Kasus Belva dan Andi Taufan Gerus Citra Stafsus Presiden

Berdasarkan riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada periode 7-17 April 2020 di media sosial Twitter, sebesar 94,97 persen perbincangan tentang kiprah Stafsus Presiden bernada negatif.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo berfoto bersama ketujuh staf khusus barunya di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/11/2019) sore. Dengan tambahan tujuh staf khusus ini, Presiden memiliki 14 staf khusus. Beberapa staf lainnya membantu Presiden sejak periode sebelum ini.

JAKARTA, KOMPAS — Citra Staf Khusus atau Stafsus Presiden terjun bebas menjadi sangat negatif sejak pertama kali kasus Andi Taufan Garuda Putra muncul di ruang publik, kemudian diikuti kasus Adamas Belva Devara. Ini harus jadi pelajaran pemerintah. Pengisian posisi stafsus harus mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan, bukan bernuansa sensasi.

Berdasarkan riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada periode 7-17 April 2020 di media sosial Twitter, sebesar 94,97 persen perbincangan terhadap kiprah Stafsus Presiden bernada negatif. Sisanya, hanya 5,03 persen positif.

Data tersebut diambil dari 86.400 perbincangan yang muncul di Twitter. Adapun perbincangan tersebut berasal dari 55.700 akun.

Sentimen negatif mulai muncul pada 14 April 2020 saat publik memperbincangkan kiprah Andi Taufan, yang menyurati para camat supaya mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri demi melawan Covid-19 yang dilakukan perusahaan pribadinya, PT Amartha Mikro Fintek. Surat tersebut berkop Sekretariat Kabinet.

Baca juga : Benturan Kepentingan di Tengah Pandemi

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra hadir dalam diskusi dan tatap muka pelaku UMKM di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (29/1/2020).

Sehari setelahnya, pada 15 April, publik dihebohkan kembali lewat kasus Belva. Stafsus Presiden dari generasi milenial ini dituding membuat Ruangguru menjadi salah satu pelaksana program Kartu Prakerja dalam proyek penanggulangan dampak Covid-19. Di perusahaan itu, Belva menjadi CEO. Sentimen negatif pun semakin menguat.

Periset dari Indef, Didik J Rachbini, melalui siaran persnya, di Jakarta, Kamis (30/4/2020), mengatakan, sejak kemunculan dua kasus itu, citra stafsus di lingkungan Istana bersifat negatif.

”Sentimen negatif ekstrem seperti ini dan tekanan publik yang kuat menyebabkan dua Staf Khusus Presiden mengundurkan diri,” ujar Didik.

Kabar pengunduran diri Belva muncul pada Selasa (21/4/2020). Belva mengaku, surat pengunduran dirinya telah dikirim kepada Presiden sejak 15 April.

Sementara itu, Andi Taufan menyampaikan hal serupa, Jumat (24/4/2020). Dalam surat terbukanya, Andi Taufan mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri pada 17 April.

HUMAS BNPB

Staf Khusus Presiden dari generasi milenial, Adamas Belva Syah Devara, memberikan keterangan pada konferensi pers di Jakarta, Senin (23/3/2020).

Dari hasil riset Indef, mayoritas perbincangan media sosial menyoroti kasus Andi Taufan yang menyurati para camat, yakni 40 persen. Tindakan Andi dinilai publik sebagai penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan malaadministrasi.

Yang menonjol lagi adalah perbincangan tentang Ruangguru, yang menjadi bagian program Kartu Prakerja (29 persen), perbincangan tentang staf khusus posisi yang hanya menghabiskan anggaran (8 persen), staf khusus yang masih muda belia, yang perlu mendapat pemakluman (7 persen), serta perbicangan staf khusus serasa pendengung atau buzzer (3 persen).

Pertimbangkan kapasitas

Didik menyampaikan, dalam situasi pandemi Covid-19, jajaran pemerintahan sangat rapuh karena dihadapkan pada kesalahan langkah stafsus di lingkaran Istana. Ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan terhadap setiap pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Didik, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Keputusan penempatan stafsus harus mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan, bukan bernuansa sensasi.

Baca juga : Dua Staf Khusus Milenial Mundur, Pengamat Tekankan Penguatan ”Code of Conduct”

Aris Setiawan Yodi

Peneliti senior Indef, Didik J Rachbini, saat memperkenalkan para peneliti Indef di kantornya, di Jakarta, Jumat (11/10)

Ke depan, menurut Didik, perlu dipikirkan penunjukan penempatan jabatan penting di dalam pemerintahan dengan konsultasi DPR secara terbuka sehingga kapasitas mereka dapat diketahui publik.

”Dengan syarat, DPR bersih,” ucapnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sebenarnya Presiden Joko Widodo mengharapkan pelibatan generasi milenial mampu berkontribusi dengan gagasan-gagasan yang inovatif dan kreatif di pemerintahan.

”Dari awal, Presiden ingin anak-anak muda bergabung sehingga bisa berkontribusi dengan gagasan-gagasan inovatif, kreatif, sekaligus beri ruang belajar tata kelola pemerintahan,” katanya.

Presiden Joko Widodo pun, dalam keterangan persnya pada Jumat (24/4/2020), memahami keputusan Belva dan Andi Taufan. ”Sebetulnya saya ingin mereka tahu mengenai pemerintahan dan kebijakan publik,” ujar Presiden yang mengapresiasi kerja kedua stafsus itu.