Penyidik Dalami Peran Tersangka

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, penyidik masih mendalami kasus kebakarang gedung Kejagung dengan memeriksa tersangka dan saksi, di antaranya NH, pejabat Kejagung.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Sisa kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (27/9/2020). Kebakaran yang terjadi satu bulan yang lalu itu meluluhlantakkan seluruh bagian gedung, salah satunya sisi utara, tempat Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berkantor.

JAKARTA, KOMPAS — Penyidikan kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung masih didalami penyidik kepolisian dengan memeriksa para tersangka dan saksi. Penyidik mendapat informasi bahwa tersangka memenangkan tender perawatan gedung Kejagung dengan menggunakan bendera atau nama orang lain.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Awi Setiyono, Senin (2/11/2020), mengatakan, penyidik masih mendalami kasus kebakarang gedung Kejagung dengan memeriksa para tersangka dan saksi yang disampaikan tersangka. Hari ini, tersangka NH yang adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK Kejagung kembali dipanggil penyidik.

Baca juga: Polisi Jadwalkan Pemeriksaan 12 Saksi secara Maraton Terkait Kebakaran Kejagung

Sebelumnya, tersangka NH tidak hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. Namun, penasihat hukumnya tidak bisa membuktikan keterangan itu dengan surat dokter.

Penyidik masih mendalami kasus kebakarang gedung Kejagung dengan memeriksa para tersangka dan saksi yang disampaikan tersangka. Hari ini, tersangka NH yang adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK Kejagung kembali dipanggil penyidik.

”Pada hari ini dilakukan pemeriksaan dan informasi dari penyidik, yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan,” kata Awi.

Menurut rencana, kata Awi, penyidik akan melakukan penyidikan tambahan dengan kembali memanggil tersangka R yang adalah Direktur Utama PT APM. Penyidikan tambahan dilakukan karena penyidik mendapatkan informasi bahwa saat memenangkan tender perawatan gedung Kejagung, tersangka menggunakan atau meminjam bendera orang lain. Untuk itu, penyidik akan mendalami hal ini.

Sebelumnya, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus kebakaran gedung utama Kejagung. Mereka terdiri dari 4 tukang, seorang tukang wallpaper, seorang mandor, Direktur Utama PT APM, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kejagung.

Kompas

Tangkapan layar dalam konferensi pers tentang penyidikan kasus kebakaran gedung utama Kejagung, Jumat (23/10/2020), di Bareskrim Polri. Dari kiri ke kanan: Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejagung Yudi Handono, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ferdy Sambo, dan Kepala Puslabfor Polri Brigjen (Pol) Ahmad Haydar.

Ada seseorang yang naik dan mengambil barang penting

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan, dirinya berharap agar penyidik membuka ruang untuk penerapan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni kebakaran karena kesengajaan. Untuk itu, Boyamin telah memberikan informasi kepada penyidik tentang adanya seseorang yang ketika terjadi kebakaran justru naik ke lantai atas karena mengambil suatu barang penting.

”Saya mengajukan permintaan agar dilakukan rekonstruksi kebakaran secara lengkap dan terbuka (kepada penyidik),” kata Boyamin.

Menurut Boyamin, penyidik menerima informasi itu dan mengatakan bahwa aspirasinya dipertimbangkan. Hal itu berarti penyidik bisa mengabulkan permintaan itu atau menolaknya.

Secara terpisah, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan, keraguan atau persepsi ketidakpercayaan yang muncul di publik atas hasil penyidikan Kepolisian Negara RI adalah akibat dari kasus atau perkara yang sebelumnya terjadi di kejaksaan dan kepolisian, yakni kasus terkait Joko Tjandra.

Keraguan yang muncul atas hasil penyidikan itu terkait terkait kredibilitas institusi yang beberapa waktu ini ramai diperbincangkan publik. Namun, penegakan hukum, kan, tidak bisa asal mengaitkan satu kasus dengan kasus yang lain. Kita tidak bisa terkungkung hanya pada praduga.

”Keraguan yang muncul atas hasil penyidikan itu terkait terkait kredibilitas institusi yang beberapa waktu ini ramai diperbincangkan publik. Namun, penegakan hukum kan tidak bisa asal mengaitkan satu kasus dengan kasus yang lain. Kita tidak bisa terkungkung hanya pada praduga,” kata Barita.

Baca juga: Hasil Penyidikan Polri Sisakan Keraguan Publik

Menurut Barita, paparan yang diungkapkan penyidik kepada publik mengenai hasil penyidikan kasus kebakaran itu dinilai telah dilakukan secara logis dan ilmiah. Beberapa dugaan, seperti dugaan aliran dana, asal muasal api, telah ditelusuri dan dijelaskan secara ilmiah yang sulit untuk dibantah.

Terkait dengan adanya temuan baru oleh penyidik, tidak tertutup kemungkinan untuk berkembang ke perkara lain. Namun, untuk penyebab kasus kebakaran gedung Kejagung sudah diungkapkan bahwa berasal dari puntung rokok.

”Kita tunggu di pengadilan karena di pengadilan, jika ada logika yang meloncat akan terlihat,” ujar Barita.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Anggota Bareskrim Polri melepas pita garis polisi yang menyegel lokasi kebakaran di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (17/9/2020). Kepolisian menyatakan kebakaran yang melanda gedung Kejagung diduga kuat bukan disebabkan hubungan pendek arus listrik, melainkan unsur pidana. Puslabfor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan pendek arus listrik, tetapi diduga karena open flame atau nyala api terbuka. Kesimpulan itu didasarkan hasil penyelidikan tim kepolisian berdasarkan temuan di tempat lokasi kejadian dan pemeriksaan terhadap 131 saksi.