Presiden Jokowi: Ancaman Covid-19 Belum Berakhir

SEKRETARIAT KEPRESIDENAN

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

JAKARTA,KOMPAS — Terus bertambahnya kasus positif Covid-19 menunjukkan ancaman penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 di Tanah Air belum berakhir. Karena itu, Presiden Joko Widodo kembali mengajak masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Ketaatan masyarakat punya peran besar dalam mencegah penularan Covid-19.

”Masyarakatlah yang berperan besar dalam menekan jumlah kasus dan mencegah penyebaran Covid-19. Untuk itu, meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, saya mengajak masyarakat untuk disiplin mengikuti dan mematuhi anjuran-anjuran yang sering kita sampaikan, gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak yang aman, dan hindari kerumuman,” ujar Presiden dalam keterangan pers dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Mengawali keterangannya, Presiden mengingatkan masyarakat agar bisa memahami bahwa ancaman Covid-19 belum berakhir. Hal itu setidaknya terlihat dari penambahan kasus positif Covid-19 yang masih mengalami peningkatan di beberapa daerah. Bahkan, di tiga provinsi, peningkatan kasus Covid-19 masih tergolong tinggi.

Data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan, hingga Selasa (23/6/2020) terdapat penambahan 1.051 kasus baru Covid-19. Penambahan itu mengakibatkan secara akumulatif jumlah kasus Covid-19 sejak awal Maret mencapai 47.896 kasus.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak, yakni mencapai 9.971 kasus. Disusul oleh Jawa Timur dengan total kasus positif Covid-19 sebanyak 9.542 kasus, Sulawesi Selatan 3.797 kasus, Jawa Barat 2.646 kasus, dan Jawa Tengah sebanyak 2.666 kasus.

Baca juga: Bagaimana Nenek Moyang Kita Melawan Wabah?

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Petugas mengambil sampel swab atau usap hidung dan tenggorokan warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (24/6/2020).

Melihat data peningkatan kasus positif Covid-19, Presiden juga meminta masyarakat untuk saling mengingatkan satu sama lain agar selalu menaati protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tetapi juga menghindari kerumuman.

”Ini yang harus kita lakukan, dan harus menjadi kebiasaan baru kita,” kata Presiden.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan bahwa Indonesia punya modal sosial besar untuk melawan Covid-19, yakni gotong royong serta solidaritas antar-masyarakat. Dengan modal sosial itu, pemerintah optimistis bisa mengendalikan wabah Covid-19.

Berbasis data

Kesempatan itu juga dimanfaatkan Presiden untuk memaparkan sistem navigasi untuk memantau perkembangan pandemi Covid-19 yang diberi nama Bersatu Melawan Covid-19. Dengan sistem itu, pemerintah dapat menentukan zonasi tingkat penularan Covid-19. Bahkan, melalui sistem navigasi itu pula pemerintah dapat mengetahui jumlah kabupaten/kota maupun provinsi yang berubah status kedaruratan Covid-19.

”Dari hijau menjadi kuning, dari hijau menjadi oranye, dari hijau menjadi merah. Atau sebaliknya, berubah dari merah menjadi oranye, dari merah menjadi kuning, dan merah menjadi hijau,” ujar Jokowi.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Suasana Pasar Ikan Pabean yang dipasangi pembatas plastik sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan Covid-19, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/6/2020).

Tak hanya itu, dengan sistem informasi terintegrasi, pemerintah memiliki data-data yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Presiden menegaskan bahwa selama ini pemerintah selalu mendasarkan pada data serta pandangan atau saran para pakar dalam setiap pengambilan kebijakan.

Keputusan untuk merelaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan tatanan normal baru juga dilakukan dengan pertimbangan data-data yang ada. Selain itu, juga harus melalu serangkaian tahapan serta evaluasi.

”Data-data yang kita miliki sangat komplet, dan dari data-data itulah kita memutuskan kebijakan-kebijakan. Sebuah daerah yang ingin masuk new normal (normal baru) juga melalui tahapan-tahapan, data-data kita lihat, prakondisinya seperti apa, kemudian setelah prakondisi, timingnya kapan, juga prioritas sektor apa, semuanya berdasarkan data-data,” tutur Presiden.

Strategi diubah

Ketidakpastian akan berakhirnya masa pandemi membuat pemerintah mengubah strategi dalam penanganan Covid-19. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan kuratif, saat ini pemerintah lebih mengedepankan cara-cara preventif.

Baca juga: Pengabaian Protokol Kesehatan Masih Terjadi di Pasar

SEKRETARIAT KEPRESIDENAN

Presiden Joko Widodo menyimak penjelasan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

”Pendekatan yang selama ini dilakukan kuratif pada saat awalnya sekarang sudah bergeser kepada preventif promotif,” kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Jokowi.

Dengan pendekatan preventif promotif itu diharapkan penanganan pandemi bisa lebih hemat, efisien, dan berkelanjutan. Ini karena sampai saat ini tidak ada satu pun yang tahu sampai kapan akan berhadapan Covid-19.

Manjamen penanganan juga dilakukan dengan prinsip gotong royong. Para pakar kesehatan masyarakat, epidemiolog, ekonom, dan lainnya bekerja sama dalam menangani Covid-19 beserta dampaknya.

Selain itu, status kedaruratan kesehatan masyarakat juga didorong untuk diubah menjadi ketahanan kesehatan masyarakat. Untuk itu, masyarakat dituntut melakukan perubahan perilaku agar tidak terpapar Covid-19.

”Perubahan perilaku adalah hal yang kunci, hidupnya harus lebih bersih, disiplin protokol kesehatan,” kata Wiku.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Para pegawai kantor Desa Genteng Wetan menggunakan pelindung wajah ketika bekerja di ruang kerjanya di Kantor Desa Genteng Wetan, Kabupaten Banyuwangi, beberapa waktu lalu.

Pemerintah sendiri berupaya mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan berbagai inovasi agar tidak tergantung pada negara lain, terutama dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan. Saat ini, Indonesia sudah bisa memproduksi alat pelindung diri (APD) yang pada awal pandemi sulit didapat.

Tak hanya itu, jumlah rumah sakit yang melayani pasien Covid-19 juga terus meningkat dari 250 rumah sakit pada awal Maret menjadi 1.687 rumah sakit. Kemampuan laboratorium Tanah Air juga meningkat, dari awalnya hanya satu laboratorium rujukan di awal Maret menjadi 220 laboratorium. Kondisi itu secara otomatis membuat kapasitas pengujian sampel dahak naik dari angka di bawah 1.000 menjadi 20.000 sampel per hari.

Baca juga: Menelisik Karut-Marut Bansos Covid-19

Secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo juga meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat harus memahami bahwa protokol kesehatan merupakan upaya bersama untuk mewujudkan kepastian baru.

Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan justru akan mengakibatkan ketidakpastian yang berkepanjangan. ”Kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan di era new normal ini menjadi landasan atau jalan keluar bersama dari resesi ekonomi,” tuturnya.