25.000 Orang Isi Komponen Cadangan

Komponen cadangan pertahanan seperti wajib militer, tetapi sifatnya sukarela. Komponen dapat dikerahkan untuk membantu komponen inti, yaitu TNI, ketika negara dinyatakan dalam kondisi bahaya atau darurat.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Defile kendaraan tempur seusai Upacara Peringatan HUT Ke-74 Korps Marinir tahun 2019 di Lapangan Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/11/2019). Kementerian Pertahanan menargetkan akan ada 25.000 orang yang masuk dalam komponen cadangan pertahanan.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertahanan menargetkan akan ada 25.000 orang dalam komponen cadangan pertahanan.

Sosialisasi program itu, menurut rencana, dimulai bulan depan. Adapun perekrutan akan dilakukan setelah peraturan pemerintah yang mengatur lebih detail terkait komponen cadangan disahkan.

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Bondan Tiara Sofyan dalam diskusi bertajuk ”Pertahanan Rakyat Semesta: Filosofi dan Praktik”, di Jakarta, Kamis (20/2/2020), mengatakan, bela negara adalah roh dari sistem pertahanan rakyat semesta.

Masyarakat dapat mengikuti program itu melalui beberapa cara, di antaranya pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI sukarela, dan pengabdian sesuai profesi.

Baca juga: Pertahanan Modern Butuh Peningkatan Kapabilitas Sipil

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Bondan Tiara Sofyan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Kemhan diamanahkan melaksanakan program bela negara bagi masyarakat sipil.

Dalam program itu, mereka akan mendapatkan pelatihan dasar militer.

Komponen cadangan ini nantinya dapat dimobilisasi ketika presiden menyatakan kondisi darurat.

”Komponen cadangan ini seperti wajib militer, tetapi sukarela. Mereka akan mendapatkan pelatihan kemampuan militer dasar dan mendapatkan program penyegaran secara berkala,” ujar Bondan.

Baca juga: Militerisasi Sipil

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo meninspeksi pasukan pada ucapara peringatan HUT Ke-74 TNI di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019). Kementerian Pertahanan menyampaikan, perekrutan warga sipil untuk masuk dalam komponen cadangan menunggu disahkannya peraturan pemerintah.

Sosialisasi program komponen cadangan akan dimulai Maret 2020. Sosialisasi akan digencarkan melalui media sosial karena program itu menyasar milenial. Adapun tahapan perekrutan untuk masuk komponen cadangan akan dilaksanakan setelah peraturan pemerintah yang mengatur lebih detail soal itu disahkan. Saat ini, peraturan pemerintah masuk proses pembahasan akhir di Kementerian Sekretariat Negara.

”Komcad (komponen cadangan) akan menjadi kombatan ketika negara dinyatakan dalam kondisi bahaya atau darurat,” katanya.

Secara bertahap, diharapkan akan ada sekitar 25.000 komponen cadangan yang direkrut.

Setelah mengikuti komponen cadangan, peserta diwajibkan mengembalikan semua atribut yang digunakan, seperti seragam. Dengan demikian, kekhawatiran komponen cadangan disalahgunakan dapat diminimalisasi.

Baca juga: Menhan Segera Bangun Komponen Cadangan

Kompas/Wawan H Prabowo

Prajurit TNI mengikuti defile pasukan di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-74 TNI, Sabtu (5/10/2019). Kementerian Pertahanan menyampaikan, komponen cadangan bisa dikerahkan untuk membantu komponen inti, yaitu TNI, saat negara dinyatakan dalam kondisi bahaya.

Menurut dosen Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, kurikulum pendidikan dasar militer untuk program komponen cadangan memang sesuai dengan tujuan utamanya untuk bela negara, kesadaran kebangsaan, dan patriotisme.

Ancaman masa depan

Sementara itu, saat ditanya konsep sistem pertahanan rakyat semesta dalam mengantisipasi ancaman perang siber, Bondan mengatakan, Kemhan akan membuat kebijakan ke arah sana. Namun, pada dasarnya, yang dibutuhkan semangat bela negara.

Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, dalam menyusun kebijakan itu, Kemhan harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Ini tidak hanya saat menyusun kebijakan mengantisipasi perang siber, tetapi juga ancaman lain, seperti serangan biologi dan kimia.