Akurasi data kependudukan menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.
Oleh
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS —Akurasi data kependudukan menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Dengan data kependudukan yang akurat, pemerintah dapat membuat perencanaan program dan keputusan secara tepat serta melaksanakannya dengan tepat sasaran.
Saat berpidato pada acara pencanangan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020), Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan, saat ini data lebih penting dibandingkan dengan minyak. ”Saat ini data adalah a new oil, bahkan lebih berharga dari minyak,” kata Presiden.
Selain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hadir pula dalam acara itu antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. Sensus penduduk terakhir dilakukan pemerintah pada 2010. Adapun Sensus Penduduk 2020 merupakan sensus yang ketujuh di Indonesia sejak pertama dilakukan 1961.
Data yang valid dan akurat, lanjut Presiden, menjadi pegangan dalam perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan pembangunan. ”Jangan sampai memutuskan, membuat perencanaan, mengeksekusi program enggak pegang data,” ujar Presiden.
Pencanangan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 menandai dimulainya pendataan penduduk oleh BPS. Sensus yang dilakukan 10 tahun sekali tersebut bertujuan menghasilkan data kependudukan yang akan dijadikan data dasar dalam membuat perencanaan di berbagai bidang.
Manfaat sensus
Hasil Sensus Penduduk 2020 dinilai tidak hanya bermanfaat untuk perencanaan pembangunan masa kini. Hasil sensus tersebut juga bermanfaat untuk menyusun proyeksi pembangunan hingga tahun 2050. ”Sudah dihitung, penduduk sekarang 267 juta dan diperkirakan pada 2045 jadi 319 juta jiwa. Ya, bagus, normal. Ini artinya pertumbuhan tak cepat, tetapi juga jangan sampai tak ada pertumbuhan penduduk karena kita butuh produktivitas,” papar Presiden.
Hasil sensus juga bisa dimanfaatkan untuk menghitung jumlah penduduk usia produktif yang bisa dikaitkan dengan bonus demografi. Dengan data itu, pemerintah bisa menyiapkan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan kekuatan besar bangsa Indonesia di masa mendatang.
Karena pentingnya Sensus Penduduk 2020, Presiden Jokowi mengajak masyarakat berpartisipasi. Semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah juga diminta memberikan dukungan penuh bagi kesuksesan sensus. ”Kunci utama sensus penduduk tahun ini adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Hajatan sebesar ini harus didukung semua pihak,” ujar Presiden.
Sementara itu, dalam laporannya, Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan, sensus tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui perkembangan angka penduduk. Lebih dari itu, hasil sensus penduduk juga bisa dimanfaatkan untuk menyusun rencana pembangunan secara matang dan terukur. Terutama pembangunan di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah sensus di Tanah Air, sensus penduduk 2020 juga dilakukan secara daring (online). Dalam tahap ini, yang akan berlangsung pada 15 Februari-31 Maret 2020, masyarakat dapat mengikutinya dengan mengunjungi laman BPS. Sensus dilanjutkan dengan wawancara yang dijadwalkan pada 1-31 Juli 2020. Semua data yang disampaikan masyarakat saat sensus dijamin kerahasiaannya.
Setidaknya terdapat 82 pertanyaan yang akan disampaikan pada tahap pencacahan sampel. Diharapkan BPS bisa mengumpulkan 21 jenis data, dari individu penduduk, pekerjaan, pendidikan, hingga perumahan.
Kebijakan berbasis bukti
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi, mengungkapkan, Sensus Penduduk 2020 harus bisa menghasilkan data yang valid. Data kependudukan yang dihasilkan juga harus bisa dipertanggungjawabkan.
”Datanya harus benar-benar valid karena untuk memutus suatu kebijakan harus memiliki data pasti. Itulah kenapa dalam teori ada evidence based policy, kebijakan berbasis bukti. Bukti itu dari mana? Ya, dari data itu,” ujar Yogi.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, M Arwani Thomafi, berpendapat, Sensus Penduduk 2020 harus bisa menjawab problem dari data kependudukan saat ini, yang antara lain berupa dualisme data, akurasi, serta belum terintegrasinya data kependudukan.
Sensus 2020, lanjut Arwani, juga harus menjadi momentum peningkatan pelayanan publik. Diharapkan tidak ada lagi kerancuan data, terutama data kemiskinan, layanan kesehatan, pemilih dalam pemilu, dan kependudukan lainnya untuk pelayanan publik. (NTA)