Pemetaan Laut Penting untuk Ekonomi Maritim

Pengaturan alur laut berkualitas akan membuka berbagai peluang ekonomi maritim. Salah satu capaian penting di bidang kemaritiman adalah dilaksanakannya Traffic Separation Scheme di Selat Sunda dan Selat Lombok.

DOKUMENTASI KANTOR SAR KENDARI

Sebuah kapal wisata dari Wakatobi tenggelam setelah dihantam ombak tinggi di perairan Buton, Sulawesi Tenggara, Minggu (5/7/2020) sore. Sebanyak loma orang penumpang kapal selamat dan segera dievakuasi tim SAR. Ombak tinggi membahayakan pelayaran di wilayah ini.

JAKARTA, KOMPAS – Laut adalah medium yang terhubung secara global. Oleh karena itu, pemetaan laut Indonesia yang berkualitas akan membuka berbagai peluang ekonomi maritim. Salah satu pencapaian penting Indonesia di bidang kemaritiman adalah dilaksanakannya Traffic Separation Scheme  di Selat Sunda dan Selat Lombok pada  2020.

Topik tersebut mengemuka dalam Webinar Nasional "Hari Hidrografi Dunia", Rabu (2/9/2020) di Jakarta. Dalam acara yang diadakan oleh Pusat Hidrografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), hadir sebagai pembicara Menko Maritim Luhut B Panjaitan, Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono, Duta Besar RI untuk Jerman Arief Havas Oegroseno, mantan KSAL Laksamana (Purn) Marsetio, Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Direktorat Jenderal Peruhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Pribadi, dan Kepala Pusat Hidrosal Laksda Harjo Susmoro.

Baca Juga: Indonesia Negara Maritim, tetapi Ilmu Kemaritiman Masih Terpinggirkan

Sesuai tema, “Peran Hidrografi dalam Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) dari Perspektif Ekonomi dan Pertahanan Maritim”, Luhut menggarisbawahi keberhasilan dunia mengakui usulan Indonesia terkait TSS. Capaian tersebut  adalah langkah penting  mewujudkan perekonomian maritim.

“Kita berhasil kesampingkan ego sektoral dan meyakinkan kolega-kolega kita di International Maritime Organization bahwa konsep TSS kita solid”

Dalam Transportasi.co, Traffic Separation Scheme (TSS) merupakan sistem rute manajemen lalu lintas maritim yang pengaturannya berada di bawah International Maritime Organization (IMO). Jalur lalu lintas maritim ini menunjukkan arah umum kapal di zona terkait dan semua kapal yang berada di bawah navigasi dari TSS semuanya harus berlayar ke arah yang sama (beraturan).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

KM Sinabung salah satu kapal motor milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni sandar di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (24/4/2020). Sesuai ketentuan larangan mudik oleh pemerintah, PT Pelni meniadakan angkutan penumpang mulai 24 April hingga 8 Juni.

Kesampingkan ego sektoral

Hingga 1 Juli 2020, Indonesia telah memiliki TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. TSS merupakan jalur resmi yang diadakan pemerintah Indonesia bagi kapal-kapal yang melintas di alur laut kepulauan Indonesia. “Kita berhasil kesampingkan ego sektoral dan meyakinkan kolega-kolega kita di International Maritime Organization bahwa konsep TSS kita solid,” kata Luhut.

Yudo Margono mengatakan,  peran Pushidrosal sebagai pegawal data. Submisi TSS jadi pelajaran berharaga , kerja sama dan kolaborasi berbag pemangku kepentingan maritim nasional di kancah internasional. “Ini implementasi diplomasi maritim Indonesia,” ujar  Yudo.

Utusan khusus Indonesia untuk IMO, Marsetio mengatakan bahwa diterimanya TSS di Selat Sunda dan Lombok sangat strategis. Sebelumnya, kapal-kapal internasional termasuk kapal perang memiliki 28 jalur tradisional melintasi Indonesia. Tahun 2002, IMO menerima proposal Indonesia agar negara kepulauan ini hanya mengijinkan kapal-kapal lewat di tiga alur laut kepulauan Indonesia. “Bayangkan kalau kapal-kapal itu bisa lewat seenaknya,” kata Marsetio.

Pada 2017, Indonesia lalu menawarkan TSS yaitu jalur di mana Indonesia akan menjaga keselamatan kapal. Sebelumnya, telah ada TSS di Selat Malaka yang hak dan kewajibannya ditangani oleh tiga negara pantai yaitu Singapura, Malaysia dan Indonesia.

Dengan adanya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, maka hak dan kewajiban di kedua jalur tersebut ada di tangan Indonesia. Di Selat Malaka, ada sekitar 80.000 kapal yang lewat per tahun. Sementara, data dari Kementerian Perhubungan, selama tahun 2018, di Selat Sunda ada 43.862 kapal yang menyeberang dan ada 10.082 kapal yang melintas (utara-selatan). Di selat Lombok ada 26.844 kapal yang menyeberang da nada 9.929 kapal yang melintas pada tahun 2018. “TSS ini mendatangkan pendapatan dari sisi ekonomi dan sudah mulai berlaku 1 Juli 2020 ini,” ungkap  Marsetio.

TSS berhasil diadakan dengan pemetaan bawah laut yang teliti oleh kapal-kapal hidrografi. Harjo Susmoro mengatakan, pihaknya bekerja selama dua tahun sejak tahun 2016 dan sempat harus mengulangi pengukuran karena meletusnya Krakatau tahun 2018.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

KM Sinabung salah satu kapal motor milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni sandar di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (24/4/2020). Sesuai ketentuan larangan mudik oleh pemerintah, PT Pelni meniadakan angkutan penumpang mulai 24 April hingga 8 Juni.

Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Antoni Arif Pribadi mengatakan, TSS melindungi resiko kapal dari berbagai insiden, dan melindungi terumbu karang di konvesrasi di Lombok  dan bahaya navigasi karena terumbu koliot di Selat Sunda.

Menambah kapal Hidrosal

”Butuh SDM yang semakin mampu dan alat yang sepadan dengan tugasnya. Kapal survei perlu ditambah”

Lebih jauh, Marsetio mengatakan, ke depan pemerintah berencana untuk menambah kapal-kapal survei Hidrosal. Pasalnya, kalau hanya mengandalkan tiga kapal yang ada, tugas-tugas yang ada saat ini baru selesai tahun 2035. Hal ini juga disampaikan Arief Havas Oegroseno yang mengatakan, selain untuk aspek ekonomi pemetaan juga penting untuk aspek pertahanan. Ia mengatakan, terkait rivalitas Cina dan AS, Hidrosal juga harus bisa membuat pemetaan-pemetaan apabila nanti terjadi konflik terbuka.

Baca Juga: Lalu Lintas Selat Sunda Ditertibkan dengan Jalur Laut

”Butuh SDM yang semakin mampu dan alat yang sepadan dengan tugasnya. Kapal survei perlu ditambah,” katanya.

Selain TSS, Harjo Susmoro menunjukkan bahwa pemetaan laut yang sesuai standar internasional menjadi keharusan bagi Indonesia. Pasalnya, seluruh dunia saat ini telah memberlakukan marine spatial data infrastructure yang tidak hanya bersifat tiga dimensi tetapi juga online. “Jangan sampai Indonesia jadi dark area yang bikin asuransi tinggi sehingga kapal-kapal tidak mau masuk,” kata Harjo.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Kapal motor yang merupakan bagian dari pelayaran rakyat bersandar menunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2020). Keberadaan kapal-kapal tersebut selama ini berperan menjaga konektivitas antarpulau yang menggerakan perekonomian rakyat dan usaha kecil.