JAKARTA, KOMPAS — Semua personel Kepolisian Negara RI diperintahkan mengedepankan upaya pencegahan dan edukasi untuk menjaga kondusivitas Pemilu 2019. Polri akan mengantisipasi kemungkinan munculnya intimidasi guna memastikan semua warga negara memiliki kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya.
Saat penutupan rapat pimpinan Polri di Gedung Tribata Polri, Jakarta, Kamis (31/1/2019), Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto memerintahkan semua kepala satuan kewilayahan dan kepala satuan kerja Polri meningkatkan penyerapan informasi dengan memperkuat dialog serta komunikasi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar situasi keamanan dan ketertiban kondusif selama pelaksanaan Pemilu 2019.
”Upayakan kegiatan persuasif, edukatif, dan lebih banyak kita memberikan solusi persoalan yang ada di masyarakat. Penegakan hukum alternatif terakhir,” ujar Ari.
Lebih lanjut Ari menekankan, ketidaknyamanan akibat penegakan hukum berpotensi menjadi ”bola politik” yang digunakan pihak tertentu untuk menyerang Polri. Karena itu, Ari meminta kepala kepolisian daerah untuk menyampaikan pencegahan itu kepada kepala kepolisian resor dan jajarannya.
Antisipasi intimidasi
Selain itu, Ari memastikan pihaknya akan menjamin penggunaan hak pilih yang bebas dari intimidasi.
”Pesan Pak Kepala Polri agar jangan ada kelompok masyarakat tertentu yang menghadang, mencegah seseorang untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), atau memblokade di sekitar TPS yang bertujuan memengaruhi orang untuk tidak mencoblos,” papar Ari.
Terkait Pemilu 2019, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers rapat pimpinan TNI tahun 2019 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, mengatakan, agar Pemilu 2019 berjalan aman dan sukses tanpa gangguan dari dalam dan luar negeri, sinergi TNI dan Polri perlu dipertahankan. Sinergitas ini diharapkan akan bisa menyukseskan perhelatan Pemilu 2019. (SAN/EDN)