Pemilu Jurdil, Ekonomi Stabil
Di atas kertas, perekonomian Indonesia menjanjikan di masa mendatang.
Namun, stabilitas politik dan sosial menjadi syarat agar realitasnya tak berbalik arah.
Produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,31 persen secara tahunan pada 2022. Asumsi dasar ekonomi makro pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,2 persen, inflasi 2,8 persen, dan nilai tukar Rp 15.000 per dollar AS.
Baca juga: Dunia Usaha Optimistis, tapi Pemilu Harus Dijaga Bersama
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Gambaran besar perekonomian Indonesia itu memberi harapan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Daya tarik Indonesia juga masih cukup besar di mata investor. Realisasi investasi pada 2023, sebagaimana tercatat pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebesar Rp 1.418,9 triliun. Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbuh 6,16 persen sepanjang 2023 dan ditutup pada posisi 7.272.
Daya tarik Indonesia juga masih cukup besar di mata investor.
Kendati demikian, optimisme itu diiringi sejumlah syarat atau tantangan yang mesti dituntaskan, yang berujung pada kualitas dan legitimasi pemilu yang terjaga. Dalam diskusi Kompas Collaboration Forum, pekan lalu, pengusaha mengungkapkan, tak mempersoalkan pemimpin yang terpilih dalam pemilu. Sepanjang proses pemilu berjalan aman, tertib, lancar, serta partisipasi masyarakat tinggi, maka legitimasi pemimpin yang terpilih mestinya baik (Kompas, 29/1/2024).
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F09%2F17%2F1917b4ee-9872-41ae-9f16-fa110b4143b0_jpg.jpg){kind=logo}
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melalui layar di Bursa Efek Indonesia Jakarta, Senin (17/9/2018).
Indikator yang di atas kertas menjanjikan bisa berbalik arah, bahkan tak berarti, jika pemilu tak mendapat legitimasi baik. Apalagi jika pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil (jurdil), atau dinodai kecurangan. Oleh karena itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan bisa menjaga integritas dan bertindak tegas jika menemukan kecurangan.
anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan bisa menjaga integritas dan bertindak tegas jika menemukan kecurangan.
Pemimpin hasil Pemilu 2024 yang memperoleh legitimasi kuat akan mendapat dukungan masyarakat. Kebijakannya juga akan didukung publik, yang mengharapkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi stabil di masa pemilu dan setelahnya.
Kondisi yang tak stabil akan menelan ”ongkos” besar yang tidak diinginkan semua kalangan, termasuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Misalnya, kondisi politik yang tidak stabil akan membuat roda produksi terganggu.
Hal ini berdampak pada ketidakpastian kondisi ekonomi perusahaan, yang selanjutnya tertransmisikan pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban terhadap pekerja. Lebih buruk lagi, kualitas hidup pekerja bisa terganggu jika haknya tak terpenuhi akibat kondisi ekonomi perusahaan terguncang dan kondisi politik tidak stabil. Ditambah lagi, jika investor dalam negeri dan asing kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia.
Baca juga: Pemilu 9 Negara G20 Berisiko Makin Perlambat Pertumbuhan Ekonomi Global
Laman Time pada edisi akhir tahun 2023 mencatat, setidaknya 64 negara, termasuk Uni Eropa, akan menggelar pemilu tahun ini. Jumlah pemilih yang terlibat sekitar 49 persen dari jumlah penduduk dunia. Situasi ini akan membawa perubahan yang bisa jadi signifikan bagi dunia, antara lain dari sisi kebijakan nantinya. Tidak ada pilihan selain menjaga Pemilu 2024 di Indonesia berjalan baik dan jurdil, agar legitimasi terjaga. Demi masa depan Indonesia.
