi paparan di Rapat Pimpinan TNI 2021, Hadi menjelaskan, beberapa isu strategis karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan ”senjata sosial”baru, yaitu internet, siber, dan media sosial. ”Senjata sosial” itu dapat dimanfaatkan juga oleh kelompok separatisme di Papua.
Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan agar para pemimpin bangsa menegaskan sistem pertahanan rakyat semesta, yang melibatkan seluruh komponen rakyat untuk bergerak mewujudkan perdamaian di Papua.
HUMAS POLRES INTAN JAYA
Pihak kepolisian memberikan bantuan kepada masyarakat yang berlindung di kompleks pastoran Gereja Santo Mikael Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (12/2/2021).
