Presiden: Perbanyak Program Padat Karya

Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk memperbanyak program padat karya, selain terus membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Langkah konkret itu diharapkan jadi ”obat” bagi daerah untuk gerakkan ekonomi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga menerima penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di SDN 03 Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (13/1/2021). Penyaluran BST ini merupakan upaya untuk meringankan dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Besaran BST DKI Jakarta senilai Rp 300.000 per bulan diberikan selama empat bulan sejak Januari hingga April 2021. BST disalurkan kepada 1.055.216 penerima manfaat yang dilakukan secara bertahap dan bergiliran dari satu wilayah administrasi DKI Jakarta ke wilayah administrasi lainnya. Total terdapat 814 titik sekolah yang digunakan sebagai lokasi penyaluran BST dan tersebar di enam wilayah kota/kabupaten administrasi Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Belanja pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi satu-satunya penggerak roda ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memperbanyak program padat karya, selain terus membagikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Permintaan agar pemerintah daerah memperbanyak program padat karya disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada peresmian pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021). ”Hal yang perlu saya tegaskan adalah perbanyak program padat karya,” katanya di hadapan puluhan wali kota yang mengikuti acara secara langsung di Istana Negara dan secara virtual di daerah masing-masing.

Dijelaskan, program padat karya merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan roda perekonomian. Menjalankan program padat karya berarti telah membuka lapangan pekerjaan sekaligus memberikan penghasilan kepada masyarakat. Dengan begitu, daya beli masyarakat pun akan menguat dan konsumsi masyarakat bisa meningkat.

”Satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat adalah belanja pemerintah, belanja APBN dan APBD. Masyarakat bawah harus diberikan penghasilan seluas-luasnya, diberikan pekerjaan seluas-luasnya,” kata Presiden.

Satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat adalah belanja pemerintah, belanja APBN dan APBD. Masyarakat bawah harus diberikan penghasilan seluas-luasnya, diberikan pekerjaan seluas-luasnya.

Pemkot, lanjut Presiden, bisa melaksanakan berbagai proyek pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur secara padat karya, di antaranya perbaikan jalan kampung, puskesmas, posyandu, dan sekolah. Begitu pula perbaikan dan pembersihan saluran air di perkotaan dapat dilaksanakan dengan padat karya.

”Banyak sekali yang bisa dilakukan pemkot sehingga tercipta lapangan kerja dan kita bayar gajinya. Mereka akan meningkatkan konsumsi, meningkatkan daya beli, sehingga ada demand di ekonomi kita,” kata Presiden.

Baca juga: Pandemi: Dari Kesehatan, Ekonomi, hingga Politik

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menjelaskan, proyek-proyek di kementerian dilaksanakan dengan padat karya. Keputusan itu diambil sebagai usaha pemerintah membantu masyarakat yang banyak kehilangan pekerjaan dan juga penghasilan di masa pandemi Covid-19.

TANGKAPAN LAYAR DARI WEBINAR KOMPAS100 CEO FORUM

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam webinar Kompas100 CEO Forum yang ke-11, Kamis (21/1/2021), bertemakan ”Let’s Collaborate: Rising in Pandemic Era”.

Upaya lain yang juga harus dilakukan pemda untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos), terutama bahan pangan, kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut Presiden, bansos terutama diberikan kepada masyarakat yang tak mendapatkan tambahan penghasilan dari program padat karya.

Penyesuaian kerja

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemda harus menyesuaikan program kerja dan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Pemda juga dituntut untuk terus berinovasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Apeksi Airin Rachmi Diany menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemda harus menyesuaikan program kerja dan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Pemda juga dituntut untuk terus berinovasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

KOMPAS/PINGKAN ELITA DUNDU

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani saat bersama Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono menjajal Royal Trans dari pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan-Bintaro dan melanjutkan perjalanan ke Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Bundaran Hotel Indonesia, Rabu (13/3/2019).