Pertumbuhan ekonomi masih bisa sekitar 5 persen dengan inflasi terjaga meski harga pangan bisa dikatakan tidak normal.
Oleh
UMAR JUORO
·2 menit baca
Pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilu legislatif sudah selesai. Komisi Pemilihan Umum sudah mengumumkan hasil resmi. Setelah sekitar enam bulan politik berada di depan, saatnya kita kembali fokus ke urusan ekonomi sekalipun pemerintah-yang-baru baru mulai bekerja Oktober nanti.
Pada masa pilpres dan pemilu legislatif, ekonomi terus berjalan normal. Pertumbuhan ekonomi masih bisa sekitar 5 persen dengan inflasi terjaga baik meski harga pangan bisa dikatakan tidaklah normal. Lima kali pilpres secara langsung dijalankan dengan lancar, ekonomi tetap berjalan normal.
Calon presiden (capres) yang menyuarakan keberlanjutan kebijakan dan program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) unggul walau banyak kritik menyatakan Presiden Jokowi tak netral. Capres yang menyuarakan perubahan juga mendapatkan dukungan yang cukup besar sekalipun kalah.
Bagaimanapun pilpres kali ini dapat mengedepankan substansi kebijakan dan program yang cukup menarik perhatian pemilih. Tentu ini semestinya menjadi pertimbangan kebijakan dari presiden terpilih.
Pilpres menunjukkan pentingnya ekonomi-politik; proses politik yang menentukan kebijakan dan hasil perekonomian. Jika ekonomi adalah seperti pesawat terbang besar dengan presiden sebagai pilot, maka ekonomi politik seperti kapal laut besar dengan banyak penumpang dan barang bawaan.
Kapten kapalnya adalah presiden. Para penumpang mempunyai dewan perwakilan yang menyetujui arah dan tujuan perjalanan. Bahkan, kapten kapal jika dinilai bersalah dan tidak mampu juga bisa diturunkan oleh dewan.
Dari pilpres terlihat betapa pentingnya program bantuan sosial memengaruhi arah pemilih, dengan alokasi dana sangat besar, Rp 400-an triliun. Bahkan, saat kampanye, semua capres menyatakan akan memperbesarnya jika terpilih, dengan janji perbaikan dalam efektivitas alokasinya, melalui tata kelola yang lebih baik.
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menambah alokasi dana serupa dengan program makan siang gratis untuk anak sekolah. Ini tentu menyulitkan dalam menata alokasi anggaran dan mempertahankan prudensialitas fiskal tetap kokoh.
Proyek strategis seperti hilirisasi mineral, food estate, dan Ibu Kota Nusantara juga menjadi isu penting dalam ekonomi-politik karena biaya dan manfaatnya sepadan. Begitu pula aspek berkelanjutan sebagaimana dijanjikan. Karena pendukung perubahan jumlahnya cukup besar, sekalipun kalah, revisi dan penyesuaian semestinya dilakukan untuk membuat proyek strategis lebih ekonomis dan berkelanjutan.
Koalisi pendukung pemerintah di DPR juga akan menentukan kebijakan ekonomi dan hasilnya. Presiden terpilih menghendaki koalisi yang kuat dan mayoritas suaranya. Beberapa parpol yang mendukung capres yang kalah kemungkinan akan bergabung ke koalisi penguasa.
Pembentukan koalisi ini semestinya bukan hanya sebagai pembagian jatah kekuasaan dan pemberi stempel, melainkan juga bisa mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan tinggi dan pemerataan.
Kebijakan yang realistis dan pragmatis dibutuhkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan dan pemerataan yang diharapkan.
Partisipasi asing
Investasi dan perdagangan internasional juga diakui penting bagi perkembangan ekonomi oleh semua capres. Sejauh mana peran modal asing ini difasilitasi menjadi pertanyaan penting untuk mencapai target pertumbuhan 7 persen.
Apa yang disampaikan tim ekonomi presiden terpilih sebagai sumber pertumbuhan utama—yaitu industri, pertanian, dan energi—tentunya membutuhkan peran serta modal asing yang besar. Bersamaan dengan itu, alih teknologi juga sangat menentukan bagi pengembangan industri yang lebih canggih, pertanian produktif, dan energi terbarukan, dengan nilai tambah lebih besar.
Kebijakan yang realistis dan pragmatis dibutuhkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan dan pemerataan yang diharapkan. Program sosial berdana besar tak bisa mencapai perbaikan berarti dalam pemerataan. Penciptaan kesempatan kerja produktif dan pengalihan aset ke golongan miskin tetap perlu sebagai sarana efektif untuk menciptakan pemerataan.