Muhammadiyah: Negara Tak Boleh Kalah dengan Pelanggar Protokol Kesehatan

Pasca-pelanggaran protokol kesehatan berupa kerumunan beberapa hari ini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan negara tak boleh kalah. Pemerintah seharusnya konsisten menegakkan hukum dan aturan.

ANTARA FOTO/WIDODO S JUSUF

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah) didampingi Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas (kiri) serta Sekretaris Umum Abdul Mu’ti memberikan keterangan pers soal Neraca Kehidupan Kebangsaan Tahun 2015 dan Agenda 2016 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (30/12). Muhammadiyah memberikan sejumlah catatan kritis dari berbagai peristiwa sepanjang 2015, di antaranya pemerintah harus lebih serius membenahi institusi kehakiman dan membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta terus dan tetap memperkuat KPK, bukan sebaliknya.

JAKARTA, KOMPAS — Delapan bulan pandemi Covid-19, penegakan aturan serta protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 masih tebang pilih. Semestinya negara tidak boleh kalah dengan para pelanggar protokol kesehatan dan tetap konsisten menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

”Pemerintah seharusnya konsisten menegakkan aturan dan protokol Covid-19. Negara tidak boleh kalah,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti saat dihubungi, Senin (16/11/2020), di Jakarta.

Baca juga : Pelanggaran Protokol Kesehatan Masih Terjadi

Pernyataan itu disampaikan karena Muhammadiyah melihat penegakan aturan serta protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 masih tebang pilih. Hal itu setidaknya terlihat dari pembiaran terhadap kerumunan massa, seperti yang terjadi pada saat kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pertemuan lainnya.

Pemerintah seharusnya konsisten menegakkan aturan dan protokol Covid-19. Negara tidak boleh kalah.

”Pedagang pasar diuber-uber, bahkan tidak boleh berjualan karena dianggap tidak mematuhi protokol Covid-19. Mereka kehilangan mata pencarian karena Covid-19. Tetapi, elite politik dibiarkan melanggar protokol saat pilkada, elite agama dibiarkan melanggar hanya karena orang besar. Ini tidak benar dan melukai rasa keadilan,” ujar Mu’ti.

Oleh karena itu, Mu’ti menyarankan agar pelaksanaan kampanye pilkada dievaluasi untuk menghindari kluster penularan Covid-19 dalam kontestasi politik. Begitu pula kegiatan keagamaan, terutama yang bukan ibadah wajib dan berpotensi menimbulkan kerumunan massa, sebaiknya dikurangi.

Kompas/Priyombodo

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dielu-elukan massanya saat tiba di kawasan Slipi, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Rizieq kembali ke Tanah Air setelah berada di Arab Saudi selama tiga tahun. Masifnya jumlah massa yang menjemput di Bandara Soekarno-Hatta menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan yang dilalui rombongan.

Akan lebih baik jika kegiatan dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jika kegiatan mendesak dilakukan secara tatap muka, harus benar-benar memenuhi protokol kesehatan.

Mu’ti mengajak seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan disiplin diri dan sabar mematuhi protokol kesehatan. Sebab, sampai saat ini pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terkendali. Selain itu, penanggulangan Covid-19 juga merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban pemerintah.

Kesetaraan

Prinsip-prinsip kesetaraan harus betul-betul diperhatikan karena tidak semua masyarakat mendapatkan akses informasi, akses terhadap pelayanan kesehatan yang sama dengan yang lain.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan agar pemerintah benar-benar memperhatikan hak-hak kesehatan masyarakat dalam penyelesaian pandemi Covid-19. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan masyarakat dalam mengakses informasi maupun layanan kesehatan.

Baca juga : Soal Kegiatan Rizieq, Doni Monardo Minta DKI Tegakkan Protokol Kesehatan

”Prinsip-prinsip kesetaraan harus betul-betul diperhatikan karena tidak semua masyarakat mendapatkan akses informasi, akses terhadap pelayanan kesehatan yang sama dengan yang lain,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik seusai pertemuan.

Selain itu, Komnas HAM juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum, termasuk disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai Covid-19. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tanpa pandang bulu.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Anggota Brimob berjaga di depan Gedung Direktorat Kriminal Khusus Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, saat pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, memenuhi panggilan Ditreskrimsus, Senin (23/1/2017). Ditreskrimsus meminta keterangan Rizieq terkait pernyataannya tentang gambar ”palu arit” yang terdapat pada mata uang rupiah baru.