Langkah Cepat TNI

KOMPAS/EDNA CAROLINE PATTISINA

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Izak Pangemanan, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar, dan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menggelar konferensi pers soal penyiksaan KKB di Papua, di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Tentara Nasional Indonesia minta maaf atas dugaan penyiksaan oleh sejumlah prajurit Batalyon Infanteri Raider 300/Brajawijaya terhadap tiga warga Papua.

TNI pada Senin (25/3/2024) juga menganggap tindakan terhadap mereka yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata itu adalah kesalahan. Selanjutnya, TNI menjanjikan proses hukum yang seadil-adilnya dalam kasus ini.

Langkah cepat TNI ini patut diapresiasi. Terlebih, langkah itu bahkan telah terlihat ketika pada Jumat (22/3/2024) Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar menegaskan bahwa video penyiksaan yang beredar di masyarakat bukan hoaks.

Baca juga: TNI Minta Maaf soal Penyiksaan terhadap KKB di Papua

Hasil survei Litbang Kompas pada Desember 2023, sebanyak 85,1 persen responden menyatakan citra TNI baik. Angka itu memang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan hasil survei pada Agustus 2023 saat 86,7 persen responden menyatakan citra TNI baik. Namun, dibandingkan lembaga pemerintah lain di Indonesia, citra baik yang dimiliki TNI adalah yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Janji TNI menjalankan proses hukum seadil-adilnya dalam kasus ini tak hanya turut menjaga citra baik dan kepercayaan masyarakat kepada TNI. Pemenuhan janji itu juga menjadi bagian penting dari upaya mengatasi kekerasan yang selama ini terjadi di Papua, termasuk yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata.

Pendekatan hukum itu akan melengkapi pendekatan lain yang dilakukan pemerintah terhadap Papua. Misalnya, pendekatan kesejahteraan yang banyak dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur dan mengunjungi Papua untuk menyapa warga setempat, serta pemberlakuan otonomi khusus di daerah itu.

Pendekatan kesejahteraan banyak dilakukan Presiden Joko Widodo.

Pentingnya pendekatan hukum yang seadil-adilnya beberapa kali disampaikan warga Papua saat ditanya tentang penyelesaian sejumlah kekerasan di wilayah itu.

Namun, pendekatan hukum dan kesejahteraan ini masih perlu diiringi dialog yang intensif dengan warga Papua untuk menciptakan kesepahaman bersama. Dialog ini tak hanya cukup dilakukan dengan tokoh adat dan masyarakat. Generasi muda Papua yang melek teknologi dan punya jejaring luas juga perlu dirangkul. Sejumlah kasus kekerasan di Papua berikut berbagai dampaknya telah melibatkan mereka.

Akhirnya, memang dibutuhkan langkah komprehensif untuk mengurai benang kusut persoalan di Papua. Kajian untuk mengurainya juga telah banyak dilakukan. Kini, yang dibutuhkan adalah jangan menyia-nyiakan momentum yang ada untuk menyelesaikan persoalan. Terkait hal itu, komitmen TNI menjalankan proses hukum yang adil dalam kasus penyiksaan tiga warga Papua patut diapresiasi dan ditunggu.

Telah banyak warga Papua, prajurit TNI, dan anggota Polri yang menjadi korban dari permasalahan di Papua. Tak perlu lagi ada tambahan korban. Prajurit TNI, Polri, dan warga Papua sama-sama warga negara Indonesia yang menurut konstitusi wajib dilindungi dan disejahterakan.