Presiden: Pekan Depan, Vaksinasi Covid-19 untuk Pelayan Publik

TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam peresmian pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan memulai vaksinasi Covid-19 untuk para petugas pelayan publik, pekan depan. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan manajemen percepatan vaksinasi agar tepat sasaran sehingga target membentuk kekebalan komunitas bisa segera tercapai.

Pemintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam peresmian pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2021). Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah luar biasa perlu dilakukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19, salah satunya menyusun manajemen percepatan vaksinasi.

”Manajemen percepatan untuk vaksinasi ini diperlukan. Pemda (pemerintah daerah), pemkot (pemerintah kota), harus mempersiapkan betul manajemen vaksinasi di lapangan. Pemda juga harus mempersiapkan betul vaksinatornya,” kata Presiden.

Di hadapan para wali kota dari seluruh Indonesia, Presiden menyampaikan rencana pemerintah yang akan memulai vaksinasi untuk para pelayan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat. Pemberian vaksin Covid-19 untuk para petugas pelayan publik itu akan dilakukan pekan depan, setelah vaksinasi untuk tenaga kesehatan rampung dilakukan.

Baca Juga: Pelacakan Kasus Covid-19 Diperkuat, Antigen Dimasifkan

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan di Bogor Senior Hospital, Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/2/2021).

Karena itu, manajemen percepatan vaksinasi perlu segera disusun sehingga vaksinasi bisa tepat sasaran. Pemda perlu menyiapkan perencanaan vaksinasi secara rinci sekaligus memetakan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19.

”Sehingga, kalau vaksin datang dalam jumlah banyak, bisa segera diberikan siapa dulu yang didahulukan. Jangan lupa untuk yang rentan, yang lanjut usia itu menjadi prioritas,” tuturnya.

Perencanaan secara detail dan terukur diperlukan mengingat saat ini vaksin Covid-19 terbatas. Produksi vaksin masih tergolong minim, tetapi sudah diperebutkan oleh 215 negara. Sampai saat ini setidaknya baru 42 negara yang mendapat pasokan vaksin Covid-19 dan menjalankan vaksinasi.

Saat ratusan negara masih berebut vaksin, lanjut Presiden, Indonesia sudah mendapatkan komitmen pasokan 426 juta vaksin. ”Ini alhamdulillah karena sejak awal, sejak Agustus, kita sudah mulai pendekatan dengan produsen-produsen vaksin. Bukan barang yang mudah, semua negara rebutan vaksin,” ujarnya. Karena itulah, vaksinasi harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai meleset.

Pasar dan mal

Dalam acara yang digelar secara tatap muka dan virtual itu, Presiden juga menegaskan bahwa vaksinasi harus dilakukan berdasarkan kluster, bukan orang per orang, supaya kekebalan komunitas bisa segera terbentuk.

Selain petugas pelayan publik, kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi juga semestinya bisa menjadi prioritas vaksinasi.

Pemda bisa mendahulukan vaksinasi kepada masyarakat yang bekerja di sektor atau lokasi padat interaksi, seperti pasar dan mal.

”Misal di kota ada mal, ya sudah, karyawan mal didahulukan. Mereka yang banyak sekali berhubungan dengan masyarakat,” kata Presiden.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Tenaga kesehatan menjalani pemeriksaan medis sebelum menerima vaksin Covid-19 di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (7/2/2021).

Sementara, meski program vaksinasi Covid-19 sudah berjalan, masih banyak kelompok masyarakat yang ragu, bahkan tidak sedikit tenaga kesehatan menolak jika diberi vaksin.

Baca Juga: Memahami Efikasi, Imunogenisitas, dan Efektivitas Vaksin

Oleh karena itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo meminta pemerintah lebih masif lagi menyosialisasikan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Vaksinasi kepada tenaga kesehatan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada vaksin Covid-19 yang disiapkan pemerintah. Jika vaksinasi terhadap tenaga kesehatan berhasil,  diyakini kesadaran serta penerimaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 akan meningkat.