Pilihan Politik Gizi untuk Membangun Perekonomian

Investasi pemerintah melalui politik gizi, yaitu program makan siang gratis, dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Ilustrasi

Program makan siang gratis yang diusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan reaksi beragam. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan simulasi angka Rp 15.000 bagi setiap anak penerima manfaat makan gratis di luar susu gratis. Selanjutnya, dalam rapat kabinet, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran tahun 2025.

Ada pihak asing yang ikut juga bersuara. Suara dari pihak yang terakhir ini menjadi de javu karena beberapa kebijakan strategis nasional sebelumnya banyak dikritisi oleh lembaga multilateral, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), dan bahkan digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kondisi Indonesia

Indonesia masih dihadapkan kepada masalah gizi anak yang buruk yang berakibat pada masalah kesehatan dan kemampuan sumber daya manusia. Prevalensi tengkes (stunting) di Indonesia pada 2023 yang sebesar 21,6 persen masih cukup tinggi di kawasan ASEAN, tetapi pemerintah menargetkan prevalensi tengkes harus turun pada 2024.

Selain masalah tengkes, 7.000 bayi di Indonesia meninggal setiap tahun akibat berbagai hal, seperti penyakit bawaan dan kekurangan gizi akibat banyak ibu hamil yang kekurangan energi, protein, vitamin, dan mineral yang digunakan mendukung pertumbuhan janin dan proses metabolisme tubuh untuk memberikan ASI untuk bayi (Kemenkes, 2022).

Baca juga: Rendahnya Asupan Nutrisi Masyarakat Indonesia

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan bahwa sebesar 35 persen jajanan yang dikonsumsi di sekolah tidak sehat dan tidak memenuhi kebutuhan gizi. Hal ini juga mengakibatkan rendahnya IQ anak Indonesia yang rata-rata di kisaran 78,49. Skor PISA Indonesia berada pada peringkat ke-68 dengan tren skor menurun. Riset OECD menyatakan bahwa hanya 1 persen anak Indonesia yang mampu Matematika, padahal STEM Learning Method adalah strategi memenangi persaingan global.

Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 tercatat didominasi pendidikan SD dan SMP sebesar 54,59 persen, yang berpendidikan tingkat SD ke bawah 36,82 persen dan tingkat SMP 17,7 persen, dengan angka putus sekolah SD masih mendominasi. Oleh karena itu, pilihan politik gizi untuk meningkatkan partisipasi pendidikan menjadi sangat relevan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas mengukur volume kepala salah satu anak balita yang mengikuti program perbaikan gizi di Rumah Gizi, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/8/2022).

Pengalaman India dan Jepang

Sebagai perbandingan, 125 negara telah menerapkan program makan siang gratis (GCNF, 2023), yang telah dirasakan manfaatnya oleh 418 juta anak (WFP, 2023). Namun, penerapan program ini juga mendapatkan beberapa evaluasi dalam pelaksanaannya, seperti potensi paparan bahan kimia dan peningkatan konsumsi makanan ultraproses yang menambah kerumitan pelaksanaan program ini.

Beberapa riset perguruan tinggi terpublikasi menemukan hubungan positif antara gizi dan jenis makanan terhadap produktivitas. Hubungan keterkaitan antara status gizi stunting serta status gizi wasting (kondisi berat badan anak tidak naik) terhadap prestasi siswa juga memiliki hubungan yang positif.

Hal ini berarti bahwa penerapan program makan siang dan susu gratis sebagai upaya membangun peradaban bangsa merupakan hal mendesak mengingat bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya tahun 2030 dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

The National (2023) melaporkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) India menunjukkan keberhasilan pengentasan rakyat miskin sebesar 415 juta jiwa. Indikator utamanya adalah gizi dan kematian anak; lama sekolah; ketersediaan bahan bakar memasak; air minum; sanitasi; dan listrik menunjukkan perbaikan.

Keberhasilan pengentasan rakyat miskin tersebut salah satunya merupakan hasil dari program midday meal scheme yang dimulai sejak 1995, bahkan program white revolution sudah digagas Pemerintah India sejak 1970. Program midday meal scheme terbukti meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di India. Adapun program white revolution terbukti meningkatkan konsumsi susu sapi di India menjadi peringkat pertama dunia, dan produksi susu sapi India yang didominasi peternak lokal menjadi peringkat ketiga dunia.

Dalam perkembangannya, Pemerintah India menetapkan The Indian National Security Act No 20 of 2023 untuk menyediakan pangan dan nutrisi dalam setiap tahap kehidupan warganya meski terus mendapat kecaman dari WTO.

Sebagai perbandingan, 125 negara telah menerapkan program makan siang gratis (GCNF, 2023), yang telah dirasakan manfaatnya oleh 418 juta anak (WFP, 2023).

Program makan siang gratis juga sudah sejak lama dilakukan di negara maju, seperti Jepang. Pada 2005, basic law of shokuiku (pendidikan makanan/gizi) dijadikan sebagai standar dalam pendidikan di seluruh penjuru Jepang. Melalui program shokuiku, para siswa diberikan makanan sebagai bentuk pendidikan makanan dan gizi.

Program ini memberikan pemahaman kompherensif bagi pelajar di Jepang untuk membangun peradaban hidup sehat yang memperbaiki produktivitas dan angka harapan hidup. Program shokuiku telah membawa perubahan perilaku dalam pola makan. Termasuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan makanan berserat, serta penurunan konsumsi makanan cepat saji. Ketahanan keluarga dalam perekonomian dinilai sangat penting.

Program shokuiku melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui kegiatan sekolah, lokakarya memasak, seminar, dan kampanye publik. Partisipasi ini dapat membantu memperkuat kesadaran dan pengetahuan tentang gizi, serta memperkuat dukungan sosial untuk perubahan perilaku.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Deretan wadah makan siswa yang telah disiapkan petugas Puskesmas Curug pada kegiatan simulasi program makan siang gratis untuk siswa di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024).

Kemampuan APBN

Apabila melihat belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam APBN 2024, program makan siang dan susu gratis dinilai realistis dijalankan dengan melakukan refocusing pos pelindungan sosial dan mengintegrasikannya dengan pos pendidikan.

Berdasarkan data BPS (2023), jumlah siswa di Indonesia saat ini sebanyak 82,9 juta jiwa. Apabila melalui kalkulasi dalam pagu makan siang gratis dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 15.000, maka dibutuhkan dana sekitar Rp 450 triliun setiap tahun.

Indonesia sebagai negara besar harus berani mengambil langkah strategis, terutama untuk melindungi pangan rakyat melalui pemenuhan gizi yang perlu dan cukup. Ketahanan keluarga dalam perekonomian Indonesia dinilai sangat penting terutama bagi Indonesia yang menganut paham ekonomi Pancasila, di mana perekonomian didorong atas dasar asas kekeluargaan yang digerakkan dalam rangsangan ekonomi, sosial, dan moral bangsa. Trickle down effect yang akan terjadi akibat program ini akan dapat mendorong produktivitas perekonomian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dijalankan mengikuti best practices.

Kolaborasi ”pentahelix”

Skema tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) sebagai bentuk penerapan ekonomi Pancasila dalam skema kolaborasi pentahelix (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media) merupakan pendekatan efektif. No one left behind harus menjadi standar utama dalam kebijakan ini karena besarnya anggaran harus dirasakan multipemangku kepentingan.

Program ini harus dipikirkan aspek kelembagaan yang sistematis dan tata kelola yang efektif serta efisien. Keberhasilan New Zealand Fonterra sebagai koperasi susu mendunia yang memiliki hubungan spiritual di antara masyarakat dan dapat bekerja sama untuk menopang kesejahteraan dapat dijadikan acuan.

Pemberdayaan koperasi dalam program sejenis telah riil dijalankan oleh Desa B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dengan melibatkan BUMDes sebagai pemasok bahan baku bekerja sama dengan Bulog. Apabila saat ini Indonesia memiliki 337.000 sekolah, dan setiap dapur umum memerlukan lima tenaga bantu, akan tercipta lapangan kerja sebesar 1,7 juta orang, terutama perempuan, yang akan dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Baca juga: Makan Siang Gratis dan Beban Fiskal

Pemerintah juga harus memperhatikan potensi kebocoran yang mungkin terjadi di lapangan dengan membentuk Komite Pemantauan Gizi dan Pemberdayaan Ekonomi Nasional sebagai strategi mengecek kelaikan gizi dan pemetaan bahan baku, mulai dari pemasok hingga anggaran. Kenaikan permintaan komoditas akibat program ini juga harus diantisipasi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan di suatu daerah karena akan berhubungan dengan kesejahteraan khalayak.

Komunitas ekonomi juga berperan strategis di lapangan, seperti yang telah kita lakukan pada saat pengendalian Covid-19 dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang terbukti mengantarkan Indonesia sebagai negara yang berhasil mengendalikan pandemi. Peran media selama penanganan pandemi Covid-19 juga dapat dilakukan sebagai media publikasi dan pemantauan berjalannya program ini sesuai dengan etika jurnalistik yang independen.

Penutup

Anggaran program makan siang dan susu gratis harus dimasukkan sebagai bentuk investasi nonfisik untuk peradaban Indonesia sebagai megatrend dunia. Investasi pemerintah melalui politik gizi ini dapat mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan perekonomian, khususnya melalui jalur pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dengan demikian, pada akhir pemerintahan Jokowi, masyarakat akan optimistis karena pemerintahan baru nanti telah memberikan kepastian perhatian gizi yang perlu dan penting dirasakan sebagai kesejahteraan sampai ke akar rumput.

Pilihan politik gizi Indonesia sebagai suatu bangsa harus berani ditempuh untuk dapat mengakselerasi partisipasi pendidikan, memberdayakan perekonomian lokal, meningkatkan partisipasi perempuan, membangun ekosistem ketahanan pangan, dan menggunakan politik gizi sebagai soft power dalam membangun perekonomian.

Firman Sihol Parningotan, Analis Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia