Momentum Tepat Rombak Kabinet

Perombakan sekaligus pelantikan kabinet baru, menurut rencana, dijadwalkan Rabu pagi besok. Meskipun demikian, komposisi kabinet baru masih difinalisasi. Hasil penelusuran ”Kompas”, 6-8 menteri diganti dan ditukar.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo didampingi para menteri Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama para pengisi acara dan panitia Perayaan Imlek Nasional 2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2020).

Komunikasi Presiden Joko Widodo dan partai politik pendukung pemerintah semakin intens membahas perombakan kabinet. Saat ini dinilai momentum yang tepat.

JAKARTA, KOMPAS — Perombakan sekaligus pelantikan kabinet baru, menurut rencana, dijadwalkan pada Rabu (23/12/2020) pagi. Meskipun demikian, pada komposisi perombakan kabinet baru masih dilakukan finalisasi.

Dari hasil penelusuran Kompas, Senin (21/12/202) malam, sejumlah posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju akan dirombak. Perombakan enam hingga delapan menteri dilakukan terhadap kementerian yang berfokus pada penanganan ekonomi, pandemi Covid-19, dan lainnya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza, yang dihubungi dari Jakarta, Senin, mengatakan, perombakan (reshuffle) kabinet diperkirakan dilakukan di enam kementerian. ”Dua di antaranya termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial, yang hingga saat ini masih kosong akibat kedua menterinya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Akan tetapi, soal perombakan di kementerian lainnya, ia enggan merinci. ”Saya tidak tahu detailnya, kira-kira begitu,” katanya.

Baca juga: Menanti Kejutan Presiden di Rabu Pon

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menambahkan, partainya mendukung penuh apa pun keputusan Presiden Jokowi untuk merombak kabinet ini. ”Pak Jokowi sebagai presiden yang punya hak prerogatif menentukan kabinet,” katanya.

Perombakan enam hingga delapan menteri dilakukan terhadap kementerian yang berfokus pada penanganan ekonomi, pandemi Covid-19, dan lainnya,

Nasdem, lanjut Johnny, akan selalu mendukung penyelenggaraan negara yang baik dan sehat secara khusus dalam situasi darurat kesehatan Covid-19.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan, komunikasi Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pun lebih intens dari sebelumnya, terutama setelah dua menteri terkena kasus hukum di KPK. Ia bahkan menyebut komunikasi terakhir dengan Presiden terjadi awal pekan lalu.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Sejumlah menteri mengikuti rapat kabinet terbatas dengan topik ketersediaan bahan baku bagi industri baja dan besi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

”Yang jelas komunikasinya jalan. Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, lebih pada one by one (satu per satu),” tutur Arsul.

Dalam pertemuan, PPP mengusulkan perombakan dilakukan sebelum 2021. Dengan demikian, saat memasuki 2021, para menteri baru bisa langsung mengoptimalkan penggunaan APBN 2021.

Pertemuan intens

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat dihubungi mengatakan, komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri secara intens memang dilakukan. Komunikasinya terkait dengan pengisian jabatan dua kementerian yang kosong akibat penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Secara periodik, Ibu Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Jokowi. Komunikasi memang dilakukan,” ujarnya.

Hasto melanjutkan, kepastian perombakan kabinet tinggal menunggu momentum tepat Presiden Jokowi.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Ketua DPR Puan Maharani menunjukkan surat presiden dan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Menteri menjadi beban

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyatakan, Presiden Jokowi diharapkan mencoret menteri yang justru menjadi beban karena tak punya kapabilitas, kinerja buruk, dan berpotensi melakukan penyelewengan, seperti suap ataupun korupsi.

”Gantilah orang yang jadi beban, apalagi beban yang berat dalam menjalankan tugas Presiden. Coret menteri yang berpotensi korupsi dari sekarang. Daripada nanti kejadian betul, repotnya tiga kali.

Tidak hanya menteri yang terjerat korupsi, tetapi juga anggota kabinet yang potensial melakukan penyelewengan anggaran dan program. ”Gantilah orang yang jadi beban, apalagi beban yang berat dalam menjalankan tugas Presiden. Coret menteri yang berpotensi korupsi dari sekarang. Daripada nanti kejadian betul, repotnya tiga kali,” tutur Qodari.

Baca juga: Bila Merombak Kabinet, Presiden Jokowi Perlu Memilih Personel yang Mumpuni

Pengajar politik di Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpandangan, sejatinya perombakan kabinet adalah suatu keniscayaan. ”Jadi, reshuffle tinggal menunggu waktu,” ucapnya. Ujang berharap menteri yang akan dipilih memiliki integritas tinggi, ahli di bidangnya, serta diterima oleh elite dan publik.

Ketua Umum Sukarelawan Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, meminta para menteri baru menandatangani pakta integritas sebelum dilantik.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11/2020).