Keterlambatan Usik RS-TNI

Lambatnya pencairan dana untuk Tentara Nasional Indonesia, khususnya 109 rumah sakit TNI yang bisa ditingkatkan kemampuannya menangani Covid-19, dikhawatirkan bisa mengganggu DPR berharap dana segera dicairkan.

KOMPAS/Puspen TNI

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksdya TNI Yudo Margono, Senin (6/4), saat meresmikan operasional Rumah Sakit Khusus bagi pasien Covid-19 di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepri.

Untuk penanganan pasien Covid-19, sebanyak 109 rumah sakit TNI ditingkatkan penggunaannya. Namun, kesiapannya bisa terusik jika terlambat pencairan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS  - Lambatnya pencairan dana untuk Tentara Nasional Indonesia, khususnya 109 rumah sakit TNI yang bisa ditingkatkan kemampuannya untuk menangani Covid-19, dikhawatirkan bisa mengganggu kesiapan TNI. Komisi I DPR akan memastikan ketersediaan anggaran tersebut dari Kementerian Pertahanan.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/4), mengatakan, usulan penambahan anggaran TNI sebelumnya disetujui dan didukung Komisi I DPR. Langkah berikut, usulan itu akan dikonfirmasi kembali ke Kemhan.

“Waktu rapat kemarin, Panglima TNI dan seluruh kepala staf memang menyampaikan, TNI ada di garda depan padahal dengan segala keterbatasannya,” kata Bobby.

Baca Juga: Pulau Galang Bersiap Tampung Pasien Covid-19

Sebelumnya, pada rapat kerja Komisi I, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, ada kebutuhan anggaran Rp 3,2 triliun yang belum tersedia. Karena itu, TNI mengajukan penambahan anggaran.

“Waktu rapat kemarin, Panglima TNI dan seluruh kepala staf memang menyampaikan, TNI ada di garda depan padahal dengan segala keterbatasannya”

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Petugas dari TNI menjaga pintu masuk Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Wisma Atlet, Jakarta, Selasa (24/3/2020). Rumah sakit ini disiapkan untuk merawat pasien Covid-19 dengan gejala ringan hingga sedang.

Rinciannya, selain Rp1,8 triliun untuk kebutuhan alat kesehatan di 109 rumah sakit milik TNI yang menjadi rumah sakit rujukan di berbagai daerah. Rp 1,4 triliun untuk pengerahan 90 ribu prajurit TNI membantu penanganan virus korona selama 150 hari jika kontijensi selama 90 hari dan tahap rehabilitasi serta rekonstruksi selama 60 hari. (Kompas, 16 April 2020)

Sejauh ini, anggaran belanja TNI sebesar 196,8 miliar sebelumnya telah dialihkan untuk kebutuhan alat pelindung kesehatan, dan materi tes. “Jadi ada refocusing anggaran, yang sudah dilakukan. Yang penambahan anggaran setahu saya belum. Komisi I akan membahas dengan Kemhan,” jelas Bobby.

Menurut Bobby, ada usulan, dari Kemhan untuk meningkatkan kemampuan 109 rumah sakit militer. Peningkatan rumah sakit TNI yang didalami Komisi I DPR dengan Kemhan. Saat dikonfirmasi, Dirjen Perencanaan Perencanaan Pertahanan Kemehan Doddy Trisunu belum memberi jawaban.

Anton Aliabbas, dosen dari Universitas Paramadina mengatakan, berlarut-larutnya pencairan dana rumah sakit TNI menangani Covid-19 juga akan menganggu kesiapan TNI menghadapi berbagai kemungkinan terburuk yang bisa terjadi selama pandemi COVID-19.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono mengunjungi rumah sakit tua bekas kamp pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, yang rencananya akan dipugar menjadi rumah sakit khusus Covid-19 dan penyakit menular lainnya, Rabu (4/3/2020).

Pemerintah, tambah Anton, seharusnya mempercepat pengucuran dana dan tak lagi menggunakan pakem konvensional walaupun harus tetap mengedepankan tertib administrasi dan transparansi anggaran. Namun, saat ini ada kegentingan akibat COVID-19 jadi seharusnya birokrasi juga menerapkan mekanisme khusus untuk melancarkan pencairan anggaran.

Menurut Anton, dengan percepatan anggaran, saatnya pemerintah lebih fokus untuk penyelamatan manusia sambil paralel memaksimalkan lembaga-lembaga pengawasan. Fasilitas kesehatan TNI, mutlak harus dipersiapkan pemerintah. Apalagi, adanya prediksi pemerintah pada akhir Mei mendatang, pasien positif Covid-19 akan bertambah dan mencapai di atas 100 ribu orang. Kalau ada 10-20 persen pasien butuh perawatan, rumah sakit kesulitan memenuhinya.

Anggaran Rutin

Saat dihubungi, Hadi mengatakan, selama ini, untuk operasional TNI membantu percepatan penanganan COVID-19 dan penyaluran bantuan sosial, alokasi anggaran yang digunakan adalah anggaran rutin TNI dengan skema refocusing untuk COVID-19.

“Untuk alokasi anggaran Rp 1,8 triliun untuk upgrade 109 rumah sakit di jajaran TNI yang sampai saat ini masih dalam proses,” kata Hadi. Anggaran tersebut, direncanakan antara lain untuk menambah ruang observasi, HCU 56 dan ICU 250 tempat tidur dan sarana penunjang diagnosis, yaitu alat-alat dan medium tes.

Adapun, tambahan anggaran Rp 1,4 triliun diharapkan bisa diterima dan disiapkan untuk 150 hari jika terjadi gangguan keamanan di 34 provinsi jika pandemi semakin tak terkendali.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Suasana rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang digelar secara teleconference di Kompleks Gedung Parlemeh, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2020). Tidak ada anggota DPR yang hadir secara fisik di dalam ruang rapat. Rapat kerja tersebut untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang dilakukan BNPB terkait penanganan Covid-19, seperti soal anggaran dan peta penyebaran virus tersebut di Indonesia.

“Tenaga medis di RS Pulau Galang dan Wisma Atlet (dari TNI) bekerja non stop 24 jam”

Selain berbagai rumah sakit TNI di daerah, yang menjadi rumah sakit rujukan pemerintah, beberapa rumah sakit khusus COVID-19 seperti Wisma Atlet, Jakarta, dan Rumah Sakit di Pulau Galang, Kota Batam, juga ditangani khusus TNI.

Baca Juga: Panglima TNI Tinjau Lagi Kemajuan Pembangunan RS Khusus Korona di Pulau Galang

Untuk mendukung operasi rumah sakit TNI tersebut, tambah Hadi, TNI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “Tenaga medis di RS Pulau Galang dan Wisma Atlet (dari TNI) bekerja non stop 24 jam,” tutur Hadi menjelaskan.

Selama ini, 109 rumah sakit TNI yang menangani COVI-19 diakui mengalami kesulitan peralatan dan fasilitas memadai. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa mengatakan, dari 69 rumah sakit AD, yang baru bisa dibantu adalah RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna mengatakan dari 22 RS AU, yang benar-benar punya fasilitas penanganan COVID-19 cuma tiga rumah sakit, antara lain RSPAU Hardjolukito, Yogyakarta, RSAU Esnawan Jakarta, dan RSAU Salamun Bandung.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (depan kiri) menyerahkan Surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/04/2020). Sri Mulyani bersama Yasonna Laoly mewakili Presiden menyampaikan Surat Presiden terkait pengajuan aturan hukum mengenai tambahan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 ke DPR.