Presiden Jokowi: Kaidah Keilmuan dan Standar Kesehatan Tetap Nomor Satu

Presiden Jokowi meminta menteri dan kepala lembaga agar benar-benar memperhatikan keamanan dan efektivitas vaksin. Karena itu, tak boleh ada kaidah keilmuan dan standar keilmuan yang diabaikan terkait vaksin.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai persiapan vaksin Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS  — Pemerintah bergerak cepat untuk mempersiapkan vaksin Covid-19. Meski demikian,  Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak ada kaidah keilmuan dan standar kesehatan yang boleh diabaikan dalam proses persiapan vaksin. Keamanan dan efektivitas vaksin harus tetap terjamin.

Permintaan ini disampaikan Presiden Jokowi kepada para menteri dan kepala lembaga saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020). Presiden menyadari, masyarakat, para pakar, dan peneliti sangat memperhatikan kepastian keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19 yang saat ini sedang diuji klinis tahap ketiga di Bandung. Umumnya, calon-calon vaksin di negara-negara lain saat ini juga masih pada tahapan uji klinis.

”Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah saintifik, data sains, dan standar kesehatan dinomorduakan. Tidak bisa,” tutur Presiden.

Kendati penyiapan vaksin diharap bisa dilakukan secepatnya, semua langkah untuk memastikan keamanan dan efektivitas vaksin tidak boleh dilupakan. Sebab, diakui, jika ada satu saja masalah dalam vaksinasi, kepercayaan masyarakat bisa hilang. Karena itu, Presiden mengharap gerak cepat untuk mempersiapkan vaksin harus dilakukan dengan perencanaan yang detail dan matang.

Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah saintifik, data sains, dan standar kesehatan dinomorduakan. Tidak bisa. (Joko Widodo)

Kecepatan diakui perlu. Semua negara pun berlomba untuk mendapatkan vaksin secepatnya. Harapannya, semua warga imun. Kehidupan pulih dan perekonomian negara bangkit segera.

Presiden Jokowi sebelumnya secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan perpres yang diteken pada 6 Oktober lalu itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sejumlah perseroan BUMN untuk melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Bambang Brodjonegoro ditunjuk Presiden menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Vaksin Merah Putih.  Presiden menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai wakil ketua. Adapun Erick sebagai salah seorang wakil ketuanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Loket pendaftaran vaksin saat digelar imulasi pemberian vaksin anti-Covid-19 di Puskesmas Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020). Simulasi ini bertujuan untuk menyiapkan infrastruktur puskesmas yang ditunjuk sebagai pelayanan pemberian vaksin tersebut. Apabila vaksin telah tersedia, Depok menjadi salah satu tujuan utama di wilayah Jawa Barat untuk pengiriman vaksin anti-Covid-19. Vaksin tersebut hingga saat ini masih dalam tahap uji klinis. Wilayah Jawa Barat, khususnya Bogor, Depok, dan Bekasi, masih menjadi penyumbang kasus Covid-19 terbesar, yaitu 70 persen dari jumlah total seluruh Indonesia.

Jaminan keamanan

Sebelumnya, Guru Besar dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam mengatakan, organisasi profesi menolak jika vaksin Covid-19 diberikan sebelum uji klinis selesai. Vaksin diminta baru digunakan setelah jelas keamanan dan efektivitasnya. Karena itu, pemerintah diminta menunggu uji klinis selesai dan dievaluasi kembali.

Ikatan Dokter Indonesia juga menyurati Kementerian Kesehatan untuk berhati-hati memilih vaksin. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum IDI Daeng M Faqih, disebutkan vaksinasi massal jangan tergesa-gesa. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia juga telah mengirimkan surat mengenai hal serupa.

Selain keamanan dan efektivitas vaksin, Presiden lebih jauh juga meminta para menteri mematangkan rencana untuk vaksinasi massal. Kelompok masyarakat dan wilayah mana saja yang mendapat prioritas vaksin secara gratis perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan jelas.

Selain keamanan dan efektivitas vaksin, Presiden lebih jauh juga meminta para menteri mematangkan rencana untuk vaksinasi massal. Kelompok masyarakat dan wilayah mana saja yang mendapat prioritas vaksin secara gratis perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan jelas.

Untuk pelaksanaan vaksin mandiri, harga juga harus dikalkulasi dengan cermat, disiapkan aturannya, dan terjangkau. Jadwal vaksinasi, ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung, serta jalur distribusi dan interval vaksin per wilayah juga diminta untuk dipersiapkan secara rinci. Tenaga kesehatan, tenaga keamanan, dan sukarelawan untuk vaksinasi juga harus mendapatkan pelatihan dan simulasi.

Strategi komunikasi yang komprehensif dan baik mengenai manfaat vaksin serta peta jalan pelaksanaan vaksinasi, tambah Presiden, diharapkan juga tetap dilakukan secara baik. Dengan demikian, tak ada disinformasi atau berita sesat yang muncul di berbagai platform media. Komunikasi juga perlu melibatkan organisasi keagamaan, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, dan lainnya sedini mungkin. Dengan demikian, manfaat vaksin dan kehalalannya bisa segera disampaikan kepada masyarakat.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro (kiri) berbincang dengan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/7/2020). Selain melakukan uji klinis calon vaksin Covid-19 produk Sinovac, China, Bio Farma juga disiapkan untuk memproduksi vaksin Merah Putih buatan dalam negeri.

Membaik

Rata-rata kesembuhan di Indonesia yang kini mencapai 80,51 persen juga dinilai membaik. Sebab, rata-rata kesembuhan ini lebih baik ketimbang rata-rata kesembuhan dunia yang 73,60 persen.

Dalam ratas, Presiden Jokowi juga menyebutkan rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia per 25 Oktober sudah 16,08 persen. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif Covid-19 dunia yang masih 23,73 persen.

Rata-rata kesembuhan di Indonesia yang kini 80,51 persen juga dinilai membaik. Sebab, rata-rata kesembuhan ini lebih baik ketimbang rata-rata kesembuhan dunia yang 73,60 persen.

Namun, rata-rata angka kematian di Indonesia akibat Covid-19 masih 3,41 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata kematian dunia yang 2,68 persen. Walaupun demikian,  angka tersebut dinilai lebih baik ketimbang rata-rata kematian akibat Covid-19 di Indonesia yang masih 3,83 persen.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas medis melakukan yel-yel saat akan mengikuti simulasi penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit darurat Covid-19 di Desa Kemiri, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (3/4/2020). RS darurat tersebut memanfaatkan bangunan rusunawa yang belum dihuni di atas lahan seluas 7.777 Meter persegi. Pengerjaan pengubahan rusunawa menjadi RS darurat dikebut selama tujuh hari dan RS itu ditargetkan dapat mulai digunakan pada Senin (6/4/2020). Pada tahap awal, RS dengan 16 kamar berisi 32 ranjang untuk tempat tidur pasien tersebut akan ditangani oleh 8  dokter dan 14 perawat, serta sejumlah tenaga medis pendukung lainnya.