Panglima TNI: Ganggu Persatuan Akan Berhadapan dengan TNI
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam pidatonya, Sabtu malam, mengingatkan, jangan sampai persatuan bangsa hilang karena dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus berbagai identitas.
Oleh
Edna C Pattisina
·2 menit baca
JAKARTA,KOMPAS — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali menegaskan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa. Ia mengingatkan, jangan sampai persatuan bangsa hilang karena dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus berbagai identitas.
”Ingat! Siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI,” kata Hadi saat memberi pernyataan, Sabtu (14/11/2020) malam.
Berdiri di podium, Hadi didampingi Pangkostrad Letjen TNI Eko Margiyono, Komandan Koopassus TNI Mayjen TNI Richard TH Tampubolon, Danjen Kopassus Mayjen TNI Mohamad Hasan, Dankormar Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Komandan Korpaskhas Marsda TNI Eris Widodo Y.
”Saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional,” kata Hadi.
Oleh karena itu, jangan biarkan persatuan dan kesatuan bangsa hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas.
Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
”Tidak satu pun, tidak satu pun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan, terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia,” kata Hadi.
Secara terpisah, Deputi VI Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar menggelar diskusi kelompok terarah bertema kesatuan dan persatuan bangsa, 13 hingga 15 November 2020. Janedjri mengatakan, diskusi untuk memperbaiki kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa.
Ada 12 isu strategis yang menjadi substansi konsultasi publik, meliputi Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara, Etika Kehidupan Berbangsa, Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Moderasi Beragama, Kewaspadaan Nasional, serta Sinergitas TNI/Polri dengan Masyarakat.
Selain itu, Kesadaran Bela Negara, Gerakan Anti-Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Politisasi SARA, Politik Uang dalam Pilkada, Gerakan Netralitas ASN dan TNI/Polri dalam Pilkada, Partisipasi Pemilih dalam Pilkada, dan isu aktual lainnya.
”Hasilnya akan dikomunikasikan ke kementerian dan lembaga bulan Desember nanti,” kata Janedjri.