Bareskrim Polri Kembalikan Kapal

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sidang Praperadilan - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jak-Sel), Senin (9/2) menggelar sidang gugatan praperadilan calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sidang di pimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Kedua pihak -- pihak pemohon Budi Gunawan (kiri) dan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (kanan)-- menghadiri sidang ini dengan diwakili para kuasa hukumnya. Sidang Praperadilan ini menjadi contoh untuk sidang praperadilan lainnya, termasuk penyitaan kapal pesiar oleh Polri baru-baru ini.

JAKARTA, KOMPAS-Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI akan menjalankan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/4/2018), yang menganggap tidak sah penyitaan kapal pesiar Equanimity.

”Kami patuhi perintah PN Jakarta Selatan untuk segera kembalikan kapal pesiar kepada Equanimity Cayman Ltd,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigadir Jenderal (Pol) Rudy Heriyanto, Selasa malam di Jakarta.

Pada 28 Februari, Bareskrim Polri menyita kapal pesiar sepanjang 91 meter itu di perairan Tanjung Benoa, Badung, Bali, sekaligus memeriksa 29 awak kapal sebagai saksi (Kompas, 2/3/2018). Penyitaan kapal itu hasil koordinasi dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat.

Adapun, FBI menduga kapal hasil tindak pidana pencucian uang kasus korupsi Malaysia Development Berhad yang ditangani. Akibat penyitaan itu, Equanimity Cayman Ltd ajukan praperadilan, Maret lalu. Hakim tunggal Ratmoho akhirnya memutuskan penyitaan Polri tak sah karena FBI belum buktikan pidana   kapal itu.