Generasi Muda Diharapkan Jadi Garda Terdepan Pancasila

Kompas/Priyombodo

Mural bergambar Garuda Pancasila menghiasi sudut Jalan Rambutan, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Senin (1/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati pendiri bangsa serta menjadi pedoman bernegara dan bermasyarakat selama berpuluh-puluh tahun. Untuk itu, di tengah tantangan yang semakin dinamis, termasuk ancaman dari ideologi transnasional, generasi muda harus berani berada di barisan terdepan menjaga Pancasila.

Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila Antonius Manurung, dalam rangkaian haul Presiden Soekarno, Sabtu (20/6/2020), menyampaikan, generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam merawat dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, solidaritas di tengah segala perbedaan harus tetap dijaga.

”Solidaritas bangsa itu merupakan bagian dari pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Semangat pembumian Pancasila ini harus bisa dikontekstualisasikan dengan hal-hal praktis sehingga mengena bagi pemuda,” ujar Antonius yang juga dosen Fakultas Psikologi di Universitas Mercubuana, Jakarta.

Baca juga: Penjabaran Pancasila di UU Dianggap Sebagai Kekeliruan

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila Antonius Manurung.

Menurut Antonius, penanaman karakter Pancasila bagi generasi muda menjadi krusial di tengah gempuran ideologi transnasional yang masif. Dia berharap, pemuda tidak mudah diombang-ambingkan oleh ideologi di luar Pancasila sehingga merapuhkan karakter diri dan bangsa.

”Pancasila harus menjadi spiritualitas bangsa. Untuk itu, Pancasila harus terus direfleksikan lewat kesadaran diri, akal budi, cinta, dan semangat,” katanya.

Sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumoyoso sependapat bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa. Tanpa penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, Pancasila hanya menjadi konsep yang abstrak.

”Pancasila ini sebetulnya jati diri bangsa Indonesia. Jati diri ini berasal dari diri kita sendiri bukan dari luar. Kita boleh menerima dari berbagai pengaruh, tetapi harus kembali ke jati diri bangsa,” tutur Bondan.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Sejarawan Universitas Indonesia, Bondan Kanumoyoso.

Sebagai perwujudan jati diri bangsa, lanjut Bondan, Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan politik. Setiap sila pun saling berkaitan dan menjelaskan.

Dia menyebut, nilai moral itu terdapat di sila pertama dan kedua. Sementara sila ketiga dan keempat mengandung nilai politik.

”Sila kelima ini tujuan kita semua, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, setiap sila tidak bisa menafikan sila lain,” ujar Bondan.

RUU HIP

Sementara itu, terkait Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diminta pemerintah untuk ditunda pembahasannya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah itu. Waktu penundaan dapat dimanfaatkan untuk mempertajam substansi RUU dengan melibatkan aspirasi publik yang lebih luas.

KOMPAS/ALIF ICHWAN (AIC) 09-03-2020

Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Meski demikian, menurut dia, saat ini dibutuhkan undang-undang yang mengatur tata cara sosialisasi dan pembinaan ideologi pancasila, baik melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) maupun MPR.

”Jadi, bukan mengutak-atik lagi soal Pancasila sebagai ideologi yang telah menjadi konsensus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa,” ujar Bambang.

Ia pun mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar mengganti nama dan substansi hukum dari RUU HIP jika ingin diteruskan pembahasannya. RUU tersebut harus diubah dan kembali ke tujuan awal tentang tugas pembinaan ideologi Pancasila. Nama RUU yang diusulkan Bambang adalah RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.

”Jadi, seluruh tafsir-tafsir yang ada dalam pasal-pasal RUU HIP yang telah menimbulkan polemik dan penolakan publik akan dihapus. Jika diperlukan, MPR akan menyiapkan usulan rancangan penyempurnaan RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pengkajian di Badan Pengkajian MPR,” ucap Bambang.

Baca juga: Pasca-penundaan RUU HIP, DPR Janji Serap Kritik Publik

Bambang, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, menjelaskan, dalam waktu dekat ini, pimpinan MPR akan melanjutkan safari kebangsaan ke sejumlah tokoh bangsa, intelektual, cendekiawan, dan organisasi kemasyarakatan untuk menyerap sekaligus menguatkan solidaritas kebangsaan.

”Jadi, bisa memberikan kesejukan dan menjaga suasana kebatinan rakyat agar tak terus-menerus dirundung gonjang-ganjing politik,” katanya.