Sinyal Perombakan Kabinet dan Reaksi Parpol Pendukung Jokowi-Amin

Partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak keberatan jika Presiden melakukan ”reshuffle” kabinet. Selain merupakan hak prerogatif Presiden, jatah partai pendukung diyakini tak akan berkurang.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo menerima tim Redaksi Kompas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/6/2020).

Dalam video rekaman pernyataan Presiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020), Presiden geram dengan kerja banyak menterinya yang biasa-biasa saja di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Presiden bahkan menyatakan telah memikirkan untuk merombak kabinetnya selain solusi lain yang dipikirkannya.

Bagaimana reaksi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi hal itu?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai salah satu partai politik pendukung Jokowi-Amin menilai wajar jika Presiden mengevaluasi kerja para menterinya.

”Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman dan tidak mengambil prakarsa sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Begitu pula jika kelak Presiden memutuskan merombak kabinetnya berdasarkan hasil evaluasi itu, PDI-P menilai hal tersebut sebagai hal yang wajar. ”Bongkar pasang” menteri merupakan hak prerogatif dari  Presiden sekaligus instrumen Presiden untuk lebih mengoptimalkan kabinetnya.

Baca juga: Percepatan Penanganan Covid-19, Presiden: Hilangkan Ego Sektoral

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin berfoto bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Apalagi, menurut Hasto, sejak awal Presiden Jokowi sudah mengingatkan seluruh pihak untuk serius menghadapi Covid-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Lebih khusus, para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju, yang seharusnya memiliki kepekaan terhadap krisis, sehingga semestinya berani mengambil tanggung jawab melalui terobosan-terobosan untuk membantu rakyat.

Karena itu, sebelum perombakan (reshuffle) kabinet itu menjadi keputusan Presiden, PDI-P mendorong para menteri bekerja lebih keras. Para menteri mesti mengedepankan aksi, bukan wacana. ”Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat,” kata Hasto.

Selain PDI-P, partai politik pengusung Jokowi-Amin lainnya, yakni Partai Golkar, pun melihat reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden dinilainya paling mengetahui kerja dari setiap pembantunya.

”Situasi sekarang ini, kan, memang tidak bisa hanya biasa saja. Ini situasi luar biasa. Dalam situasi luar biasa ini, Pak Presiden menilai, effort para menteri juga harus luar biasa. Mungkin ada beberapa menteri yang perlu meningkatkan, memaksimalkan effort, tidak bekerja seperti biasa, harus luar biasa,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Baca juga: Belajar dari Kabinet Kerja Jilid I

Namun, seberapa besar kemungkinan reshuffle kabinet akan diputuskan oleh Presiden, Doli mengatakan, partai belum memperoleh informasi itu dari Presiden ataupun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat Menteri Koordinator Perekonomian.

”Saya tidak tahu kalau ada pembicaraan dengan Ketua Umum kami. Pak Airlangga, kan, Menko Perekonomian yang hampir setiap hari bersama beliau. Dan pembicaraan itu, kan, biasanya antara Pak Presiden dan mereka yang punya kewenangan terhadap parpol-parpol. Biasanya parpol itu representasinya ketua umum. Jadi secara formal, diwakilkan oleh ketua umum,” ujar Doli.

Jatah partai

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani pun mengaku belum ada komunikasi antara Presiden dan PPP ataupun parpol pendukung Jokowi-Amin lainnya terkait rencana reshuffle kabinet. Jika reshuffle akan dilakukan oleh Presiden, ia yakin parpol pasti diajak komunikasi.

”Selama ini kalau ada hal-hal yang penting, Pak Jokowi berkomunikasi dengan partai. Jadi kami tidak akan ditinggalkan. Jadi kami tak perlu mencari-cari tahu. Pada saatnya, yakin, Pak Jokowi pasti akan menyampaikan. Kalau belum mengundang (parpol), artinya memang belum pasti kapan akan dilakukan,” katanya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat terbatas dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah kepala lembaga di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Kalaupun langkah reshuffle dilakukan oleh Presiden, PPP menghormati keputusan itu karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Apalagi, reshuffle diyakini Arsul tidak akan mengurangi jatah untuk partai politik pendukung Jokowi-Amin di Kabinet Indonesia Maju.

”Partai-partai, termasuk PPP, kalau urusan itu, monggo, terserah Pak Jokowi. Karena reshuffle itu, kan, tidak kemudian berarti jatah partai berkurang. Kan, enggak begitu juga. Bisa jadi, kan, hanya ganti orang saja. Soal menteri itu, kan, soal kecocokan, soal keyakinan, akan lebih baik atau tidak,” katanya.

Adapun terkait kekesalan Presiden melihat banyak pembantunya yang belum bekerja optimal, ia mengaku tidak kaget. Kekesalan Presiden itu bisa terjadi karena kinerja menteri itu tidak pernah terekspos oleh media. Bersamaan dengan itu, kementerian tidak pernah menyampaikan program yang sedang dikerjakannya.

Kekesalan Presiden hingga memikirkan untuk reshuffle kabinet juga bisa terjadi karena tidak selarasnya komunikasi di antara menteri. ”Jadi seolah-olah pemerintah ini tidak satu. Enggak match. Contoh, mulai dari soal karantina, PSBB (pembatasan sosial berskala besar), kelonggaran PSBB, tenaga kerja asing dari China. Jadi ditangkap dari sisi komunikasi publik, ada memang menteri yang bermasalah,” ujar Arsul.

Baca juga: Risiko Kegaduhan dan Lemahnya Kontrol dari Kabinet Jokowi-Amin

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Lebih baik mundur

Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid melihat pernyataan Presiden sebagai pelecut bagi para menteri agar bekerja lebih keras untuk rakyat.

”Para menteri semestinya harus sudah mengerti tanpa menunggu arahan yang keras dari Presiden,” ujar Jazilul.

Menurut Jazilul, semua pihak harus maklum bahwa negara sedang dan akan menghadapi krisis berat akibat Covid-19. Oleh karena itu, pada saat krisis seperti ini, para menteri dituntut menggunakan gaya kepemimpinan khusus dan berbeda dengan situasi yang normal.

”Jika ada menteri yang merasa tidak memiliki kemampuan bekerja dalam situasi krisis, lebih baik mundur saja daripada nunggu di-reshuffle,” katanya.