Implementasi PPKM Tidak Tegas, Presiden Minta Aparat Turun ke Lapangan
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sepanjang 11-25 Januari 2021 tidak efektif. Implementasinya, selain tidak tegas juga tidak konsisten. Presiden Jokowi pun meminta aparat turun ke lapangan.
Oleh
Nina Susilo
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo mengakui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sepanjang 11-25 Januari 2021 tidak efektif. Implementasinya, selain tidak tegas juga tidak konsisten. Mobilitas warga di tengah PPKM, ternyata masih tinggi. Tak pelak, peningkatan positif Covid-19 pun tak terelakkan sekarang ini.
“PPKM 11 Januari-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi sehingga di beberapa provinsi, angka Covid-19-nya masih tinggi,” tutur Presiden Jokowi saat memimpin rapat intern, Jumat (29/1/2021) sore di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Rekaman video ini diunggah di akun resmi Sekretariat Presiden di kanal Youtube, Minggu (31/1/2021) pada pukul 16.28.
Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan rekaman rapat memang baru dipublikasi Minggu (31/1/2021). Masyarakat dinilai perlu mengetahui perkembangan penanganan Covid-19, apalagi Presiden memperhatikan pelaksanaan di lapangan. “Arahan Presiden tegas bahwa implementasi PPKM sangat lemah dan tidak konsisten. Bapak Presiden ingin adanya pelaksanaan di lapangan dengan cara-cara yang yang lebih praktis dan sederhana sehingga masyarakat paham pentingnya 3M. Jadi atas pertimbangan di atas dan juga setelah kami pelajari, kami baru rilis hari ini,” tutur Bey.
Hadir dalam rapat intern ini antara lain Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“PPKM 11 Januari-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi sehingga di beberapa provinsi, angka Covid-19-nya masih tinggi”
Sejauh ini, angka penambahan kasus Covid-19 memang relatif tidak turun kendati PPKM diberlakukan di 73 kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Penambahan kasus Covid-19 sepanjang PPKM 11-25 Januari hampir selalu bertahan di belasan ribu. Setelah PPKM diperpanjang menjadi 26 Januari-8 Februari, sesungguhnya angka penambahan kasus tak juga berkurang. Rekor demi rekor tertinggi terus muncul. Sabtu (30/1/2021) misalnya, penambahan mencatatkan angka tertinggi baru lagi, yakni 14.518 dan menjadikan jumlah kumulatif kasus Covid-19 di Indonesia 1.066.313 dengan 862.502 sembuh dan 29.728 orang meninggal.
Presiden Jokowi pun meminta para menteri koordinator untuk mengajak para epidemiolog dalam mendesain kebijakan. Harapannya, kebijakan bisa dirumuskan secara komprehensif dan betul-betul bisa diterapkan.
PPKM sesungguhnya adalah pembatasan mobilitas masyarakat. “Tetapi yang saya lihat di implementasinya, kita tidak tegas dan kita tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi. Saya minta betul-betul (aparat) turun ke lapangan,” tutur Presiden.
Dicontohkan, petugas yang ke lapangan semestinya siap untuk menjelaskan kepada masyarakat secara praktis dan sederhana mengenai 3M. Selain itu, masker standar harus siap. Dengan demikian, masyarakat yang tidak bisa membeli masker tetap bisa memakainya.
Diakui, tak satu negara pun memiliki formula kebijakan yang paling baik dan standar dalam menangani pandemi ini. Namun, Presiden Jokowi tetap meminta Menteri Koordinator memastikan dan memperhitungkan semua langkah yang bisa diambil dalam menekan laju penularan Covid-19. Selain itu, vaksinasi harus dipercepat sepanjang Februari ini.
Di sisi lain, Presiden mengingatkan PPKM membuat pertumbuhan ekonomi melambat. “Sebenarnya, nggak apa-apa (ekonomi turun), asal Covid-19-nya juga turun,” tambah Presiden lagi.
"Kami melihat kondisi di Pasar Tanah Abang bagaimana kedisiplinan penggunaan masker. Yang belum sadar, kita terus ingatkan selain kita beri sanksi. Saya dan Kapolri juga membagi-bagikan masker ke pengunjung pasar"
"Kami melihat kondisi di Pasar Tanah Abang bagaimana kedisiplinan penggunaan masker. Yang belum sadar, kita terus ingatkan selain kita beri sanksi. Saya dan Kapolri juga membagi-bagikan masker ke pengunjung pasar"
Setelah rapat tertutup Jumat sore lalu, Minggu (31/1/2021) ini, Kepala Polri dan Panglima TNI pun berkeliling meninjau penerapan protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang, Jakarta.
"Kami melihat kondisi di Pasar Tanah Abang bagaimana kedisiplinan penggunaan masker. Yang belum sadar, kita terus ingatkan selain kita beri sanksi. Saya dan Kapolri juga membagi-bagikan masker ke pengunjung pasar," ujar Hadi dalam pesan singkat Minggu malam. (HAR)