Presiden Ingatkan Kepala Daerah untuk Cegah Memburuknya Pandemi
Kekecewaan memburuknya penanganan Covid-19 disampaikan Presiden Jokowi saat pimpin rapat membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka. Presiden mengingatkan kepala daerah.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengeluhkan penanganan Covid-19 yang memburuk, terutama pada satu pekan terakhir. Kepala daerah kembali diingatkan agar memegang kendali dengan benar, mengambil kebijakan dengan pertimbangan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
Kekecewaan akan memburuknya penanganan Covid-19 disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Senin (30/11/2020). Di hadapan para menteri dan kepala lembaga, Presiden memaparkan data terkini kasus Covid-19 di Tanah Air.
Tak hanya jumlah kasus positif baru yang konsisten tinggi di atas 5.000 kasus selama tiga hari bertutut-turut, persentase kasus aktif juga mengalami peningkatan. Jika pekan lalu kasus aktif masih 12,78 persen, satu pekan terakhir naik menjadi 13,41 persen. Sebaliknya tingkat kesembuhan mengalami penurunan dari 84,03 persen pada pekan lalu menjadi 83,4 persen.
”Ini semuanya memburuk, semuanya karena adanya tadi, kasus yang memang meningkat lebih banyak di minggu-minggu kemarin,” tuturnya dalam rapat yang juga diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ini semuanya memburuk, semuanya karena adanya tadi, kasus yang memang meningkat lebih banyak di minggu-minggu kemarin. (Joko Widodo)
Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan, hingga Minggu (29/11/2020), total kasus terkonfirmasi positif 534.266 kasus. Jumlah kasus positif harian pada tiga hari terakhir juga relatif tinggi, yakni 6.267 pada hari Minggu. Jumlah kasus baru positif Covid-19 pada Minggu itu merupakan angka tertinggi selama hampir sembilan bulan pandemi.
Presiden mengingatkan semua untuk meningkatkan kewaspadaan meski angka kasus aktif dan angka kesembuhan masih lebih baik dari rata-rata dunia. ”Meskipun ini (kasus aktif) lebih baik dari angka rata-rata dunia, tetapi hati-hati karena ini lebih tinggi (dari) rata-rata minggu lalu,” tuturnya.
Dari 34 provinsi di Tanah Air, kasus Covid-19 di dua provinsi, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta, menjadi sorotan. Presiden meminta jajarannya memberikan perhatian khusus pada penanganan Covid-19 di DKI Jakarta dan Jateng karena peningkatan kasus positif baru di dua provinsi tersebut relatif tinggi.
Selain itu, Presiden juga kembali mengingatkan kepada para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk memegang penuh kendali penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di wilayah masing-masing. Seluruh kebijakan yang diambil harus didasarkan pada keselamatan rakyat sebagai pertimbangan utama.
Ini karena tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warga yang merupakan hukum yang tertinggi. ”Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. (Kebijakan diambil) dengan memegang angka-angka kasus, kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, dan indikator-indikator ekonomi yang ada,” ujar Presiden.
Dalam rapat terbatas itu Presiden juga meminta jajarannya untuk memberikan kepastian mengenai pengadaan vaksin dan rencana vaksinasi. Selain itu, perkembangan berbagai program pemulihan ekonomi nasional juga dibahas dalam rapat.
Semua terlibat
Sementara itu, secara terpisah, anggota Komisi IX DPR, Saleh P Daulay, mengatakan, lonjakan kasus harian positif Covid-19 tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan masyarakat. Semua pihak harus terlibat dalam upaya pengendalian Covid-19.
”Kita tidak bisa main-main dengan Covid-19, semua harus terlibat dalam penanggulangan karena jumlah yang terpapar semakin banyak,” ujar politikus Partai Amanat Nasional tersebut.
Kita tidak bisa main-main dengan Covid-19, semua harus terlibat dalam penanggulangan karena jumlah yang terpapar semakin banyak.
Pemerintah, lanjut Saleh, harus terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Sebab, masih banyak masyarakat yang cenderung abai meski sebenarnya sudah mengetahui protokol kesehatan yang harus dilakukan saat beraktivitas selama pandemi.
Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan untuk mengendalikan Covid-19. Tanpa kedisiplinan masyarakat dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan, kasus Covid-19 dikhawatirkan akan terus melonjak.
Apalagi Saleh menduga, jumlah kasus Covid-19 sebenarnya lebih banyak dari angka yang diumumkan pemerintah. Sebab, kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang enggan melapor kepada pemerintah meski hasil tes menunjukkan positif Covid-19.