Masyarakat Diajak Lebih Proaktif Wujudkan SDGs

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato pada Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2018 di Jakarta, Senin (17/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/12/2018), membuka Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Masyarakat diminta untuk turut berperan mewujudkan SDGs karena itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Wapres Kalla mengatakan, belum semua tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai. Salah satunya adalah keadilan dan kesejahteraan, terutama dalam perekonomian.

”Ini bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat juga harus mendorong, memberikan suatu sumbangan kepada SDGs, mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Hadir dalam acara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu mengungkapkan, sebenarnya pembangunan berkelanjutan sudah diterapkan Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Semua program pembangunan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

”Kita (Indonesia) punya masalah pendidikan, maka dibangun SD inpres di mana-mana dan sekarang anggaran terbesar dialokasikan untuk pendidikan. Kemudian, kesehatan kita jalankan dengan BPJS, zero hunger dijawab dengan peningkatan produktivitas. Maka itu, sekarang kita tidak banyak mendengar lagi kelaparan,” tuturnya.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan seusai pembukaan Konferensi Tahunan SDGs di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Dijelaskan, saat ini keadilan dan kesejahteraan sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah juga berupaya mewujudkan keadilan di segala bidang.

Namun, sampai saat ini, pemerintah masih sulit menekan kesenjangan. Kendati dari tahun ke tahun sudah ada perbaikan, indeks rasio gini masih 0,389 atau menurun 0,002 poin jika dibanding dengan rasio gini pada September 2017 yang sebesar 0,393.

Karena itulah, menurut Kalla, pemerintah tidak bisa sendirian mewujudkan SDGs. Diperlukan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan adil.