30 Anggota Tim Pendampingan Kemendagri Diberangkatkan

PUSPEN KEMENDAGRI

Tim Pendampingan Kemendagri untuk korban dalam membantu jalannya pemerintahan di lokasi bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah diberangkatkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melepas Tim Pendampingan Kemendagri untuk berangkat ke daerah bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Tim yang bertugas membantu jalannya pemerintahan tersebut terdiri atas 30 orang dari perwakilan setiap komponen, mulai dari pejabat eselon II sampai staf.

Tim dilepas di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/10/2018). Menurut Tjahjo, tugas utama tim ialah membantu pemerintah setiap daerah dalam menerima laporan masyarakat dan pengaduan serta menginventarisasi masalah, termasuk menangani masalah keuangan daerah.

”Kita harus memastikan pemerintahan di daerah bencana tetap berjalan. Tim pendampingan bisa membantu menata dan mendata administrasi kependudukan. Kantor Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu tidak hancur sehingga seluruh arsip masih tersedia,” ujar Tjahjo.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Tjahjo Kumolo

Menurut Tjahjo, tim juga perlu memastikan bantuan di pemerintahan desa-desa berjalan maksimal. Hal ini menyusul Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang telah menyiapkan dana Rp 50 juta untuk setiap desa guna membangun tenda atau pengadaan alat tulis kantor dan administrasi pemerintahan desa lainnya.

Tjahjo juga menegaskan, tim harus berusaha dan bekerja secara mandiri ketika bertugas di daerah bencana. Jangan sampai tim tersebut membebani pemerintahan daerah setempat.

”Setiap jam saya dan Sekjen Kemendagri akan memonitor. Setiap minggu anggota Tim Pendampingan Kemendagri bergantian bertugas. Supaya tidak jenuh, tim juga akan dibantu oleh praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Makassar yang bisa ditempatkan dua minggu di sana,” tuturnya.

PUSPEN KEMENDAGRI

Tim Pendampingan Kemendagri diberangkatkan Mendagri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Tim lambat diberangkatkan pada Rabu (3/10/2018) pagi menggunakan pesawat Hercules milik TNI. Posko tim akan ditempatkan di tempat vital pemerintahan, yakni di halaman rumah jabatan gubernur dan di kantor Pemda Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain 30 orang dari tim tersebut, Kemendagri juga akan mengirimkan pejabat eselon I hingga III, 25 anggota staf, dan 100 orang praja IPDN. Mereka secara bergilir akan ditempatkan di Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi.