PDI-P: Pembangunan Belum Menyejahterakan Masyarakat Pesisir

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Ketua DPP PDI-P Hasto Kristanto (kiri) dan Ketua DPP PDI-P Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri pada Rakenas PDI-P Bidang Kemaritiman, Minggu (8/4/2018) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai pembangunan sektor maritim Indonesia sudah tepat. Namun, pembangunan itu belum maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir dan kecil.

Isu itu muncul dalam acara Rapat Kerja Nasional Bidang Kemaritiman III PDI-P, Minggu (8/4/2018), di kantor lama DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta.

Menurut Rokhmin Dahuri, Ketua DPP PDI-P Bidang Kemaritiman, kerangka pemerintah dalam membentuk kedaulatan maritim sudah pada arah yang tepat. ”Pemerintah sudah berhasil. Salah satunya ialah karena program pemberantasan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia," ucapnya.

Meski demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah. Kebijakan maritim pemerintah dinilai belum berdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Rokhmin mengatakan, kesejahteraan masyarakat di pesisir dan pulau kecil masih belum meningkat. ”Itu yang perlu digenjot pemerintah,” katanya.

Untuk itu, kata Rokhmin, PDI-P senantiasa membantu pemerintah untuk membangun kawasan maritim terpadu. ”Ini untuk menyelesaikan disparitas pembangunan yang selama ini terfokus di Pulau Jawa,” katanya.

Rokhmin mengatakan akan membantu untuk mengembangkan tol laut. Hal itu untuk menyelesaikan masalah distribusi Indonesia.

”Bayangkan Jawa dan Sumatera menyumbang 85 persen dalam perekonomian Indonesia. Padahal, kedua pulau itu hanya 15 persen dari luas Indonesia. Kalau tidak dikoreksi, Indonesia tidak bisa kompetitif,” kata Rokhmin.

Rakernas itu dihadiri Ketua DPP PDI-P Hasto Kristanto. Selain itu, hadir juga Menteri Koordinasi Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.