Masjid Jadi Pusat Aktivitas Produktif Masyarakat

INSAN ALFAJRI UNTUK KOMPAS

Suasana Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (21/8/2018) menjelang malam.

JAKARTA, KOMPAS - Masjid yang jumlahnya mencapai lebih dari 800.000 di seluruh pelosok Tanah Air diharapkan tidak dijadikan sebagai tempat untuk menyebarkan hal yang tidak baik, termasuk hoaks dan radikalisme. Akan lebih baik jika masjid digunakan sebagai pusat pengembangan kegiatan masyarakat, dari pendidikan, sosial, hingga ekonomi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Dewan Masjid Indonesia di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (23/11/2018), mengatakan, penting bagi masyarakat untuk memakmurkan masjid. Tetapi penting pula masjid dikelola agar dapat memakmurkan masyarakat.

“Jangan hanya jemaah yang memakmurkan masjid, tetapi masjid ini juga harus memakmurkan jemaahnya,” katanya.

Ketua Umum DMI itu juga menegaskan, hal yang terpenting adalah bagaimana masjid memajukan masyarakat lewat masjid. Sehingga seluruh pengurus masjid, terutama di daerah, harus terus bersinergi dengan masyarakat sekitar.

Di hadapan para pengurus masjid se-Indonesia Wapres Kalla kembali mengingatkan sejarah masjid pada masa Nabi Muhammad SAW. Saat itu masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat berunding, pengadilan, penjara, dan juga menjadi pusat perekonomian.

Contoh

Kondisi masjid di masa Nabi Muhammad itu seharusnya dijadikan contoh bagi para pengurus masjid di Indonesia. Karena itu Wapres Kalla meminta para pengurus juga mendirikan tempat pendidikan, seperti Tempat Pendidikan Al Quran (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di masjid-masjid. Selain itu masjid juga diharapkan memiliki perpustakaan.

Hal yang tak kalah penting adalah memanfaatkan masjid sebagai pusat pengembangan perekonomian.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Jusuf Kalla

“Ini cita-cita kami sejak dulu, bagaimana ada kegiatan ekonomi di masjid. Tujuannya untuk memakmurkan masyarakat di sekitar masjid,” kata Wapres Kalla.

Pengelola masjid diminta untuk selalu mengizinkan para pedagang yang ingin berjualan. Akan lebih baik lagi jika masjid mendirikan koperasi atau bank wakaf.

Dengan adanya kegiatan ekonomi itu diharapkan kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid bisa meningkat. Bahkan, kegiatan ekonomi itupun diyakini dapat membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ini mengingat jumlah masjid di Indonesia yang relatif banyak, yakni melebihi 800.000 masjid.

“Program pendidikan jalan, program dakwahnya jalan, program kesehatan jalan, semuanya jalan. Itulah yang menjadi pokok, karena jumlah masjid lebih banyak dibanding sekolah, sehingga akan efektif untuk memakmurkan masyarakat,” tutur Wapres Kalla.

Peran strategis

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin yang juga menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan bantuan mobil operasional untuk pengurus DMI Kalteng di Palangkaraya, Sabtu (27/10/2018). Mobil tersebut diserahkan ke Ketua DMI Provinsi Kalteng Sugianto Sabran yang sesaat sebelumnya baru dilantik. (Ilustrasi)

Wakil Ketua DMI Syafruddin optimistis, DMI dapat mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa. Karena itu DMI berupaya mewujudkan peradaban Islam berbasis masjid. Seluruh kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dipusatkan di masjid.

Sementara terkait temuan 41 masjid yang diindikasikan terpapar radikalisme, Wapres Kalla mengatakan DMI akan menglarifikasi kepada para pengurusnya. Selain itu untuk mencegah penyebaran paham radikal, DMI akan membuat semacam kurikulum sebagai panduan khotbah di masjid.