Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat menjelaskan penunjukan Staf Khusus Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (15/5/2018)
JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo memperkuat staf khusus dengan menambah jumlah personelnya dari tujuh menjadi 11 orang. Keberadaan mereka diharapkan dapat meringankan beban tugas Presiden Jokowi yang dinilai semakin berat. Penunjukan mereka dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28/M Tahun 2018 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, yang ditandatangani pada 3 Mei lalu.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, penambahan staf khusus ini dilakukan karena pertimbangan kebutuhan. ”Ini diputuskan sesuai keperluan. Sebab, kami melihat begitu besar beban tugas yang harus ditangani Presiden,” kata Pramono, Selasa (15/5/2018), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Empat staf khusus yang baru diangkat itu antara lain Abdul Ghofarrozin sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri, Siti Ruhaini Dhzuhayatin Bidang Keagamaan Internasional, Adita Irawati Bidang Komunikasi Kementerian dan Lembaga Negara, serta Ahmad Erani Yustika Bidang Ekonomi. Dengan penambahan empat orang tersebut, kata Pramono, jumlah staf khusus Presiden berjumlah 11, termasuk Teten Masduki yang beberapa waktu lalu ditunjuk menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden.
Abdul Ghofarrozin adalah Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal sebagai putra KH Sahal Mahfudz, Rais AamPengurus Besar NU 1999-2014. Keberadaan Abdul Ghofarrozin dibutuhkan untuk mendampingi Presiden antara lain saat berkunjung ke pondok pesantren-pondok pesantren dan madrasah. ”Presiden perlu orang yang paham dengan latar belakang itu,” kata Pramono.
Sementara Siti Ruhani Dhzuhayatin sebagai Komisioner Hak Asasi Manusia Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Siti juga tercatat sebagai pegiat di Aisyiyah, organisasi perempuan Muhammadiyah. Menurut Pramono, Presiden butuh staf khusus yang bisa menjembatani komunikasi masalah keagamaan internasional. Adapun Adita Irawati sebelumnya dikenal sebagai Vice President Corporate Communications PT Telekomunikasi Selular.
Adapun Ahmad Erani Yustika dikenal sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, yang juga Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Saat masih menjadi Profesor Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Ahmad Erani pernah menjadi moderator debat bidang ekonomi saat debat kedua Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu, 10 Juni 2014.
Dengan penunjukannya itu, jabatan Erani sebagai Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendes, dan PDTT harus dilepaskan. Keppres itu juga sekaligus memberhentikan Erani.
Tantangan baru
Lebih jauh, Pramono menyatakan, untuk menjawab tantangan dan cepatnya perkembangan teknologi informasi, perlu pengangkatan empat staf khusus baru Presiden. Pasalnya, Presiden membutuhkan orang-orang profesional yang juga memahami media sosial. Oleh karena itu, para staf khusus juga harus dapat membuat konten positif untuk kepentingan pemerintah.
Saat dikonfirmasi, Adita Irawati mengaku terkejut dengan penunjukan ini. Dia tak pernah membayangkan mendapat kepercayaan Presiden Jokowi. Menurut dia, tugas ini merupakan tantangan baru dalam kariernya yang selama ini lebih banyak di korporasi. ”Ini kesempatan berbuat lebih. Saya akan fokus perbaiki komunikasi tingkat kementerian dan lembaga negara,” kata Adita.
