BIN Tidak Berwenang Membentuk Pasukan Bersenjata

Mengacu pada UU Intelijen Negara, BIN tak berwenang membentuk pasukan khusus bersenjata. Pasukan bersenjata BIN sebelumnya terkuak lewat rekaman video yang diunggah Ketua MPR Bambang Soesatyo di media sosial.

TANGKAPAN LAYAR AKUN INSTAGRAM KETUA MPR BAMBANG SOESATYO

Tangkapan layar dari akun Instagram Ketua MPR Bambang Soesatyo yang disebutkan Bambang menerangkan keterampilan Pasukan Khusus Rajawali para taruna-taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

JAKARTA,KOMPAS — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Badan Intelijen Negara tidak berwenang membentuk pasukan khusus bersenjata. Argumen ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Nelson Simamora mengatakan, Senin (14/9/2020), berdasarkan UU Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak berwenang untuk membentuk pasukan bersenjata.

Adanya pasukan bersenjata di bawah BIN ini terkuak lewat rekaman video yang diunggah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo di akun media sosialnya. Video berdurasi 37 detik tersebut menampilkan tayangan berupa pasukan bersenjata lengkap dan berlaras panjang memperagakan aksi militer.

Dalam unggahannya pada 9 September 2020, Bambang memberikan keterangan bahwa pasukan tersebut adalah Pasukan Rajawali BIN.

Baca juga : Komando Operasi Khusus, Pasukan Elite untuk Hadapi Ancaman Perang Asimetris

Kompas

Kepala Badan Inteligen Negara Komjen Budi Gunawan mencium tangan Megawati Soekarnoputri yang memberikan ucapan selamat kepadanya yang telah dilantik sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

BIN belum memberikan konfirmasi terkait hal itu. Wawan Purwanto, salah satu deputi BIN, tidak menjawab saat dikonfirmasi.

Adapun Susaningtyas Kertopati, mantan anggota Komisi I DPR yang kerap berinteraksi dengan BIN mengatakan, Intelsus Rajawali bukan pasukan khusus, melainkan taruna/taruni dan para agen lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Seno (BIN) yang terpilih dididik untuk memiliki kemampuan intelijen khusus, termasuk kemampuan intelijen tempur.

”Jangan sampai ketika menghadapi kelompok bersenjata, tak paham mengatasinya. Ini bukan pasukan khusus yang sifatnya permanen, tetapi gugus tugas khusus untuk misi-misi temporer,” kata Susaningtyas.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Susaningtyas Kertopati

Nelson menekankan, yang dipermasalahkan adalah adanya pasukan khusus bersenjata yang seharusnya tidak dibentuk BIN. Pasalnya, tidak ada dasar dalam undang-undang terkait hal itu.

”Pemerintah dan DPR agar membubarkan pasukan tersebut jika pasukan khusus bersenjata tersebut jika benar bahwa Pasukan Rajawali itu adalah bentukan BIN,” kata Nelson.

Feri Kusuma dari Kontras mengatakan, sesuai dengan Pasal 28 UU Intelijen Negara disebutkan bahwa BIN menyelenggarakan fungsi intelijen di dalam negeri dan di luar negeri serta fungsi koordinasi intelijen negara.

Ini berarti BIN seharusnya melakukan pengkajian dan kebijakan nasional di bidang intelijen, menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah, melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen, membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang atau lembaga asing, dan memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 UU Intelijen Negara.

”Sehingga tidak tepat jika BIN justru membentuk pasukan khusus bersenjata layaknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Apalagi, BIN adalah instansi sipil yang dalam konflik bersenjata tidak dianggap sebagai kombatan,” kata Feri.

Kompas

Para prajurit dari Satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) Armada I membersihkan diri seusai mengikuti Latihan Peperangan Laut Khusus di Pangkalan TNI AL Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (22/8/2020).

Apabila ada kebutuhan penggunaan kekuatan bersenjata, seharusnya BIN melapor kepada Presiden agar dapat memerintahkan kepada Panglima TNI atau Kepala Polri atau Kepala BNPT untuk mengambil tindakan, bukan malah membentuk pasukan khusus bersenjata tersendiri.

”Kalau benar BIN bentuk pasukan Rajawali itu, dalam konteks apa dan kegiatan apa pasukan itu dibentuk, kan, sudah ada Polri, TNI, dan BNPT. Kalau pasukan khusus ini bertindak sewenang-wenang, akan menambah panjang pelanggaran HAM,” kata Feri.

Baca juga : Pasukan Khusus TNI Terus Bekerja dalam Sunyi

Susaningtyas mengatakan, seharusnya masyarakat bangga siswa STIN punya soft skill yang hebat. Susaningtyas yang juga kerap mengajar di STIN ini mengatakan, keahlian yang diperlukan di antaranya bela diri dan siber.