Berbagai pertemuan dilakukan oleh presiden terpilih Joko Widodo dengan sejumlah elite politik. Bukan hanya sekadar bertemu, berbagai pertemuan itu diperkirakan dilakukan sebagai komunikasi untuk menjajaki koalisi di masa mendatang.
Oleh
ATO/A12/HAR
·3 menit baca
Catatan Redaksi: Berita ini terbit di halaman 3 Harian Kompas edisi Rabu, 27 Agustus 2014 dengan judul “Komunikasi Jajaki Koalisi”.
JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih Joko Widodo, Rabu (27/8/2014) malam ini di Bali, sebenarnya bukan sekadar pertemuan yang membahas transisi pemerintahan. Keduanya diperkirakan juga melakukan komunikasi untuk menjajaki koalisi pada masa mendatang.
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, Selasa (26/8), di Jakarta, mengatakan, Presiden Yudhoyono dan Jokowi tentu akan membahas hal-hal terkait pemerintahan dan pembangunan. ”Namun, di balik pertemuan yang sifatnya normatif itu, SBY dan Jokowi tengah menjalin komunikasi yang menguntungkan keduanya,” tuturnya.
Jokowi, yang akan dilantik sebagai presiden RI ke-7 pada 20 Oktober mendatang, dijadwalkan bertemu Yudhoyono di hotel bintang lima di Nusa Dua, Bali. Pertemuan yang memang direncanakan tidak bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla itu merupakan pertemuan pertama sejak Mahkamah Konstitusi menolak gugatan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pekan lalu.
Sejauh ini, Presiden, dalam beberapa kesempatan, menyatakan ingin berkomunikasi dengan presiden terpilih. Ia ingin memberikan masukan atas apa yang dicapainya dan hal-hal yang harus diperbaiki pada masa datang.
Menurut Hanta, Jokowi saat ini masih memerlukan tambahan dukungan politik di parlemen. Salah satu kekuatan yang sangat mungkin ditarik bergabung mendukungnya di antaranya Partai Demokrat. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Yudhoyono diharapkan memiliki pengaruh sangat besar. Apalagi, Jokowi juga memerlukan Presiden untuk berbagi beban mengurangi subsidi bahan bakar minyak.
Di sisi lain, ujar Hanta, Partai Demokrat berkepentingan pencapaian pemerintahan Yudhoyono dilanjutkan Jokowi-JK. ”Jadi, hubungan Yudhoyono dan Jokowi adalah saling membutuhkan,” ujar Hanta.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakan, dalam pertemuan, Yudhoyono akan menyampaikan hal-hal terkait pembangunan selama 10 tahun terakhir.
Untuk persiapan pertemuan dengan Presiden Yudhoyono, Jokowi-JK dan Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani mengadakan pertemuan. Mereka membahas peluang pemerintahan baru masuk dalam pembahasan Rancangan APBN 2015. Setelah bertemu Presiden, Jokowi-JK juga akan bertemu dengan fraksi pengusung lainnya.
Terkait pertemuan dengan Presiden, Jokowi berharap membuka ruang komunikasi tim transisi dengan kementerian. ”Saya harapkan pertemuan jadi awal transisi yang mulus,” tuturnya.
Sanksi moral
Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, para menteri yang tidak mencapai target penyelesaian program 100 hari sebelum berakhirnya pemerintahan 20 Oktober bisa mendapat sanksi moral dari masyarakat. ”Sanksi moral, ya, semacam catatan kinerja mereka jika tak mampu selesaikan target-targetnya,” kata Kuntoro.
Menurut Kuntoro, Presiden Yudhoyono sebelumnya memberikan arahan agar kementerian dapat menyelesaikan tidak lebih dari lima rencana aksi.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menambahkan, dengan adanya kontrak kinerja dan pakta integritas yang ditandatangani, para menteri berkewajiban moral untuk menyelesaikan target.