Prioritaskan Bela Negara daripada Komponen Cadangan

Terkait perang masa depan yang banyak berbasis teknologi, pembinaan kesadaran bela negara yang digagas Kementerian Pertahanan dianggap lebih cocok menjadi prioritas dibandingkan pembentukan komponen cadangan.

KOMPAS/DOKUMENTASI HUMAS MENKO POLHUKAM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan hasil pertemuan antara Komnas HAM dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi terkait insiden tewasnya enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan sebagian wilayah Karawang, Jawa Barat, pada 7 Desember 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Pembinaan kesadaran bela negara yang digagas Kementerian Pertahanan dianggap lebih cocok menjadi prioritas dibandingkan dengan pembentukan komponen cadangan. Hal ini terkait dengan perang masa depan yang banyak berbasis teknologi.

Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, dalam diskusi yang diadakan Imparsial, ”Kritik Pembentukan Komponen Cadangan”, Rabu (3/2/2021), mengatakan, regulasi yang ada telah sama-sama mengatur bela negara dan komponen cadangan.

Ia mencontohkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 sama-sama mengatur pelaksanaan bela negara dan komponen cadangan. Secara umum, perbedaan keduanya adalah penekanan bela negara pada wawasan kebangsaan, sementara komponen cadangan merupakan sipil yang dipersiapkan menjadi kombatan saat perang.

Baca juga : Bela Negara Bukan Hanya Soal Pertahanan

Tubagus mengatakan, berdasarkan berbagai pertimbangan, terutama perang masa depan yang lebih menekankan teknologi, dibutuhkan para ahli yang memiliki wawasan kebangsaan. Ia mengutip Peraturan Presiden No 8/2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menyebutkan tentang pertahanan nirmiliter yang merupakan tugas kementerian-kementerian di luar Kementerian Pertahanan. ”Kita perlu menyiapkan kesadaran bela negara dengan leading sector mendiknas dan menag,” kata Hasanuddin.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, terutama perang masa depan yang lebih menekankan teknologi, dibutuhkan para ahli yang memiliki wawasan kebangsaan.

Ia menambahkan, ke depan persenjataan yang berteknologi tinggi akan menjadi ujung tombak pertahanan. Wahana tak berawak, senjata elektronik, senjata energi terarah, dan rudal supersonic membutuhkan sumber daya manusia yang punya keahlian tertentu. Perang ke depan akan berbasis siber dan nirawak. Oleh karena itu, yang harus dibangun adalah sumber daya manusia yang dapat beradaptasi dengan teknologi.

”Kalau di dalam bela negara ada cikal bakal komcad (komponen cadangan), bisa saja. Namun, intinya di pembinaan mental,” ujar Hasanuddin.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri berpendapat, dengan bela negara, masyarakat bisa berperan serta aktif dalam pertahanan rakyat semesta sesuai dengan profesi masing-masing. Hal ini yang menjadi esensi dari semangat bela negara. Tidak semua harus menjadi sipil yang dilatih untuk menjadi kombatan lewat komponen cadangan. ”Dengan komponen cadangan malah bisa timbul masalah-masalah, misalnya mobilisasi untuk tujuan apa karena ruang lingkup ancamannya sangat luas,” kata Gufron.

Kekhawatiran tentang luasnya definisi ancaman juga disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Diandra Mengko. Menurut dia, ancaman hibrida sendiri mempunyai berbagai kerangka karena merupakan gabungan dari perang konvensional, kriminalitas, terorisme, dan perang siber. Ia khawatir, ketika komponen cadangan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman hibrida, yang terjadi adalah militerisasi sipil.

Kompas/AGUS SUSANTO

Rombongan pelajar berkeliling Kuil Kiyomizu-dera di Kyoto, Jepang, Jumat (25/10/2019).

Pengalaman sejarah Indonesia

Komponen cadangan justru bertujuan untuk memperkuat dan memperbesar kekuatan TNI (komponen utama) melalui pelatihan militer dasar. Sementara bela negara adalah program membangun dan meningkatkan terus-menerus kesadaran kolektif kecintaan terhadap negara, nasionalisme, dan patriotisme melalui profesi masing-masing, bukan melalui pelatihan militer.

Dosen FISIP Universitas Gadjah Mada, Nadjib Azka, mengatakan, dengan sejarah militer Indonesia yang banyak mengatasi separatisme, wajar kalau masyarakat khawatir akan timbul politisasi komponen cadangan. Ia tidak melihat urgensi diadakan komponen cadangan saat ini. Hal ini tidak saja terkait dengan perspektif ancaman, anggaran yang terbatas, dan wabah Covid-19. Akan tetapi, menurut dia, masyarakat akan lebih menerima ketika pemerintah memprioritaskan program bela negara. ”Banyak hacker yang tentunya berminat ikut,” ujarnya.

Baca juga : Pemahaman Terkait Bela Negara Masih Sempit

Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Simanjuntak, mengatakan, komponen cadangan justru bertujuan untuk memperkuat dan memperbesar kekuatan TNI (komponen utama) melalui pelatihan militer dasar. Sementara bela negara adalah program membangun dan meningkatkan terus-menerus kesadaran kolektif kecintaan terhadap negara, nasionalisme, dan patriotisme melalui profesi masing-masing, bukan melalui pelatihan militer. ”Bela negara terus diintensifkan,” katanya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga melewati lorong penjual makanan dan minuman di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2020). Sejumlah lapak yang menjajakan pakaian, peralatan rumah tangga, dan barang pecah belah di kawasan tersebut masih melayani pembeli meski dengan jam buka yang terbatas.