PKS Incar Suara Pemilih yang Tidak Puas terhadap Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera menggelar Musyawarah Wilayah V PKS. Dalam forum itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menargetkan bisa meraih suara pemilih yang tak puas atas kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Amin.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri (tengah) bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu (sebelah kanan Salim) dan para pengurus pusat PKS Periode 2020-2025 menyapa peserta Munas V PKS di Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera menargetkan dapat merebut suara pemilih yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin. Untuk itu, jajaran pengurus dari tingkat pusat hingga daerah diminta memaksimalkan kaderisasi dan ketokohan agar mampu merebut suara dan memperkuat posisi elektoral PKS.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dalam pidato politik saat Musyawarah Wilayah (Muswil) V PKS yang digelar secara daring dan luring, Minggu (27/12/2020), mengingatkan kembali seluruh jajaran kepengurusan untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional V yang berlangsung pada akhir November 2020.

Saat itu, PKS menargetkan raihan suara di 2024 sebesar 15 persen suara nasional. Target ini hampir dua kali lipat dari raihan PKS pada Pemilu 2019, yakni 8,21 persen. PKS juga menargetkan dapat mengusung kadernya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. ”Ini bukan sesuatu yang ringan, tetapi bukan mustahil dicapai,” kata Syaikhu.

Syaikhu merujuk jajak pendapat lewat telepon Litbang Kompas pada Oktober menyatakan, sebanyak 52,5 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir. Hanya 45,2 persen yang menyatakan puas. ”Suara yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di PKS,” ucapnya.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera 2020-2025 Ahmad Syaikhu

Oleh sebab itu, seluruh jajaran diminta bekerja keras untuk merebut suara dari pemilih yang tidak puas tersebut agar target perolehan suara sebesar 15 persen dalam pemilu 2024 tercapai. Termasuk kepada jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS di 34 provinsi yang baru saja dilantik, diminta meningkatkan kerja-kerja kolektif dalam merebut suara pemilih.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memunculkan kepemimpinan tangguh di tingkat wilayah karena menjadi basis menuju kepemimpinan nasional. Kader-kader terbaik, termasuk generasi muda, akan diberikan ruang untuk berkarya di PKS.

Baca juga: PKS Fokus Siapkan Pemimpin Nasional

Menurut Syaikhu, harus ada upaya terencana, sistematis, dan masif untuk memunculkan tokoh-tokoh nasional. PKS sudah dan akan terus menguatkan standar kepemimpinan berbasis prestasi dan kompetensi. Kader-kader yang menempati jabatan publik diharapkan terus menjaga ketokohannya agar bisa menggaet lebih banyak pemilih.

Ia menuturkan, pengurus tingkat DPTW yang dipilih telah melalui seleksi yang cermat, mulai dari aspek pengalaman, rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, serta penerimaan di internal partai dan publik yang baik. Penjaringan nama dilakukan mulai dari tingkat bawah dengan melibatkan seluruh kader agar rasa kepemilikan partai semakin kuat.

”Ini menunjukkan proses demokrasi di internal PKS berjalan dengan baik,” katanya.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, Muswil merupakan bentuk regenerasi partai di tingkat wilayah. Menurut dia, setiap fase kepengurusan selalu memunculkan tokoh-tokoh dan permasalahan yang berbeda. Pengurus-pengurus tersebut tidak ada yang mencalonkan diri, tetapi dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan partai yang dinilai mampu mewujudkan target-target elektoral PKS.

”Ada dua tugas utama, yakni menambah jumlah kader PKS secara signifikan serta menambah perolehan kursi pada Pemilihan Legislatif 2024 sebanyak-banyaknya,” kata Aboe.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai, peluang PKS merebut suara dari kelompok yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Amin cukup terbuka. Sebab, PKS masih dianggap sebagai satu-satunya parpol yang menegaskan posisi sebagai opisisi pemerintah.

Peluang besar PKS dalam merealisasikan target tersebut cukup besar karena sebagian pemilih terbelah, antara yang pro dan kontra dengan pemerintah. ”Parpol lain selain PKS meskipun di luar pemerintah, terkadang satu suara dengan pemerintah,” katanya.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno

Namun, PKS dituntut bisa membuktikan diri mampu menyuarakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah tersebut. Apalagi jika mampu menyuarakan kelompok-kelompok lain di luar PKS dengan bertransformasi menjadi partai yang lebih terbuka, peluang untuk meningkatkan elektabilitas bisa lebih tinggi.